OKI Optimis Pulihkan Ekonomi Pascapandemi

OKI, WongKito.co - Bupati Ogan Komering Ilir Iskandar menyatakan, optimis bisa memulihkan ekonomi pascapandemi COVID-19 denan melakukan berbagai upaya ekspansi sektor usaha riil, seperti pertanian, perkebunan, dan UMKM.

“COVID-19 ini dampaknya signifikan terhadap ekonomi rakyat, untuk itu kita lakukan maping mana yang paling terdampak dan mampu bertahan diterpa oleh pandemi ini," ujarnya dalam Webinar bertajuk Politik Anggaran Penanganan COVID-19 yang digelar Program Studi Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Sriwijaya, Jumat (12/6).

Di sektor pertanian sebagai daerah penghasil utama pangan pokok beras, menurutnya Kabupaten OKI patut bersyukur karena mampu mensuplai kebutuhan pangan. Pertanian OKI bisa surplus di tengah pandemi. Bahkan, beras dari OKI bisa penuhi kebutuhan untuk daerah lain.

Terkait kebijakan anggaran penanganan COVID-19, ia memastikan sudah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan. “Kekhawatiran cuma satu, seberapa besar anggaran dapat terserap. Sasaran apa yang akan dicapai. Tak lain percepatan penangan COVID-19. Aksi apa yang akan dilakukan dalam penanganan anggaran, hasilnya perlu kita pertanyakan. Rasio harus sesuai dengan cost,” jelas Iskandar.

Sejak 8 Juni 2020, Kabupaten OKI tidak ada penambahan lagi warga yang terkonfirmasi positif COVID-19. Terakhir data kasus positif tercatat pada 25 Mei 2020. Sampai Jumat ini Kabupaten OKI zero positif Covid. "Kami ingin mempertahankannya dengan cara menerapkan protokol kesehatan dan memulihkan ekonomi,” tegas dia.

Untuk itu, Pemkab OKI telah menyiapkan refocusing Rp 345 miliar untuk tahap kedua dari sebelumnya Rp 92 miliar di tahap pertama. Menurut Iskandar, ketersediaan anggaran penanganan Covid tersebut bersumber dari APBD Kabupaten OKI sebesar Rp 325 miliar, BTT Rp 1,855 miliar, dan dana desa Rp 58,102 miliar.

Meski telah tersedia anggaran daerah ini, lanjut Iskandar, Kabupaten OKI tetap membutuhkan dukungan kontribusi dari pemerintah pusat. “Kami memerlukan anggaran proporsional (dari pusat) agar dapat terserap untuk melakukan aksi, seperti dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional, memulihkan ekonomi,” harapnya.

Sementara, Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Said Abdullah mengatakan, pemerintah dan wakil rakyat telah memberikan sinyal untuk berdamai dengan Covid-19. Kebijakan itu terkait penggunaan anggaran yang telah dikeluarkan untuk penanganan Covid-19.

Ditegaskannya, pada kuartal ketiga, selesai atau tidak selesai penanganan pandemi Covid-19, semua mesti sepakat untuk berdamai. "Tidak bisa tidak. Kalau Covid tidak tertengahi, ekonomi kita hancur," tegasnya.

Hal yang mendasari, tambah Said, yakni dari tingkat kemiskinan yang sudah naik dari 9,2 persen menjadi 11,2 persen. Karena itu, ia mengimbau pihak eksekutif di pusat dan daerah harus dapat menyosialisasikan tentang tatanan baru. "PSBB boleh dibuka, masker jangan dibuka. Social distancing tetap dijaga,” terang dia.

Said menambahkan, sinergi antara pusat dan daerah sebenarnya tidak pernah ada persoalan. Kepala daerah melakukan kebijakan dan mencari lubang kosong yang tidak dideteksi dan masuk data pusat. Persoalan ada pada data yang tidak pernah sama. "Itu yang menjadi problem yang menghantui kita,” ulasnya.

Sejak Perppu terkait refocusing anggaran diterbitkan, sejak itu pula peraturan berlaku. Dikatakannya, semua sudah disiapkan anggarannya, tidak ada yang luput. Semua juga mendapat stimulan, tapi ini harus diakhiri agar ekonomi bisa pulih. “Bansos tidak akan membuat orang jadi kaya dan klaster orang jadi naik. Bagaimana dengan uang 300 ribu rakyat bisa sejahtera,” paparnya. (asv)