PHK dan Pengangguran Meningkat, Indonesia Butuh 4 Juta Pekerjaan per Tahun

PALEMBANG, WongKito.co - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyoroti peningkatan pemutusan hubungan kerja (PHK) di awal tahun 2025 sebagai isu serius yang perlu mendapatkan perhatian segera dari pemerintah. 

Ketua Umum Apindo, Shinta Widjaja Kamdani menegaskan, pemerintah perlu menciptakan antara 3 hingga 4 juta lapangan kerja baru setiap tahun untuk menampung angkatan kerja yang terus bertambah. Namun, hingga saat ini realisasi penciptaan lapangan kerja tersebut dinilai masih belum memadai.

“Kita mesti menyadari bahwa di luar daripada PHK, kita juga harus menyiapkan 3-4 juta pekerjaan baru setiap tahunnya. Jadi walaupun sudah ada pekerjaan baru dari investasi yang masuk, ini tidak bisa memadai dengan kondisi yang ada,” jelas Shinta kala memberikan keterangan pers di Jakarta, Rabu 14 Mei 2025.

Dalam periode 1 Januari hingga 10 Maret 2025, sebanyak 73.992 peserta BPJS Ketenagakerjaan tercatat keluar dari keanggotaan akibat PHK.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 40.683 orang telah mencairkan manfaat Jaminan Hari Tua (JHT), yang menjadi indikasi kuat bahwa mereka kehilangan pekerjaan dan belum mendapatkan kepastian kerja baru. 

Apindo menyampaikan keprihatinannya terhadap tren ini dan mendorong pemerintah untuk segera memperbaiki kondisi pasar kerja nasional.

Baca Juga:

• Update Harga Bahan Pangan: Harga Ayam Tembus Rp 35 Ribu per Kilogram
• OJK: Kerugian Akibat Pinjol dan Investasi Ilegal Capai Rp 2,1 Triliun
• Hoaks: Lowongan Kerja Pertamina pada Mei 2025

Langkah Penciptaan Lapangan Kerja

Salah satu langkah yang dianggap krusial adalah revitalisasi sektor padat karya yang selama ini menjadi penopang utama penyerapan tenaga kerja, seperti sektor tekstil, alas kaki, dan manufaktur ringan. 

Menurut Shinta, langkah konkret untuk memperkuat sektor-sektor ini perlu segera diambil agar angka PHK dapat ditekan dan stabilitas ekonomi sosial dapat terjaga.

“Kenapa kita perlu revitalisasi padat karya, karena PHK ini menjadi satu perhatian yang sangat mengkhawatirkan buat kita,” tambah Shinta.

Survei Apindo terhadap 350 perusahaan pada tanggal 17 hingga 21 Maret 2025 menunjukkan lima faktor utama penyebab PHK, yaitu penurunan permintaan (69,4%), kenaikan biaya produksi (43,3%), perubahan regulasi ketenagakerjaan terutama terkait upah minimum (33,2%), tekanan dari produk impor (21,4%), serta adopsi teknologi dan otomatisasi (20,9%). 

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pelaku usaha saat ini menghadapi tekanan dari berbagai arah, baik dari sisi permintaan pasar maupun regulasi dan transformasi teknologi.

Apindo menilai, jika situasi ini tidak ditangani dengan kebijakan yang tepat, maka gelombang PHK bisa terus berlanjut dan berdampak lebih luas terhadap perekonomian nasional. 

Baca Juga:

• Bak Langit dan Bumi, Kontras Ekonomi India dan Pakistan
• BRI Perkuat Kualitas Kredit dengan Strategi Risiko yang Prudent dan Efektif
• Dua Saksi Ahli Tambahan Ungkap Fakta dalam Sidang Gugatan Kabut Asap

Jumlah Pengangguran  Nasional

Berdasarkan data BPS, Jumlah pengangguran di Indonesia pada bulan Februari 2025 tercatat mencapai 7,28 juta orang, mengalami kenaikan sekitar 83.000 orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. 

Meskipun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara nasional sedikit menurun menjadi 4,76%, kelompok usia muda (15-24 tahun) justru menjadi yang paling terdampak dengan TPT mencapai 16,16%. 

Angka ini menunjukkan bahwa generasi muda masih menghadapi tantangan besar dalam memasuki pasar kerja, baik karena keterbatasan kesempatan kerja maupun ketidaksesuaian keterampilan dengan kebutuhan industri.

Salah satu penyebab utama meningkatnya jumlah pengangguran adalah lesunya konsumsi rumah tangga. Padahal, konsumsi rumah tangga menyumbang lebih dari 50% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), namun saat ini pertumbuhannya cenderung stagnan. 

Gelombang PHK dan kehilangan pekerjaan yang terjadi belakangan ini turut menekan daya beli masyarakat. Ketika daya beli menurun, aktivitas ekonomi melambat, dan pada akhirnya memperlemah fondasi ekonomi nasional secara menyeluruh. 

Fenomena ini menciptakan lingkaran negatif yang perlu segera diatasi melalui kebijakan fiskal dan penciptaan lapangan kerja yang lebih agresif.

Tulisan ini telah tayang di TrenAsia.com oleh Muhammad Imam Hatami pada 14 Mei 2025.