96 Persen Warga Sumsel Dilayani BPJS Kesehatan, Pemprov Sumsel Segera Luncurkan Berobat Cukup Pakai KTP

PALEMBANG, WongKito.co - Hampir 96 persen atau 95,9 persen dari 8.396.170 jiwa warga Sumatera Selatan (Sumsel) kini telah menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari BPJS Kesehatan.

Dalam waktu dekat Pemprov Sumsel akan meluncurkan Universal Health Coverage (UHC)  dengan program Sumsel BERKAT atau berobat pakai KTP saja.

Rencana peluncuran program ini dimatangkan dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruangan Kelas III yang didaftarkan Provinsi Sumsel Tahun 2023, di Griya Agung Jumat (8/9/2023) malam.

"Peluncuran BERKAT bertujuan memudahkan istilah penyebutannya. Sehingga masyarakat makin semangat untuk sehat. Karena berobat menjadi lebih mudah. Kita hanya ingin memudahkan masyarakat menerima layanan kesehatan. Itu tujuannya," jelas Gubernur Herman Deru saat menyampaikan sambutan.

Baca Juga:

• Resep Jajanan Pasar Putu Mayang, Masak Yuk
• Misteri Materi Gelap di Alam Semesta
• Beberapa Teori Mengatakan Mengapa Kucing Takut Air

Untuk mengimplementasikan program ini di lapangan, Gubernur Herman Deru menggandeng seluruh Kab/kota di Sumsel yang ditandai dengan adanya Penandatanganan Komitmen Dukungan Sumsel BERKAT (Berkat Pakai KTP) oleh Kepala Dinas Kesehatan Prov. Sumsel dan 17 Ka. Dinas Kesehatan Prov. Sumsel Kab / Kota disaksikan langsung oleh Gubernur Sumsel Herman Deru.

Program  BERKAT ini juga bertujuan untuk membantu masyarakat Sumatera Selatan yang belum memiliki jaminan kesehatan agadapat mengakses pelayanan kesehatan dengan mudah. Untuk memastikan program tersebut dapat berjalan dengan lancar, tidak menemukan kendala dalam pelaksanaannya sekaligus sebagai upaya mencapai tujuan program Universal Health Coverage (UHC), diharapkan pemerintah kabupaten/kota se-Sumatera Selatan untuk memastikan seluruh puskesmas (fasilitas kesehatan tingkat I) di wilayahnya masing-masing melayani masyarakat ber-KTP Sumatera Selatan yang akan berobat.

"Bagi masyarakat Sumatera Selatan yang belum memiliki jaminan kesehatan, saat membutuhkan pelayanan kesehatan tingkat lanjut (rumah sakit) dapat mengajukan kepesertaannya ke dinas kesehatan Provinsi Sumatera Selatan melalui dinas kesehatan kabupaten/kota setempat," tambahnya.

Adapun  kepesertaan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) provinsi diprioritaskan untuk masyarakat Sumatera Selatan yang sedang dalam kondisi sakit. Pelayanan kesehatan yang ditanggung adalah pelayanan program jaminan kesehatan nasional yang diselenggarakan oleh BPJS kesehatan.

Kepesertaan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) provinsi juga diperuntukkan bagi kepesertaan baru yang membutuhkan pelayanan kesehatan yang belum memiliki jaminan kesehatan. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) dengan status non aktif, dan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) mandiri menunggak.

Lebih jauh Gubernur Herman Deru mengatakan saat ini dalam mendapatkan pelayanan masyarakat menginginkan hal yang cepat. Dan keinginan inilah yang coba Ia respon bersama bupati/wako di Sumsel.

"Karena apa,  kalau bicara BPJS untuk kelas middle low, biasanya sering ditemukan  masalah tunggakan iuran atau bahkam tidak ada kartu untuk berobat. Terinspirasi dari obrolan bersama Bupati/Wako inilah maka kita mencoba mengintegrasikannya. dan Pemprov memyediakan pagu di anggaran induk 2024," jelasnya.

Setelah program ini diluncurkan dalam waktu dekat, Ia berharap semua Bupati/Wako terutama Kepala Dinas Kesehatan di Sumsel lebih gencar mensosialisasikan program Berobat Pakai KTP yang telah digagasnya ini.

"Terutama di pusat-pusat pelayanan dasar seperti Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu). Bila perlu jemput bola agar tidak miss komunikasi dengan sasaran akan dilayani," ujarnya.

Baca Juga:

ACSC-APF 2023: Rebut Kembali Ruang Aman, Pulihkan Demokrasi dan Kesetaraan Bagi ASEAN
Selamat! UIN Raden Fatah Berhasil Raih Peringkat SINTA
XL Axiata Terus Tingkatkan Kepuasan Pelanggan, Hari Pelanggan Nasional

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel dr. H. Trisnawarman, M.Kes. Sp.KKLP menjelaskan bahwa perkembangan program Jaminan Kesehatan Nasional, untuk per 1 September 2023 secara nasional penduduk Indonesia yang telah terjamin program JKN mencapai jumlah 262.865.343 jiwa atau 94,64 persen.

"Alhamdulillah Provinsi Sumatera Selatan per 1 September 2023, penduduk yang telah terjamin program JKN mencapai 8.396.170 jiwa atau 95,9 persen. Dimana dengan kata lain, Provinsi Sumatera Selatan telah mencapai Universal Health Coverage (UHC)," jelasnya.

Herman Deru berharap Launching Universal Health Coverage (UHC) Provinsi Sumatera Selatan dengan tagline Sumsel BERKAT “Berobat pakai KTP” nantinya dapat terlaksana dengan lancar, dan program tersebut berjalan secara berkesinambungan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Sumatera Selatan.

Baca Juga:

• ACSC-APF 2023: Rebut Kembali Ruang Aman, Pulihkan Demokrasi dan Kesetaraan Bagi ASEAN
• Selamat! UIN Raden Fatah Berhasil Raih Peringkat SINTA
• XL Axiata Terus Tingkatkan Kepuasan Pelanggan, Hari Pelanggan Nasional

Direksi BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah III Yudi Bastia mengapresiasi sinergi yang dilakukan Pemprov Sumsel dan seluruh Kab/kota dalam mendukung program yang akan  dicanangkam Gubernur Sumsel H. Herman Deru.

Harapannya melalui sinergi ini seluruh penduduk Sumsel akan mendapatkan kemudahan dalam  beobat melalui jaminan kesehatan nasional.

"Kami punya Kacab, nanti Bapak/Ibu Kepala Dinkes dapat berkoordinasi dalam implementasi di lapangan. Semoga tidak ada kendala dan semuanya berjalan lancar," jelasnya.  

Hadir dalam kesempatan tersebut Asisten Deputi Kepesertaan dan Mutu Layanan Juliansyah, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palembang, Sari Quratulainy, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Prabumulih, Dwi Asmariyati, Kepala BPJS Cabang Lubuk Linggau Yunita Ibnu, sejumlah Kepala OPD di lingkungan Pemprov Sumsel.(*)