Prabowo Subianto
Minggu, 20 Oktober 2024 15:10 WIB
Penulis:Nila Ertina
JAKARTA, WongKito.co - 350.org mendesak Presiden baru Indonesia, Prabowo Subianto untuk melipatgandakan kapasitas energi terbarukan (EBT) negara tiga kali lipat pada tahun 2030, sesuai dengan komitmen ambisius yang dibuat oleh para pemimpin negara G20 tahun lalu.
Sisilia Nurmala Dewi, Pimpinan Tim 350.org Indonesia mengatakan sebagai eksportir batu bara terbesar di dunia dan salah satu penghasil emisi CO2 terbesar di Asia, harapan tinggi ditujukan kepada Indonesia untuk memimpin transisi energi yang adil di kawasan ini.
Namun, Indonesia telah gagal memenuhi target energi terbarukan selama lima tahun terakhir, katanya dalam siaran pers, Sabtu (19/10/2024).
Baca Juga:
Ia menjelaskan porsi energi terbarukan saat ini dalam bauran listrik tetap sangat rendah di angka 13%, jauh dari potensi luar biasa negara kita.
"Diperkirakan bahwa kita hanya menggunakan 0,3% dari potensi energi terbarukan nasional kita. Mengingat sumber daya yang melimpah dan biaya energi surya dan angin yang semakin menurun, melipatgandakan kapasitas energi terbarukan kita tiga kali lipat sangat mungkin dicapai," ujarnya.
"Prabowo harus membuktikan bahwa ia bertanggung jawab kepada rakyat Indonesia dan aspirasi mereka untuk masa depan yang berkelanjutan, bukan kepada industri batu bara yang digerakkan oleh laba," kata dia lagi.
Masyarakat hanya akan mendukung seruannya untuk "kemandirian energi" jika ini didasarkan pada energi terbarukan yang bersih dan berpusat pada rakyat, bukan pada ekonomi bahan bakar fosil yang telah menghancurkan banyak komunitas lokal sambil menyebabkan krisis iklim.
Menurut dia, sebagai langkah awal, Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional (NDC) Indonesia harus mencakup rencana konkret, terikat waktu, dan ambisius untuk menghapus bahan bakar fosil, termasuk pensiun dini pembangkit listrik tenaga batu bara.
"Ini juga harus mencakup komitmen kuat untuk melipatgandakan kapasitas energi terbarukan tiga kali lipat dengan cara yang adil dan dapat diterima oleh masyarakat. Publik harus diizinkan dan didukung untuk berpartisipasi setiap saat dan di semua tingkat pengambilan keputusan dalam transisi energi. Kami tidak akan mentolerir 'solusi palsu' yang semakin menghancurkan hutan dan menggusur masyarakat kami," katanya.
Baca Juga:
Kondisi ini, tambah dia sangat memprihatinkan dengan menyusutnya ruang demokrasi seperti yang terlihat dari aksi premanisme terhadap aktivis iklim pada Global Climate Strike baru-baru ini di Jakarta serta forum kritis masyarakat sipil lainnya.
Dengan latar belakang militer Prabowo dan sebagai menantu Soeharto, masyarakat sipil kuatir akan bercokolnya kembali rezim otoriter. Oleh karena itu, semakin penting bagi Prabowo untuk mendengarkan dengan seksama tuntutan rakyat dan membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang layak di negara demokrasi Indonesia.(ril)