Obrol Surat Utang, Menteri Sri Ungkap Sumber Utama Pembiayaan Negara Saat Ini

JAKARTA, WongKito.co  – Hingga tahun kedua pandemi COVID-19 ini, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tercatat sudah menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) dengan nilai Rp1.000 triliun. Nilai surat utang Indonesia itu naik lebih dari tiga kali lipat dibandingkan dengan rata-rata sebelum pandemi yang hanya Rp300 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan SBN menjadi sumber utama pembiayaan negara saat ini. SBN menguasai realisasi belanja yang mencapai Rp309,3 triliun per Mei 2021, katanya melansir TrenAsia.com, jejaring WongKito.co.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan pada tahun ini pemerintah agresif menerbitkan surat utang untuk mengantisipasi tapering off The Fed. Dengan begitu, langkah ini nilainya bisa menjaga SBN tetap menarik di mata investor asing.

“Belanja yang tinggi ini didukung oleh pembiayaan yang sudah kami lakukan melalui front loading untuk memitigasi kenaikan suku bunga di Amerika Serikat,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Senin (21/6/2021).

Sumber Duit PEN

Sementara itu, Direktur Surat Utang Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Deni Ridwan mengungkapkan SBN juga dipakai negara untuk membiayai belanja penanganan COVID-19.

SBN merupakan instrumen utama untuk mengisi anggaran program PEN dua tahun ini. Menurut Deni, masyarakat sebetulnya sudah merasakan langsung hasil dari penjualan SBN ini melalui bantuan sosial, vaksinasi, hingga perawatan pasien COVID-19.

“Kami berikan uang hasil penjualan SBN ini agar dirasakan oleh masyarakat, salah satunya itu manfaatnya tengah dirasakan saat ini, yakni vaksinasi sampai bantuan sosial,” kata Deni dalam peluncuran SBR010, Senin, 21 Juni 2021.

Konsekuensi langsung yang dihadapi pemerintah dari penerbitan SBN ini tidak lain adalah meningkatnya rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Menurut catatan Kemenkeu, rasio utang terhadap PDB sudah menembus 41,18% pada April 2021.

Kemenkeu merinci utang pemerintah Indonesia pada April 2021 mencapai Rp6.527,29 triliun pada April 2021. Utang pemerintah bertambah Rp1.355 triliun atau tumbuh 26% secara tahunan (year on year/yoy).

Sementara itu, Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah menyebut posisi utang Indonesia masih tergolong aman selama tidak menyentuh 60% PDB. Pasalnya, batas rasio utang 60% tertuang dalam dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Selain masih jauh di bawah ambang batas menurut UU, Piter menilai pengelolaan utang yang diracik oleh Sri Mulyani masih terkendali. Menurut Piter, hal itu tampak dari strategi pemulihan ekonomi nasional yang dibarengi dengan reformasi birokrasi.

Selain itu, utang menjadi entitas yang diperlukan Indonesia. Pilihan ini, kata Piter, mesti ditempuh Indonesia agar segera pulih dari pandemi COVID-19.

“Kita harus memilih untuk menyelamatkan masyarakat dan perekonomian, melanjutkan program pemulihan ekonomi. Dengan harga kita harus menambah utang, semua risiko di atas bisa kita meminimalkan,” kata Piter saat dihubungi TrenAsia.com, Jumat, 19 Juni 2021. (LRD)