Isi Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Bikin Ketar Ketir Buronan BLBI

JAKARTA - Pascaproses panjang yang telah dilaksanakan sejak tahun 1998, penyempurnaan Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura dalam rangka melakukan ekstradisi terhadap pelaku tindak pidana di bidang keuangan, terorisme dan kejahatan perbankan telah final.

Perjanjian ditandatangani oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly dan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum Singapura K. Shanmugam serta disaksikan oleh Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong pada Selasa, 25 Januari 2022.

Terakhir, kedua negara membahas perjanjian ini pada acara Leaders' Retreat 2019. Saa itu, Yasonna mengusulkan agar Perjanjian Ekstradisi yang sejak awal diparalelkan dengan Perjanjian Kerja Sama Keamanan juga dibahas kembali kedua negara.

Pemberlakuan perjanjian ini diharapakan menjangkau secara efektif pelaku kejahatan di masa lampau dan memfasilitasi implementasi Keputusan Presiden RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Baca Juga:

• Rakernas AMSI: Kolaborasi Bangun Ekosistem Media Digital Sehat dan Berkelanjutan
• Hari Privasi Data Internasional: Indonesia Butuh Perlindungan Data Pribadi yang Komprehensif
• Walikota Palembang Tinjau Batu Nisan Kuno di Museum Sultan Mahmud Badaruddin II

Yasonna mengatakan Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura ini memiliki masa retroaktif (berlaku surut terhitung tanggal diundangkannya) selama 18 tahun ke belakang. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan maksimal daluwarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UUHP) Indonesia.

Selain masa rektroaktif, perjanjian ini juga menyepakati penentuan kewarganegaraan pelaku tindak pidana ditentukan pada saat tindak pidana dilakukan.

"Ini untuk mencegah privilege yang mungkin timbul akibat pergantian kewarganegaraan dari pelaku tindak pidana guna menghindari proses hukum terhadap dirinya," ujar Yasonna usai penandatanganan di Bintan, Kepulauan Riau, dikutip Kamis, 27 Januari.

Dia menjelaskan ada 31 jenis tindak pidana yang pelakunya dapat diekstradisi menurut perjanjian ini di antaranya tindak pidana korupsi, pencucian uang, suap, perbankan, narkotika, terorisme, dan pendanaan kegiatan yang terkait dengan terorisme.

"Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura memungkinkan kedua negara melakukan ekstradisi terhadap pelaku tindak pidana yang meskipun jenis tindak pidananya tidak lugas disebutkan dalam perjanjian ini namun telah diatur dalam sistem hukum kedua negara," papar Yasonna.

Dia menambahkan ruang lingkup perjanjian ini adalah kedua negara sepakat untuk melakukan ekstradisi bagi setiap orang yang ditemukan berada di wilayah negara diminta dan dicari oleh negara peminta untuk penuntutan atau persidangan atau pelaksanaan hukuman untuk tindak pidana yang dapat diekstradisi.

“Perjanjian Ekstradisi ini akan menciptakan efek gentar (deterrence) bagi pelaku tindak pidana di Indonesia dan Singapura," katanya.

Selain itu, ini akan mempersempit ruang gerak pelaku tindak pidana di Indonesia dalam melarikan diri. Sejauh ini, Indonesia juga telah memiliki perjanjian dengan negara mitra sekawasan di antaranya Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, Australia, Republik Korea, China dan Hong Kong dalam rangka menangkap pelaku tindak pidana.

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Daniel Deha pada 27 Jan 2022