Legislatif Desak Pemkot Evaluasi Empat BUMD Palembang, Zero Setoran ke Kas Pemkot, Ini Tanggapan Walikota

PALEMBANG, WongKito.co - Seluruh fraksi di DPRD Kota Palembang mendesak walikota setempat mengevaluasi empat BUMD yang disampaikan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Palembang, karena zero atau 0 persen setoran ke kas Pemkot pada tahun 2020.

Menanggapi desakan tersebut, Walikota Palembang Harnojoyo mengungkapkan, segera akan memelajari tanggapan legislatif terkait dengan empat BUMD tersebut.

"Kita akan segera evaluasi dan pada pertemuan berikutnya akan diungkapkan," kata dia, Selasa (16/3/2021).

Empat BUMD yang pada tahun 2020 yang pencapaian bisnisnya dilaporkan stagnan sehingga tidak menyetor ke kas daerah tersebut adalah PT SP2J, PT Perkreditan Rakyat Palembang, PT Patralog dan Perumda Pasar Palembang Jaya.

Keempat perusahaan tersebut, bergerak pada sejumlah bidang PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya (SP2J) selama ini diantara mengelola Bus Transmusi, jaringan gas kota dan rumah susun sewa.

PT Perkreditan Rakyat Palembang atau biasa disebut Bank Pasar sejak beberapa tahun ini telah melakukan simpan pinjam. PT Patralog dari awal terbentuk berfungsi sebagai perusahaan dagang, terutama sembako milik pemkot setempat.

Lalu Perumda Pasar Palembang Jaya mengelola puluhan pasar milik Pemkot Palembang mulai dari mengelola dana sewa kios dan mengutip retribusi pasar. Sebelumnya, PD Pasar Palembang Djaya namanya cukup dikenal dan telah berkontribusi terhadap kas daerah.

Pimpinan sidang LKPJ Walikota saat paripurna di DPRD Kota Palembang, Sri Wahyuni meminta agar evaluasi berjalan optimal.

Dengan harapan akan mengungkap mengapa pencapaian pendapatan asli daerah dari empat perusahaan tersebut bisa nol persen, kata dia.