Menteri Keuangan: Defisit APBN Agustus 2021 sebesar Rp383,2 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (Dok. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.)

JAKARTA, WongKito.co, - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada bulan Agustus 2021 mencapai Rp383,2 triliun. Hal ini terjadi di tengah tren pemulihan ekonomi nasional.

Defisit APBN Agustus naik tipis dibandingkan Juli 2021 yang sebesar Rp336,9 triliun dengan keseimbangan primer (primary balance) sebesar Rp170 triliun. 

Secara tahunan (year on yaer/yoy), defisit APBN ini sekitar 2,32% dari postur APBN 2021, atau turun sebesar 23,9% dari tahun lalu.

"Posisi APBN kita pada Agustus adalah defisit APBN kita mencapai Rp383,2 triliiun atau 2,32 persen dari GDP (Gross Domestic Product). Jangan lupa bahwa defisit APBN itu di 5,7 persen dari GDP. Primary balance kita Rp170 triliun," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual "APBN Kita", Kamis, 23 September 2021.

Dia mengatakan defisit APBN Agustus terjadi karena realisasi pendapatan negara baru mencapai Rp1.177,6 triliun. Pendapatan negara tumbuh 13,8% secara tahunan atau sekitar 67,5% terhadap APBN sebesar Rp1.743,6 triliun.

Sedangkan belanja negara mencapai Rp1.560,8 triliun, tumbuh 9,3% yoy, atau 56,8% dari pagu Rp2.750 triliun.

Dia mengatakan, pendapatan negara bersumber dari penerimaan pajak sebesar Rp741,3 triliun. Jumlah ini meningkat 9,5% dari bulan sebelumnya (mtm) dan sekitar 60,3% dari pagu penerimaan pajak Rp1.229,6 triliun.

Sementara, pendapatan dari bea cukai meningkat 30,4% menjadi Rp158 triliun sekitar 73,5% dari pagu Rp215 triliun.

Di sisi lain, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ikut meningkat sebesar 19,6% menjadi Rp277,7 triliun atau 93,1% dari pagu sebesar Rp299,1 triliun.

"Ini didorong membaiknya sektor industri perdagangan dan pertambangan ditopang oleh pulihnya permintaan global dan domestik yang mendorong peningkatan produksi, konsumsi, ekspor dan impor," papar Sri Mulyani.

Realisasi Belanja Negara

Dia menjelaskan, untuk belanja negara ditopang oleh belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.078,9 triliun, atau naik 10,9% yoy dan investasi meningkat 127%,  dengan realisasi sebesar Rp61,8 triliun.

Sementara, dana Transfer ke Daerah dan Desa (TKDD) hingga Agustus tumbuh minus 15,2% atau sebesar Rp472,9 triliun yoy, atau 59,3 dari target APBN 2021 Rp795,5 triliun.

Kemudian, Dana Desa sudah tersalur Rp43,7 triliun. Sayangnya, ini lebih rendah dari tahun lalu sebesar Rp52,7 triliun.

Untuk belanja APBD sendiri tumbuh tipis 1,97%menjadi Rp537,93 triliun dari pagu Rp1.217,74 triliun, atau 44,17% terhadap total APBD.

“Peningkatan kinerja belanja dan investasi untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi disertai semakin optimalnya penerimaan perpajakan dan PNBP seta dukungan pembiayaan,” terang Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengatakan, keseimbangan primer APBN 2021 mengalami defisit 44,7% menjadi Rp170 triliun dibandingkan tahun  lalu sebesar Rp307,3 triliun.

Dari sisi pembiayaan, pemerintah mengalokasikan Rp528,9 triliun, atau mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu sebesar Rp666,3 triliun.

Pembiayaan untuk utang dilaporkan mencapai Rp550,6 triliun, kemudian pembiayaan investasi Rp62,8 triliun, pinjaman Rp2,2 triliun dan pembiayaan lainnya mencapai Rp37,9 triliun.

Kemudian, dana SILPA masih tercatat sebesar Rp145,7 triliun, lebih kecil dari tahun lalu sebesar Rp162,5 triliun.

Sri Mulyani tetap optimis bahwa trend pertumbuhan ekonomi terus terjadi didorong oleh pelonggaran PPKM yang membuat mobilitas masyarakat meningkat.

Dia berharap, dampak pelonggaran PPKM bisa mengerek pertumbuhan ekonomi di kuartal tersisa akhir tahun ini.

"Efektivitas PPKM telah memberikan dampak positif bagi kita. Di kuartal keempat nanti lebih baik lagi," katanya.*

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Daniel Deha pada 23 Sep 2021 

Bagikan
Redaksi Wongkito

Redaksi Wongkito

Lihat semua artikel

Related Stories