Inflasi Sumsel Oktober 2025 Meningkat, Sinergi Pengendalian Inflasi Terus Diperkuat

PALEMBANG, WongKito..co - Provinsi Sumatera Selatan pada Oktober 2025 mencatatkan inflasi sebesar 0,13% (mtm), menurun dibandingkan periode sebelumnya yang sebesar 0,27% (mtm). Secara tahunan, inflasi Sumatera Selatan tercatat 3,49% (yoy), sedikit meningkat dibandingkan bulan sebelumnya (3,44%; yoy), sejalan dengan tren nasional yang juga naik menjadi 2,86% (yoy) dari 2,65% (yoy). 

Meskipun demikian, capaian tersebut masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional sebesar 2,5±1%, menandakan bahwa inflasi di Sumatera Selatan tetap terjaga. 

Inflasi di Provinsi Sumatera Selatan pada periode laporan utamanya didorong oleh peningkatan harga sejumlah komoditas strategis. Komoditas dengan andil terbesar terhadap inflasi, yaitu emas perhiasan sebesar 0,15% (mtm), diikuti oleh telur ayam ras sebesar 0,06% (mtm), daging ayam ras sebesar 0,05% (mtm), serta wortel dan ketimun yang masing-masing memberikan andil <0,01% (mtm). 

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumsel, Bambang Pramono di Palembang, Kamis mengatakan, kenaikan harga emas perhiasan masih dipengaruhi oleh ketidakpastian ekonomi global di tengah tingginya permintaan masyarakat terhadap emas sebagai aset lindung nilai (safe haven asset). 

Baca juga:

• BRI Buktikan Transformasi Digital, Qlola Raih Anugerah Inovasi Indonesia 2025
• Memotret Standar Aturan Fotografi Jalanan di Dunia
• Unsri Latih Pengrajin Songket Ogan Ilir, Pasarkan Produk Secara Digital

Sementara itu, kenaikan harga telur dan daging ayam ras didorong oleh meningkatnya biaya produksi. Tekanan tambahan juga muncul pada komoditas hortikultura, seperti wortel dan ketimun, akibat gangguan pasokan dari sentra produksi yang terdampak curah hujan tinggi sepanjang bulan laporan. Kombinasi berbagai faktor tersebut menjadi pendorong utama terjadinya inflasi di Sumatera Selatan pada periode ini.

Ke depan, diperkirakan masih terdapat tekanan inflasi yang berasal dari meningkatnya konsumsi masyarakat, utamanya mendekati HBKN Natal dan Tahun Baru 2026. Tekanan juga berpotensi berasal dari komoditas volatile food, mengingat periode musim tanam padi dan hortikultura bertepatan dengan musim hujan yang dapat memengaruhi produktivitas. 

Sementara di sisi lain, harga emas perhiasan diperkirakan tetap tinggi akibat ketidakpastian global dan pelemahan nilai tukar yang turut menekan inflasi inti. 

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumatera Selatan terus memperkuat koordinasi dan sinergi melalui strategi pengendalian inflasi berbasis 4K, yaitu keterjangkauan harga (K1), ketersediaan pasokan (K2), kelancaran distribusi (K3), dan komunikasi yang efektif (K4). Berbagai langkah konkret dilakukan, antara lain penyelenggaraan operasi pasar murah dan gerakan pangan murah, koordinasi intensif dengan Perum Bulog terkait pendistribusian beras SPHP, serta penyaluran komoditas terjangkau melalui Toko KePo (Kebutuhan Pokok), RPK (Rumah Pangan Kita), dan Toko Penyeimbang milik Perumda Pasar Palembang Jaya. 

Selain itu, lanjutnya, TPID secara rutin melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) ke pasar, distributor, dan produsen untuk memastikan harga sesuai HET serta stok tersedia mencukupi. Salah satunya melalui kegiatan monitoring dan sidak di Pasar Induk Jakabaring pada 31 Oktober 2025, yang memantau ketersediaan pasokan dan harga komoditas utama seperti cabai dan bawang merah. 

Ia menuturkan, dalam memperkuat ketahanan pangan, Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) 2025 terus digencarkan dengan tiga program utama, yaitu GSMP Menyapa Lingkungan Desa (Menyala) yang menyasar 1.020 rumah tangga dan 68 Kelompok Wanita Tani (KWT) se-Sumatera Selatan, GSMP Goes to Panti Sosial, serta GSMP Goes to Office yang melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Sumatera Selatan. 

Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia bersama TPID Sumatera Selatan memberikan bantuan berupa bibit, benih, serta sarana dan prasarana budidaya cabai dan bawang merah, sekaligus memperkuat kapasitas kelompok wanita tani, rumah tangga, penyuluh, dan PKK melalui kegiatan capacity building di empat zona wilayah. Kegiatan ini juga diakhiri dengan monitoring, evaluasi, dan awarding GSMP Menyala yang dilaksanakan pada 25 Oktober 2025.

Untuk menjamin kelancaran distribusi komoditas di Sumatera Selatan, TPID Sumatera Selatan juga telah melaksanakan penandatanganan MoU dan PKS Kerjasama Antar Daerah antara Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Kab. Muara Enim, Kota Lubuklinggau, Kab. Musi Rawas, dan Kab. Pagar Alam dengan Prov. Sumatera Barat, Kab. Solok, dan Kab. Tanah Datar pada 22 Oktober 2025. Kerja sama tersebut langsung direalisasikan dengan pengiriman 14 ton bawang merah dari Kabupaten Solok ke Kota Palembang, yang menjadi langkah konkret dalam menjaga kelancaran distribusi di Sumatera Selatan. 

Seluruh langkah tersebut dilengkapi dengan strategi komunikasi yang efektif melalui forum komunikasi dan koordinasi, seperti rapat koordinasi, capacity building, hingga publikasi, sehingga kebijakan dapat tersampaikan secara luas dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Ke depan, Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan bersama Pemerintah Daerah berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam menjaga stabilitas harga serta ketahanan pangan di wilayah Sumatera Selatan. Berbagai program strategis, baik melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di tingkat nasional maupun Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) di tingkat daerah, akan terus dioptimalkan sebagai langkah konkret pengendalian inflasi. 

Selain itu, TPID Sumatera Selatan akan senantiasa memperkuat koordinasi dengan pelaku usaha, distributor, serta instansi terkait guna memastikan keterjangkauan harga dan ketersediaan pasokan pangan, termasuk untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Seluruh upaya tersebut tidak hanya difokuskan untuk menjaga inflasi agar tetap berada dalam rentang sasaran yang telah ditetapkan, tetapi juga untuk memperkuat fondasi ketahanan pangan, meningkatkan produktivitas sektor pertanian, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.