Dana JETP Belum Cair, Kementerian ESDM ungkap Alasannya

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan alasan sulitnya mencairkan dana Just Energy Transition Partnership (JETP).

Padahal dana tersebut dapat mendorong Indonesia untuk lebih cepat mencapai transisi energi termasuk pensiun dini PLTU Batu Bara. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Kementerian ESDM, Yudo Dwinanda mengatakan, pencairan dana masih memerlukan waktu pasalnya jumlah yang dibutuhkan terbilang jumbo.

"JETP itu kan US$20 miliar, jadi bisa digambarkan prosesnya untuk transisi energi tentu tidak sederhana," katanya dalam acara UOB Gateway to ASEAN Conference 2023 pada Rabu (11/10/2023).

Baca Juga:

• BCA dan Otten Coffee Siap Dorong UMKM Kopi Tanah Air
• Harga Beras Perlahan Turun, Permintaan Pasar Mulai Terpenuhi
• Mantap, Program Jalur MyPertamina menangkan Marketeers Editor's Choice Award 2023

Saat ini pemerintah melalui sekretariat JETP sedang menyusun Comprehensive Investment Plan and Policy (CIPP). Diharapkan melalui CIPP  pemerintah dan International Partners Group (IPG) mendiskusikan mengenai proses transisi energi RI.

Salah satu proyek prioritas pendanaan kemitraan Just Energy Transition Partnership (JETP) adalah jaringan listrik atau grid energi baru terbarukan (EBT) Sumatra-Jawa.

Proyek ini digadang-gadang akan menelan biaya yang fantastis mencapai US$ 2,9 miliar atau setara Rp45,4 triliun (asumsi kurs Rp15.682 per dolar Amerika Serikat).

Adapun JETP memakai skema pembiayaan yang terdiri dari investasi ekuitas, hibah, dan pinjaman konsesi dari anggota Grup Tujuh (G7), bank multilateral, dan pemberi pinjaman swasta. Program ini bertujuan membantu negara-negara berkembang mempercepat peralihan mereka ke sumber energi yang lebih bersih di sektor energi listrik.

Selain itu, JETP mendorong mengurangi ketergantungan pada bahan bakar kotor seperti batu bara. Afrika Selatan menjadi negara pertama yang mencapai kesepakatan di bawah JETP, mendapatkan komitmen pendanaan sebesar US$8.5 miliar pada tahun 2021. Sementara itu, Indonesia mendapatkan US$20 miliar dan Vietnam sebesar US$15.5 miliar dalam perjanjian yang dicapai pada akhir tahun 2022.

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Debrinata Rizky pada 11 Oct 2023