Dorong Faskes Ramah Disabilitas, HWDI Audit Sosial 6 Puskesmas di Palembang

PALEMBANG, WongKito.co - Guna memenuhi hak kesehatan perempuan disabilitas, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Sumatera Selatan akan melakukan kegiatan audit sosial di enam Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Palembang, pada Selasa-Rabu (6-7/05/2025).

Ketua HWDI Sumsel, Hikmah Miliana menjelaskan, kegiatan audit sosial ini berbentuk wawancara ke tenaga kesehatan dan survey sarana prasarana fasilitas kesehatan (faskes) oleh anggota HWDI dari ragam disabiltas sebagai petugasnya. Adapun Puskesmas yang menjadi tempat pengumpulan data antara lain Puskesmas Kenten, Sosial, Basuki Rahmat, Makrayu, Pakjo, dan Talang Ratu.

“Enam Puskesmas ini dipilih karena berada di ruang lingkup kawan-kawan disabilitas, terutama anggota HWDI,” ungkap Hikmah dibincangi di sela Pelatihan Petugas Audit Sosial di Hotel Santika Palembang, Senin (05/05/2025).

Hikmah mengakui, HWDI banyak menerima laporan dan keluhan sulitnya perempuan penyandang disabilitas memperoleh layanan kesehatan, khususnya reproduksi. Umumnya, layanan berobat berada di lantai 2 dan di sana belum ada ramp atau bidang miring bagi pengguna kursi roda, pintu kamar kecil yang sempit, dan kloset jongkok juga menyulitkan pengguna kursi roda.

Petugas kesehatan yang belum paham bagaimana cara berinteraksi dengan penyandang disabilitas juga menjadi keluhan yang diterima HWDI Sumsel. Hikmah mencontohkan, petugas kesehatan banyak yang tidak mau melepas masker sehingga disabilitas pendengaran tidak bisa melihat gerak bibir ketika berkomunikasi dengan mereka. Bahkan, ada keluhan petugas kesehatan yang tidak ramah atau jutek ke disabiltas.

Tidak hanya itu, beberapa obat yang diperlukan disabilitas mental tidak tersedia di Puskesmas. Bentuk dan ukuran yang sama agak sulit dibedakan oleh disabilitas netra, dan sering kali petugas kesehatan memberikan instruksi kepada disabiltas netra dengan isyarat tanpa bersuara.

“Ada Puskesmas yang sudah menyediakan fasilitas seperti ramp ataupun menyediakan jalur khusus disabiitas di loket pendaftaran, tapi apakah itu sudah sesuai standar, boleh jadi belum nyaman untuk dinikmati pelayanannya oleh disabilitas. Hal inilah yang akan kami observasi dua hari ke depan,” terang dia.

Audit sosial untuk faskes ini, Hikmah menambahkan, akan menjadi bentuk advokasi berbasis bukti sehingga dapat didorong perbaikan layanan ramah disabilitas ke depannya. Pelaksanaan audit sosial bekerja sama dengan  Perkumpulan Inisiatif dan Seknas Fitra dalam koalisi Peningkatan Representasi dan Inklusi Perempuan dalam Anggaran (PRIMA). Kegiatan ini didukung oleh International Budget Partnership (IBP).

“Evaluasi dari hasilnya akan kami sampaikan ke Pemerintah Daerah, termasuk DPRD, sebagai bentuk masukan. Bukan hanya bagi disabilitas, masukan untuk perbaikan fasilitas kesehatan itu nanti juga bisa untuk anak, ibu hamil, lansia,” imbuhnya.

Koordinator Fitra Sumsel, Nunik Handayani mengatakan, diharapkan pemerintah daerah memberikan pelayanan kepada masyarakat penyandang disabilitas dengan menyediakan anggaran khusus dalam pembangunan fasilitas umum seperti Puskesmas. Dengan begitu, disabilitas tidak kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan.

“Kami menilai Pemda di Sumsel belum serius untuk menganggarkannya. Dalam rapat anggaran infrastruktur ataupun musrenbang, seharusnya dinas terkait seperti Dinkes mengusulkan alokasi dana untuk fasilitas disabilitas, hal kecil saja seperti jalur kursi roda,” ulasnya kepada wongkito.co, Senin. (yulia savitri)