Pemerintah Tambah Anggaran Rp8 triliun Untuk Penerima Bansos

JAKARTA, WONGKITO - Penerima Bantuan Sosial (Bansos) untuk periode desember 2023 sebanyak 21,35 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Untuk itu, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp8 triliun biaya penambahan bantuan sosial (Bansos).

Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, dalam konferensi pers APBN KiTa yang ditayangkan secara virtual, Selasa, 25 Juli 2023. 

Menurut Menkeu, Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan penambahan bantuan angan untuk warga miskin. “Untuk Oktober-Desember kami akan tambah Rp8 triliun untuk 21,35 juta keluarga,” ujar Sri. 

Menkeu menguraikan setiap keluarga akan mendapatkan masing-masing beras 10 kg per bulan atau 30 kg selama tiga bulan. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu kelompok rentan dalam pemulihan ekonomi. “Pemerintah melindungi dan memperkuat kelompok yang paling rentan yakni kelompok paling miskin," kata Sri Mulyani. 

Baca juga

• Herman Deru : Masyarakat Sumsel Sudah Dewasa Dalam Berdemokrasi
• Lindungi Data Pribadi, Bobby Adhityo Rizaldi Ajak Tingkatkan Literasi Digital Hingga ke Desa
• Butuh Dukungan Digital, Pangsa Pasar Keuangan Syariah Masih Mentok pada Angka 10%

Keberpihakan Anggaran

Sebelumnya, pemerintah telah menggelontorkan bansos 10 kg beras kepada 21,6 juta warga miskin pada Maret-Mei 2023. Pemberian beras disalurkan melalui Perum Bulog. Selain bansos beras, pemerintah akan menyalurkan bansos berupa daging ayam dan telur. Bantuan disalurkan melalui ID Food, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang pangan.

Menkeu mengatakan tambahan anggaran bansos beras menjadi bentuk keberpihakan pada kaum miskin. Secara total, Menkeu menyebut ada dana Rp492 triliun yang telah disalurkan pemerintah untuk warga miskin melalui sejumlah program seperti subsidi listrik, bansos hingga penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan.

Menkeu menyebut belanja negara per semester I 2023 menyentuh angka Rp1.255,7 triliun, di mana Rp891,6 triliun merupakan belanja pemerintah pusat. Dari belanja pemerintah pusat tersebut, Rp492 triliun atau 55,2% di antaranya untuk program warga miskin. “Artinya APBN sangat diandalkan bagi kelompo rentan dan miskin,” ujar Sri.

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Chrisna Chanis Cara pada 24 Jul 2023