Paripurna
Kamis, 26 Oktober 2023 16:17 WIB
Penulis:Nila Ertina
PALEMBANG, WongKito.co, - Hingga sekarang ternyata masih ada desa di Kabupaten OKU Selatan yang belum dialiri listrik, bahkan ada 7 desa yang membutuhkan penerangan tersebut. Sehubungan dengan pemerataan pembangunan, anggota Dapil V DPRD Sumsel akan memperjuangkan agar warga tujuh desa tersebut bisa menikmati pelayanan PLN.
Kondisi masih adanya desa yang belum teraliri listrik ini terungkap saat anggota Dapil V DPRD Sumsel melakukan reses tahap III tahun 2023 ke Kabupaten OKU Selatan. Selama masa reses yang berlangsung pada 15 hingga 22 Oktober 2023, rombongan Dapil V DPRD Sumsel berkunjung menemui warga di Kabupaten OKU dan Kabupaten OKU Selatan.
Adapun anggota Dapil V DPRD Sumsel yang mengikuti reses kelompok yakni Iwan Hermawan, ST., MM sebagai koordinator didampingi anggota Hj. Tina Malinda, SE., M.Si, Yenny Elita, S.Pd., MM, Hj. Susilawati, SH, S.Kn, Fathan Qoribi, ST dan Andie Dinaldie, SE., MM.
Untuk di Kabupaten OKU Selatan ini anggota dewan menemui warga beberapa desa di Kecamatan Kisam Tinggi guna menyerap aspirasi dari warga Desa Simpang Empat, Desa Tebat Gabus, Desa Gunung Megang, Desa Padang Lay, Desa Berasang, Desa Padang Bindu, Kantor Camat Kisam Tinggi, Desa Simpang Tiga, Desa Pulau Panggung, Desa Bandar Alam Lama, Desa Padang Bindu, Desa Singa Laga, Desa Air Alun, Desa Balaian, Desa Muara Payang, Desa Siring Agung, Desa Kota Padang, dan Desa Tenang.
Kemudian di Kecamatan Buay Runjung menyerap aspirasi dari pihak Kecamatan Camat Buay Runjung, Desa Kagelang Blambangan, Desa Perupus Blambangan, Desa Kota Aman, Desa Negeri Batin Baru, Desa Padang Sari, Desa Padang Bindu, dan Desa Blambangan. Sedangkan di Kecamatan Runjung Agung, Kabupaten OKU Selatan Dapil V mengadakan pertemuan di kantor camat.
Koordinator Dapil V, Iwan Hermawan, saat ditemui usai reses, mengatakan, desa-desa tersebut yang belum dialiri listrik, karena terkendala letaknya yang berada di hutan kawasan dan hutan margasatwa.
“Jadi Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan dimohon segera dikomunikasikan dengan Kementerian Kehutanan agar supaya desa yang belum dialiri listrik tersebut bisa segera dipasang listrik,” tutur Iwan.
Semula ada 9 desa yang warganya sama sekali belum menikmati pelayanan listrik dari PLN, namun kini dua desa sudah melalui tahap disurvei pihak terkait untuk pemasangan instalasi listrik, kata Iwan menambahkan.
Persoalan desa belum dialiri listrik ini masuk usulan prioritas yang akan ditindaklanjuti. Menurut Iwan, sangat banyak aspirasi diserap dari Kabupaten OKU Selatan. Namun dari semua aspirasi itu, beberapa masuk dalam usulan prioritas.
Adapun usulan yang masuk skala prioritas tersebut yakni perbaikan badan jalan Desa Pulau Panggung, Desa Ulak Pandan, dan Desa Simpang Tiga di Kecamatan Kisam Tinggi yang rusak parah, pembangunan irigasi (siring persawahan) di wilayah OKU Selatan, serta pengecoran dan pengerasan jalan di wilayah Kecamatan Kisam Tinggi, Kecamatan Runjung Agung, dan Kecamatan Buay Runjung, serta Kecamatan Buana Pemaca.
Aspirasi yang masuk usulan prioritas selanjutnya adalah pembangunan siring induk jalan provinsi di Jalan Lintas Baturaja – Palembang, perjuangkan kenaikan harga hasil bumi dan menurunkan harga sembako serta menambah kuota bantuan beras dan telur bagi penerima dana bansos. Aspirasi ini diajukan mengingat banyak warga mengalami krisis akibat paceklik dampak kemarau panjang.
Prioritas lainnya yaitu aspirasi warga yang minta Pemerintah Provinsi Sumsel melalui Dinas Kominfo agar dapat merealisasikan program internet desa di tempat-tempat yang tidak memiliki sinyal (area blank spot), permintaan pupuk subsidi maupun non subsidi untuk bidang pertanian dan perkebunan, serta permintaan hewan ternak dan bibit ikan serta bibit unggul lainnya.
Permintaan bantuan air bersih dari PDAM atau pengadaan sumur bor juga menjadi prioritas Dapil V DPRD Sumsel dan permintaan program satu desa satu rumah tahfidz yang diminta diproritaskan di Kecamatan Buay Runjung.
Dalam setiap pertemuan, seluruh anggota Dapil V tak bosan-bosan mengimbau warga untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Semua aspirasi, terutama yang masuk skala prioritas, disampaikan langsung ke Gubernur Sumsel melalui rapat paripurna DPRD Sumsel, katanya pula. (ADV/sus)