Kementerian PUPR
Senin, 06 Februari 2023 12:39 WIB
Penulis:Nila Ertina
JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada 2023 mengalokasikan dana untuk pembangunan perumahan Rp 6,98 triliun.
“Anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung dan melaksanakan program pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sektor infrastruktur dan perumahan,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Senin (6/2/2023).
Basuki mengungkapkan pihaknya akan menargetkan pemerataan pembangunan rumah layak serta infrastruktur pendukung untuk masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut dilaksanakan untuk mengejar backlog perumahan sekaligus mendorong pembangunan agar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Baca Juga:
Adapun program pembangunan hunian tahun 2023 sebagai berikut.
1. Pembangunan Rusun sebanyak 5.379 unit senilai Rp2 triliun
Rusun yang akan dibangun antara lain Rusun Yayasan Al Muslim Peusangan di Aceh, Ponpes Ali Baharudin di Sumatera Utara, RSUD Raden Mattaher di Jambi, Rusun Kolaborasi Kedaung Kota Tangerang, Bina Insan Mulia Cirebon, dan Rusun Lansia Gorontalo. Selain itu, program Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi dan Rehabilitasi (OPOR) sebanyak 59 tower hunian pekerja konstruksi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
2. Pembangunan Rumah Khusus (Rusus) sebanyak 3.362 unit senilai Rp890 miliar
Rusus yang akan dibangun antara lain untuk masyarakat terdampak bencana alam dan konflik sosial seperti di Sulawesi Tengah, Minahasa Selatan, Kabupaten Kupang, Kabupaten Sampang dan Kabupaten Lebak. Termasuk pelaksanaan kegiatan OPOR 360 unit dan pembangunan rumah dinas di IKN secara multi years contract (MYC) 2022 - 2024.
Baca Juga:
3. Bantuan rumah swadaya senilai Rp3,19 triliun
Direktorat Jenderal Perumahan juga akan melanjutkan program pro rakyat melalui upaya peningkatan kualitas rumah masyarakat lewat penyaluran bantuan rumah swadaya Rp 3,19 tiliun untuk meningkatkan kualitas rumah tidak layak sebanyak 145.000 unit. Bantuan ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia melalui skema Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) termasuk untuk mendukung Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE) minimal 20% sesuai dengan Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang PKE menggunakan data BKKBN.
4. Bantuan pembangunan prasarana sarana dan utilitas (PSU) senilai Rp380 miliar
Sedangkan untuk membantu perumahan umum dan komersial khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah agar lebih berkualitas dan layak huni, Kementerian PUPR juga akan menyalurkan bantuan pembangunan prasarana sarana dan utilitas (PSU) senilai Rp380 miliar. Anggaran ini untuk 27.825 unit di 34 provinsi, tiga lokasi PSU jalan akses perumahan, dan 100 unit Rumah Inti Tumbuh Modular Tahan Gempa.
Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Laila Ramdhini pada 06 Feb 2023
setahun yang lalu
setahun yang lalu