Intip Yuk Profil Bimo Wijayanto, Akademisi dan Birokrat yang Dipercaya Pimpin Ditjen Pajak

JAKARTA - Nama Bimo Wijayanto belakangan menjadi sorotan publik usai resmi ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Direktur Jenderal Pajak, menggantikan Suryo Utomo. 

Penunjukan tersebut dikonfirmasi langsung oleh Bimo usai dirinya memenuhi panggilan Presiden di Istana Kepresidenan pada Selasa, 20 Mei 2025. Ia hadir sekitar pukul 12.30 WIB dan keluar tiga jam kemudian, bersama Letjen Djaka Budi Utama yang ditunjuk sebagai Dirjen Bea dan Cukai.

"Saya diberikan mandat nanti sesuai dengan arahan Menteri Keuangan, akan bergabung dengan Kementerian Keuangan, begitu juga dengan Letjen Djaka," jelas Bimo, kala memberikan keterangan pers, di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 21 Mei 2025.

Penunjukan Bimo dilakukan di tengah tuntutan publik atas reformasi besar di tubuh Direktorat Jenderal Pajak. Presiden Prabowo menaruh harapan besar agar Bimo mampu menghadirkan sistem perpajakan yang akuntabel, berintegritas, dan independen, sekaligus memperkuat penerimaan negara untuk mendukung program-program strategis nasional.

Rekam Jejak Akademik dan Profesional

Lahir di Ngada, Nusa Tenggara Timur, pada 5 Juli 1977, Bimo dikenal sebagai sosok yang cemerlang secara akademik. Ia merupakan alumnus SMA Taruna Nusantara angkatan 1995 dan melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, dengan mengambil jurusan Akuntansi, lulus pada tahun 2000.

Tak berhenti di situ, Bimo menempuh pendidikan pascasarjana di luar negeri. Ia memperoleh gelar MBA dari University of Queensland, Australia pada 2005, lalu meraih gelar doktor (Ph.D) bidang Ekonomi dari University of Canberra. 

Ia juga sempat menjalani program postdoctoral fellowship melalui Hadi Soesastro Prize yang membawanya ke Duke University dan NATSEM, lembaga riset ternama di Australia.

Baca juga:

• Yuk Buat Arem-Arem Ayam yang Enak
• Hoaks: YouTuber Aisar Khaled Bagi-Bagi Uang, Cek Faktanya Yuk!
• Dampak PHK yang Meluas, Risiko Kredit Macet Pinjol Meningkat

Karier: Dari Pajak, Istana, hingga BUMN

Karier profesional Bimo dimulai dari sektor publik sebagai pegawai di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada tahun 2003. Di lembaga ini, ia menempati sejumlah posisi strategis, termasuk sebagai Kepala Seksi Dampak Makro Ekonomi (2007-2009) dan Analis Senior di Center for Tax Analysis (CTA), lembaga think tank internal DJP yang dibentuk untuk merumuskan kebijakan berbasis data. 

Ia bahkan menjadi team leader pertama CTA bersama ekonom pajak Dr. Yon Arsal, dengan spesialisasi di bidang fraud detection modeling dan analisis kepatuhan sektoral.

Pada 2015-2016, Bimo dipercaya menjadi Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) di era Presiden Joko Widodo. Setelahnya, ia kembali ke pemerintahan sebagai Asisten Deputi Investasi Strategis di bawah koordinasi Menko Maritim dan Investasi Luhut B. Pandjaitan.

Selain berkarier di pemerintahan, Bimo juga memiliki pengalaman di dunia BUMN. Ia pernah menjadi anggota Komite Audit di PT Asuransi Jasindo (2019), Komisaris PT Inka Multi Solusi (2019-2022), dan sejak 25 Mei 2022 menjabat sebagai Komisaris Independen PT Phapros Tbk, anak usaha BUMN farmasi PT Kimia Farma Tbk.

Di dunia akademik, Bimo pernah menjadi dosen paruh waktu di Program Profesi Akuntansi, FEB UGM, antara tahun 2007–2009.

Kekayaan dan Integritas

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), harta kekayaan Bimo tercatat terus meningkat: dari Rp5,97 miliar pada 2019, menjadi Rp6,17 miliar pada 2020, dan naik menjadi Rp6,67 miliar pada 2022. 

Aset terbesar yang dimilikinya berupa tanah dan bangunan senilai Rp5,8 miliar yang tersebar di Yogyakarta, Sleman, dan Gunungkidul. 

Ia juga tercatat memiliki satu unit kendaraan Toyota Fortuner TRD tahun 2017 senilai Rp370 juta, harta bergerak lainnya Rp200 juta, serta kas sebesar Rp300 juta. Tidak ada utang yang tercatat dalam laporan terakhirnya.

Penunjukan Bimo Wijayanto sebagai Dirjen Pajak merupakan bagian dari upaya Presiden Prabowo untuk merapikan tata kelola perpajakan nasional. Dengan latar belakang akademik yang kuat dan pengalaman lintas sektor di pemerintahan, Bimo diharapkan dapat menjawab tantangan reformasi pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan menutup celah kebocoran penerimaan negara.

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Muhammad Imam Hatami pada 21 May 2025