Terapkan Cukai Makanan Berpemanis, Menperin akan Diskusi dengan Pelaku Industri

JAKARTA - Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI mengusulkan pemerintah menetapkan tarif cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) minimal 2,5% pada 2025. Tarif tersebut perlahan akan dinaikan hingga maksimal mencapai 20%.

Menyikapi usulan tersebut Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pemerintah masih terus melakukan diskusi lebih lanjut ke para industri bagaimana baiknya terkait usulan ini.

"Kamikan bagian dari pemerintah, Kemenperin juga pembina dari industri. Kami akan terus-menerus melakukan atau membicarakan dengan pelaku industri bagaimana sebaiknya dalam rangka meminta kelanjutan berkaitan dengan cukai tadi," katanya kepada Media di Hotel Sultan pada Kamis, 19 September 2024.

Terkait potensi gelontoran insentif yang akan diberikan Kemenperin ke industri, Agus mengatakan tengah memikirkannya agar saat usulan penerapan cukai berpemanis diberlakukan tidak menurunkan daya beli masyarakat.

Baca Juga:

• Tergugat Kembali tidak Hadiri Sidang Gugatan Asap Karhutla Sumsel Oleh Petani, Nelayan, Ibu Rumah Tangga dan Peternak
• CEK FAKTA: Hoaks! Modus Baru Penyalahgunaan Narkoba dengan Cara Dicampurkan ke Dalam Tepung Gorengan
• Dugaan Pemotongan Upah Sepihak dan Union Busting Diadukan SPCI ke Sudinaker Jaksel

Penurunan daya beli masyarakat dinilai Agus bisa memberatkan industri. Pemerintah  akan memikirkan instrumen-instrumen penunjang untuk meningkatkan daya beli produk di masyarakat.

"Saya kira insentif jadi sangat penting apalagi secara umum ya, jadi kalau daya beli menurun tapi kemudian di satu sisi ada instrumen-instrumen yang membuat kemampuan masyarakat untuk membeli produk itu semakin rendah, nah itu yang harus kita cari jalan keluar," lanjutnya

Cukai Makanan Berpemanis

Sebelumnya, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI mengusulkan pemerintah menetapkan tarif cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) minimal 2,5% pada 2025. Tarif tersebut perlahan akan dinaikan hingga maksimal mencapai 20%.

Baca Juga:

• Turun dibandingkan 2024, Kementerian BUMN 2025 Dapat Anggaran Rp277,5 Miliar
• Mengenal BPKH Kerap Disebut sebagai Pencetus Kenaikan Ongkos Haji, inilah Mandatnya
• Komitmen EIGER Adventure Lestarikan Mangrove, Tanam 10.000 Bibit di Belitung

Ketua BAKN Wahyu Sanjaya membacakan kesimpulan dalam rapat kerja antara BAKN DPR RI dengan Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo dan Direktur Jenderal Bea Cukai Kemenkeu Askolani pada Selasa, 10 September 2024.

"BAKN merekomendasikan pemerintah untuk menerapkan cukai MBDK sebesar minimal 2,5% pada tahun 2025 dan secara bertahap sampai dengan 20%," katanya di DPR pada Selasa, 10 September 2024.

Wahyu mengatakan, penerapan cukai MBDK ini bertujuan untuk mengendalikan dan mengurangi dampak negatif konsumsi minuman manis. Selain itu, cukai juga diterapkan untuk mendorong penerimaan negara, serta mengurangi ketergantungan dari Cukai Hasil Tembakau.

Tak hanya itu BAKN mengusulkan pemerintah untuk menaikkan Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Putih Mesin (SPM) dan Sigaret Kretek Mesin (SKM) minimum 5% setiap tahun untuk 2 tahun ke depan.

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Debrinata Rizky pada 19 Sep 2024