Sibuk Soal Gaet Investor, Ternyata Menteri Investasi dan BKPM Keluhkan Anggaran Kecil

JAKARTA - Sejak awal kepemimpinan Presiden Joko Widodo, 10 tahun lalu salah satu program  unggulannya adalah membuka seluas-luasnya jalan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Namun, ternyata hal tersebut bertolak belakang dengan penganggaran lembaga pengampu program itu, yaitu Kementerian Investasi/BKPM karena dinilai alokasi dana untuk mencapai target investasi 1.905 triliun tahun 2025 belum sesuai.

Hal itu diungkapkan, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani yang mengaku pesimisistis bahwa target investasi 2025 tercapai, hal itu diungkapkannya pada rapat kerja bersama Komisi VI DPR, Selasa (3/9/2024).

Baca Juga:

• Pakar Hukum: Tidak Boleh Ada Seorang Pun di PHK karena Berserikat
• Inilah Deretan Fakta Menarik Kedatangan Paus, gak Naik Kendaraan Mewah hingga Disambut Muhammadiyah
• Rektor Lantik 13 Pejabat di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang Periode 2024-2028

Dia menjelaskan minimnya pagu anggaran yang diberikan kepada Kementerian Investasi dan BKPM yang hanya diangka Rp681,88 miliar. Hitungannya pagu indikatif Kementerian Investasi tahun depan hanya mencapai 43,39% dari angka yang diusulkan Rp1, 57 triliun.

"Anggaran yang disetujui tahun depan hanya untuk kegiatan rutin  jadi kami harus mengkaji ulang pengoperasian Pusat Promosi Investasi Indonesia atau IIPC yang kini ada di sembilan negara," kata dia.

Sembilan negara yang dimaksud adalah Singapura, Jepang, Australia, Cina, Amerika Serikat, Taiwan, Korea Selatan, Uni Emirat Arab, dan Inggris. Rosan menilai, IIPC di negara tersebut dapat ditutup lantaran tidak ada anggaran untuk perencanaan, promosi, dan hilirisasi.

Rosan menilai, minimnya anggaran tersebut akan menimbulkan konsekuensi. Salah satunya, sulit mencapai target investasi tahun depan. Selain itu, menurut Rosan, minimnya anggaran bagi Kementerian Investasi berpotensi membuat pertumbuhan ekonomi nasional tahun depan tidak mencapai target.

Sekadar informasi, target investasi pada tahun depan naik 15,5% dibandingkan target tahun ini senilai Rp1.650 triliun menjadi Rp1.905,6 triliun.

Lebih lanjut Rosan menjelaskan, target investasi harus naik setiap tahunnya agar dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional lebih dari 6%. Target investasi pada 2029 diperkirakan mencapai Rp 2.793,3 triliun dengan target pertumbuhan ekonomi nasional 6,6%.

Rosan menghitung perlu ada dana segar hingga Rp11.855,5 triliun agar pertumbuhan ekonomi nasional tumbuh rata-rata 6,1% pada 2025-2029.

Baca Juga:

• Perkuat Implementasi ESG Dukung Visi Indonesia Digital 2045, Telkomsel Rampungkan Program Inklusi Digital "Terampil di Awan" Bersama AWS
• Nge-Thrift! ke  Festival Thrift Independence Day Edition Palembang Saja
• Keliru, Video Penemuan Putri Duyung di Selayar, ini Faktanya

Maka menurutnya, pemerintah akan fokus menanamkan dana segar ke sektor hijau, infrastruktur konektivitas, transisi energi, hilirisasi, dan investasi berbasis ekspor. Selain pemenuhan anggaran, Rosan mengatakan perlu ada perbaikan konflik geopolitik di Timur Tengah dan Eropa Timur.

Minta Tambahan Anggaran

Untuk menunjang semua itu, Rosan mengajukan usulan tambahan anggaran sesuai kebutuhan untuk tahun depan sebesar Rp889,3 miliar dalam rangka mencapai target realisasi investasi.

Dikarenakan tidak didukung oleh anggaran yang cukup dan hanya tersedia untuk kegiatan rutin maka hal ini dapat menimbulkan konsekuensi tentunya terbatasnya pembiayaan untuk kegiatan peningkatan konsolidasi perencanaan, hilirisasi, dan promosi penanaman modal.

Anggaran yang tidak cukup ini juga dapat berdampak pada terbatasnya penciptaan lapangan pekerjaan dan investasi orientasi ekspor, kemudian penurunan pelayanan kepada pelaku usaha dan sebagainya.

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Debrinata Rizky pada 03 Sep 2024