Aktivis Lingkungan Desak ADB Perbanyak Hibah bukan Hutang untuk Pembiayaan Transisi Energi

JAKARTA,WongKito.co - Aktivis lingkungan yang berasal dari 350.org, Climate Rangers Jakarta, Enter Nusantara, Fossil Free UKI, dan XR melakukan aksi damai di Kedutaan Besar Jepang dan kantor Asia Development Bank (ADB) untuk mendesak ADB mengakselerasi transisi energi yang berkeadilan.

Unjukrasa diselenggarakan sebagai rangkaian Hari Lingkungan Hidup Sedunia dan acara Asia Clean Energy Forum (ACEF) dengan tuntutan meminta ADB untuk memastikan investasi yang transparan dan adil, memperbanyak hibah daripada hutang pada pembiayaan transisi energi, menolak solusi energi yang berbahaya, dan memprioritaskan konsultasi masyarakat.

Koordinator Mobilisasi 350.org Indonesia, Ginanjar Ariyasuta dalam siara pers yang diterima, Jumat (7/6/2024) mengungkapkan ADB memimpin skema Just Energy Transition Partnership (JETP) dalam mobilisasi pendanaan dan bantuan teknis di Indonesia.

“Dari total $20 miliar, hanya 1.47% yang merupakan dana hibah, tentu ini tidak menunjukkan keseriusan dalam membantu transisi energi negara berkembang," kata dia.

Baca Juga:

• Telkomsel yang Pertama Adopsi Teknologi Wi-Fi 7 di Indonesia, Kecepatan Internet Hingga 10 Gbps
• Dugaan Rekayasa Keuangan PT Kimia Farma Jadi Sorotan
• Mengenal Infeksi Saluran Kemih, Bagaimana Penyebab, Gejala, dan Pengobatannya

Ia mengatakan dari alokasi dana sebesar $20 miliar mayoritas adalah hutang.

"Jangan sampai ini malah menjadi jebakan hutang," kata dia lagi.

Ginanjar juga menyoroti rencana pensiun PLTU yang pendanaannya akan bersumber dari ADB.

“Pensiun dini PLTU di Indonesia dalam skema ETM maupun JETP harus dilaksanakan berdasarkan prinsip pencemar membayar. ADB misalnya selama ini mereka mendapatkan keuntungan dari bisnis energi fosil, ini saatnya mereka membersihkan polusi dari keuntungan yang yang mereka dapat dengan menggelontorkan hibahnya untuk membiayai pensiun dini PLTU,” tegasnya.

Sementara Koordinator Enter Nusantara Ramadhan mengatakan koalisi juga menyoroti ADB yang sering gagal memberikan solusi yang nyata.

“Kebijakan ADB yang masih memasukkan proyek-proyek energi berbahaya seperti gas alam, sampah, panas bumi, atau nuklir dalam portofolio investasinya menjadi kontradiktif dengan komitmen global untuk mengurangi emisi karbon," katanya.

Menurut dia, seharusnya ADB bisa fokus untuk memberikan dukungan yang baik dalam transisi energi yang berkeadilan dan dapat memastikan bahwa proyek transisi energi ini bukan merupakan solusi palsu.

“Jangan sampai kita menerima kembali janji-janji palsu yang sudah pernah kita dapat dari solusi sebelumnya yang tidak ada hasil nyata," tambah dia.

Sedangkan Fathan Mubina dari Climate Rangerrs Jakarta mengungkapkan transisi yang cepat dan adil ke energi terbarukan juga harus memprioritaskan keterlibatan masyarakat dan menjunjung tinggi HAM dan lingkungan.

“Dalam bertransisi bukan hanya soal bentuk energi, tapi dari keterlibatan masyarakat juga harus diperhatikan. Peran masyarakat terdampak dalam pengambilan keputusan menjadi penting".

Baca Juga:

• Tepati Janji, Bukit Podomoro Jakarta Serahkan Unit Rumah Perdana ke Konsumen Tepat Waktu
• Telkomsel Gelar Nonton Bareng Hepi Serentak di 13 Kota, Apresiasi Para Pelanggan Setia Telkomsel di Momen HUT ke-29 Tahun
• Riset, Jurnalis Berpotensi Alami Kekerasan dalam Pilkada Serentak

“Jangan sampai kita jatuh ke lubang yang sama dengan membiarkan energi dikuasai oleh segelintir elit,” kata dia.

Kemudian, Pinkan Astina dari Fossil free UKI mengatakan sasi ini dilakukan serentak di beberapa negara Asia. Di Indonesia, aksi ini dilakukan pada enam kota yaitu Jakarta, Medan, Jogja, Cirebon, Aceh, dan Solo.

“Kami sebagai generasi muda menolak masa depan kami dipermainkan oleh jebakan hutang dan solusi palsu. Transisi energi harus dilakukan secepat dan seadil mungkin. Kami mendesak ADB dan pemerintah Jepang untuk menunjukkan komitmennya dalam transisi energi di Asia,” tegas dia.(*)