Heboh Bahas Kenaikan Pajak Hiburan Naik hingga 75 Persen, ini Penjelasan Menteri Sandi

JAKARTA - Akhir-akhir ini heboh pembahasan terkait kenaikan pajak hiburan yang berkisar 40-70 persen, termasuk dibahas oleh pelaku usaha hiburan yang juga penyanyi dangdut, Inul Daratista.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, menanggapi dengan menyampaikan saran kepada Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menunggu keputusan hasil judicial review dari Mahkamah Konstitusi sebelum menerapkan pajak hiburan.

Ia menyebut sejumlah Pemda di Tanah Air telah mengimplementasikan pajak hiburan sebesar 40% antara lain Pemda Badung, Tabanan, Gianyar, dan Kota Denpasar.

“Tapi saya sangat menyarankan dan nanti kita jadi bahasan dalam diskusi ini bahwa sembari kita menunggu hasil judicial review di MK, ini kita diskusikan dulu dengan para pelaku usaha,” ujarnya dalam keterangan resmi pada Senin (15/1/2024).

Baca Juga:

• Juni 2024 Bangunan Selesai di IKN dan Dapat Dipergunakan
• Investor Pasar Modal Indonesia 79 Persen Berusia Dibawah 40 Tahun
• Bauran EBT 2023 Stagnan Realisasi Baru 13,1 Persen 

Asal tahu saja, Kemenparekraf masih menantikan hasil judicial review setelah Asosiasi SPA Terapis Indonesia (Asti) baru mengajukan permohonan pada 3 Januari 2024.

Selama menunggu keputusan tersebut, Kemenparekraf terus berkomunikasi dengan pelaku industri jasa hiburan dan pihak terkait untuk membahas besaran ideal pajak untuk sektor ini.

Jika berkaca dari negara-negara tetangga seperti Singapura, Sandi melihat biaya pajak yang ideal dikenakan untuk industri jasa hiburan berkisar antara 20%-25%.

“Mungkin itu yang pas untuk industri. Rezim pajak kita ini juga memberikan insentif banyak untuk investasi, sedangkan kita justru butuh investasi yang kita harapkan dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Makanya mungkin bentuk insentif itu bisa dalam bentuk insentif non fiskal dari segi insentif untuk berinvestasi,” jelasnya. 

Dia berharap, pariwisata Indonesia berdaya saing, berkualitas, berkelanjutan, serta mampu menarik wisatawan sehingga dapat berdampak positif terhadap ekonomi lokal dan penciptaan lapangan kerja.

“Jadi harus dicari suatu titik equilibrium di mana mereka bisa berusaha, tetap membuka lapangan kerja, tapi juga membayar komitmen terhadap penerimaan negara,” ujarnya.

Baca Juga:

• Cadangan Devisa Indonesia Sampai Akhir Desember Naik
• Harga Tomat di Pasar Tradisional Palembang Masih Mahal, Rp 24 Ribu per Kilogram
• DJBC Setor ke Negara Sebesar Rp286,2 Triliun

Diketahui melalui Undang-undang No.1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pemerintah menetapkan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk jasa hiburan, mencakup penjualan atau konsumsi barang dan jasa seperti makanan, minuman, tenaga listrik, perhotelan, parkir, serta kesenian dan hiburan. 

Adapun tarif PBJT maksimumnya adalah 10%. Untuk jasa hiburan di diskotik, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap atau SPA, tarif PBJT berkisar antara 40% hingga 75%, yang akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Daerah (Perda).

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Alvin Pasza Bagaskara pada 16 Jan 2024