Simak 3 Jurus Pemerintah Tarik Minat Program Konversi Motor Listrik

JAKARTA – Pemberian insentif motor listrik nampaknya masih tidak menarik minat masyarakat untuk beralih ke moda transportasi yang ramah lingkungan itu. Hingga kini, peminat motor listrik masih terbilang sepi.

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah mada (UGM) Fahmy Radhi, pesimistis dengan keberhasilan insentif pembelian kendaraan listrik. Sebab sampai saat ini minat masyarakat tak cukup tinggi.

"Targetnya terlalu muluk-muluk, apalagi masyarakat belum aware dengan barang ini. Susah tercapainnya," katanya pada TrenAsia.com beberapa waktu lalu.

Menurut Fahmy, serapan insentif tersebut belum maksimal karena  pemerintah salah dalam menetapkan kebijakan insentif kendaraan listrik. Kesalahan terbesarnya, kata Fahmy, adalah insentif yang terlalu cepat diberikan di saat ekosistem electric vehicle (EV) belum matang.

Bahkan Fahmy menilai, nasib yang sama akan terjadi pada mobil listrik. Berdasarkan data dari laman resmi sisapira.id, baru ada 36 unit sepeda motor listrik yang tersalurkan dari program insentif pemerintah.

Sementara 126 masuk tahap terverifikasi dan 1.002 masih dalam proses pendaftaraan. Dengan capaian tersebut, masih ada 198.836 kuota yang tersisa.

Baca juga :

• Ketum PB PBI Jerry Sambuaga: Kejurnas Bowling Leanpuri Cup jadi Agenda Tahunan PB PBI
• Seniman Palembang Lakukan Konser Amal, Tampilkan Pantomim hingga Teater
• Mau yang Segar di Cuaca Panas Yuk Intip Resep Es Manado

Perbanyak Bengkel Konversi 

Melihat rendahnya antusias masyarakat terhadap program ini, pemerintah mengakui program konversi bukan perkara mudah, banyak tantangan dan halangan yang dihadapi. Kepala Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (BBSP KEBTKE) Senda Hurmuzan Kanam mengatakan, salah satu yang terpenting untuk mendukung ekosistem program konversi sepeda motor listrik adalah mempersiapkan bengkel konversi.

Saat ini sudah terdapat 24 bengkel dan ditargetkan bertambah hingga 100 atau 1000 bengkel di tahun depan. "Jadi kita ada program paralel tidak hanya program konversi nya tapi pelatihan kepada bengkel lokal sehingga bengkel-bengkel yang ada itu bisa membangun bengkel binaan," ujar Senda.

Senda menjelaskan, bengkel-bengkel kecil binaan nanti merujuk perizinannya kepada bengkel yang sudah terdaftar untuk mempercepat tumbuhnya bengkel-bengkel motor konversi. Dengan upaya ini maka kebutuhan sekitar 1000 bengkel konversi tahun depan diharapkan dapat terwujud.

Layanan Pengujian Keliling

Selain itu, pemerintah lewat Kementerian Perhubungan juga menyediakan layanan pengujian sepeda motor listrik hasil konversi melalui mobil alat uji non-statis yang dapat berpindah-pindah tempat. 

Mobil alat uji non-statis ini akan digunakan untuk pengujian tipe motor listrik hasil konversi dan kendaraan selain sepeda motor melalui 25 Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) yang tersebar sejumlah wilayah di Indonesia. Layanan mobil alat uji ini dapat dilakukan di area terbuka yang bidangnya datar dengan perkerasan yang cukup dengan ukuran luas kurang lebih 200 meter, sehingga diharapkan akan semakin mudah diakses dan semakin masif.

“Semua pihak harus memberikan dukungan dan memberikan contoh. Kami saat ini memiliki 1 pusat pengujian di Bekasi dan 25 BPTD. Nantinya pihak swasta, Badan Layanan Umum (BLU) dan bengkel konversi yang sudah terakreditasi A juga dapat melakukan pengujian,” ujar Menhub.

Melalui layanan ini, diharapkan dapat mendukung terwujudnya target program konversi motor listrik yang dicanangkan pemerintah yaitu sebanyak 50.000 unit di tahun 2023 dan 150.000 unit untuk tahun 2024.

Berdasarkan data Ditjen Perhubungan Darat per 27 Juli 2023, tercatat jumlah sepeda motor konversi berdasarkan jumlah Sertifikat Uji Tipe dan Sertifikat Registrasi Uji Tipe yang terbit yaitu sebanyak 183 unit. Hingga saat ini, terdapat 26 bengkel konversi sepeda motor tersertifikasi. 

Sewa Baterai

Terbaru, pemerintah menyiapkan terobosan kebijakan baru dengan menawarkan konsep sewa baterai yang mampu memangkas biaya konservasi. Skema sewa baterai ini akan memotong biaya konversi hingga Rp8 juta. 

Dengan adanya program bantuan Pemerintah sebelumnya sebesar Rp7 juta, sehingga diperkirakan masyarakat cukup membayar kurang lebih Rp2 juta untuk mengonversi motor BBM ke motor listrik.

Dengan adanya fasilitas baterai swap atau penukaran baterai, sambung Senda, masyarakat tidak perlu bayar sampai Rp8 juta lagi. Sementara itu, perkiraan biaya untuk sewa baterainya sekitar Rp300.000 per bulan atau Rp10.000 per hari, jadi masyarakat bisa menukar tanpa harus bayar listriknya.

Skema sewa baterai ini diharapkan dapat meningkatkan animo masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam program konversi motor listrik sehingga nantinya mampu mendukung target pemerintah sebanyak 50.000 unit motor konversi di tahun 2023 dan 150.000 unit di tahun 2024. 

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Ananda Astri Dianka pada 31 Jul 2023