Alokasi Anggaran Makan Siang Gratis hanya Rp 7.500

JAKARTA - Alokasi anggaran makan siang gratis, pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah mendapatkan anggaran Rp 71 triliun untuk program makan siang bergizi gratis. 

Anggaran ini mencakup 1,83 hingga 1,91 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan baru mencakup 16 persen dari total kebutuhan pelaksanaan program ini yang diprediksi mencapai angka Rp 450 triliun. Program makan siang bergizi gratis ini ditujukan untuk siswa, santri, dan ibu hamil. 

Pernyataan menarik menanggapi itu, datang dari Ekonom Verdhana Sekuritas, Heriyanto Irawan, pada acara Mandiri Market Outlook 2024. Heriyanto mengeklaim pihaknya telah berkomunikasi dengan tim ekonomi Prabowo. 

Menurutnya, anggaran per porsi bisa dipangkas menjadi Rp 7.500, meskipun saat kampanye Pilpres 2024 dijanjikan sebesar Rp15.000 per porsi. Hal ini terjadi karena keterbatasan anggaran yang disalurkan sementara.

“Tapi menurut saya yang menarik buat saya adalah ini, setelah dikomunikasikan angka itu Rp71 triliun, kemudian tugasnya pak Presiden elected ke tim ekonominya ini tentu memikirkan apakah biaya makanan per hari itu bisa enggak diturunin dari Rp15.000 mungkin ke Rp9.000, ke Rp7.500 kan kira-kira begitu”, terang Heriyanto, dilansir Rabu (17/7/2024).

Baca Juga:

• Pasokan Stabil, Harga Telur Bertahan Rp 27.000 per/kg
• Yuk Nikmati Harper Palembang Tawarkan Paket Pernikahan Istimewa dan Terjangkau
• Menteri Agama Resmi Terseret Kasus Korupsi Gratifikasi Haji, Cek Faktanya Yuk!

Heriyanto memahami bahwa dari sisi politisi, Prabowo ingin program ini menjangkau sebanyak mungkin rakyat meskipun ada keterbatasan anggaran. Upaya untuk memotong anggaran per porsi menjadi Rp7.500 adalah salah satu cara untuk mencapai hal tersebut.

Alokasi Anggaran Tetap, Penerapan Fleksibel

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengonfirmasi alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun untuk program makan siang gratis menekankan implementasi program akan bersifat fleksibel

Hal ini mengindikasikan kemungkinan adanya penyesuaian dalam pelaksanaannya, meskipun rincian lebih lanjut belum diungkapkan kepada publik.

"Dalam RAPBN masih sama, namun implementasi punya fleksibilitas," terang Airlangga, di Jakarta, 17 Juli 2024.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkap anggaran program prioritas Prabowo tersebut akan ditingkatkan bertahap seiring pelaksanaan program di seluruh Indonesia.

"Jadi saya pikir bagus, orang takut nanti anggaran belanja kita enggak kuat, sebenarnya bertahap, enggak ada masalahnya," terang Luhut bulan Juni lalu.

Baca Juga:

• Hadiri Forum Lintas Agama dan Peradaban Rektor UIN Raden Fatah:  Forum Lintas Agama Dilanjutkan hingga Tatanan Perguruan Tinggi
• Maestro Tari Palembang, Anna Kumari Raih Penghargaan sebagai Insan Prestasi Pancasila Tahun 2024
• Difabel "Aware" Pinjol, Anggota Yayasan Sharing Disability Indonesia Puas Curhat Keuangan

Luhut juga menyinggung menu makanan akan berubah setiap hari dan akan disajikan dalam bahasa Inggris, memberikan manfaat edukasi tambahan bagi anak-anak.

Menteri PPN/Bappenas, Suharso Monoarfa, juga sempat menekankan pentingnya menggunakan bahan pangan produksi dalam negeri dan perhitungan teliti dalam implementasi program ini. 

"Pertama siapa targetnya. Siapa yang paling pantas mendapatkannya. Yang kedua adalah frekuensinya. Frekuensinya semingggu berapa kali, dua kali kah, tiga kali kah. Itu yang harus dipastikan, Berapa kalori yang akan kita berikan, berapa persen dari kebutuhan kalori dalam satu hari. Apakah 30 persen, 40 persen, apakah 50 persen" ungkap Suharso, di Jakarta, 6 Mei 2024 yang lalu.

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Muhammad Imam Hatami pada 17 Jul 2024