Koalisi Masyarakat Sipil Anti Asap Sumsel Desak Pemerintah Beri Jaminan Tak Lagi Karhutla Setelah 2023

Palembang, WongKito.co – Koalisi Masyarakat Sipil Anti Asap Provinsi Sumatera Selatan (KMSAASS) 2023 mendesak pemerintah daerah dan pusat untuk menjamin tidak terjadi lagi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tahun tahun ke depan. Berdasarkan data yang dihimpun koalisi, karhutla yang terjadi di Sumel pada 2023 telah menghanguskan 332.283 hektar.

Dari jumlah tersebut, 175.063 hektar atau 53 persennya merupakan Kesatuan Hidrologi Gambut (KHG), sementara 116.548 hektar atau 35,1 persen berada di wilayah konsesi perkebunan dan kehutanan.

Koordinator KMSAASS Adiosyafri mengatakan, pada periode 1 Januari-30 November 2023, berdasarkan pantauan satelit Aqua-Tera/Modis, ditemukan 6.231 hotspot di Sumsel, 3.554 diantaranya berada di lahan gambut. Secara nasional, Sumsel menduduki peringkat tiga teratas dengan jumlah hotspot terbanyak setelah Kalteng (7.376 hotspot) dan Kalbar (7.314 hotspot).

“Secara hostpot kita mengalami penurunan, namun untuk lahan yang terbakar malah lebih luas," ujar Adios.

Bahkan, data yang didapat KMSAASS ini berbeda dengan data yang dikeluarga Pj Gubernur Sumsel M Agus Fatoni saat paparan di Dubai Uni Emirat Arab pada tanggal 13 Desember 2023 yang lalu.

“Saat paparan itu Pj Gubernur Sumsel mengaku lahan terbakar sekitar 109 ribu hektare. sedangkan data KMSAASS sendiri lahan terbakar lebih dari 300 ribu hektare," ungkap Adios Syafri.

Selain itu, sambung Adios Syafri, ada lahan yang terbakar berulang-ulang dari 2015-2023 dan dari 2019-2023. Lahan terbakar berulang pada tahun 2015-2023 seluas 144.964 hektare, sementara lahan terbakar berulang tahun 2019-2023 seluas 82 ribu hektare lebih.

“Karhutla yang berulang patut menimbulkan tanda tanya besar, terkait perencanaan dan penanggulangan, dan penegakan aturan. Alokasi anggaran yang besar untuk pencegahan dan pengendalian-nya, namun dengan hasil yang tidak signifikan juga patut untuk menjadi perhatian dan evaluasi bersama terutama efektivitas penggunaan anggaran oleh penegak hukum termasuk KPK,” ujar Adios.

Berdasarkan kajian koalisi sepanjang tahun 2023, karhutla disebabkan oleh faktor manusia sebagai sumber api, baik disengaja maupun tidak disengaja/kelalaian. Serta didukung oleh kondisi lahan yang sangat rawan/rentan terbakar, seperti areal semak belukar yang kering dan juga lahan gambut kering kerontang, yang memiliki tatakelola air yang buruk.

Berdasarkan data koalisi, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) merupakan yang terpara terparah di provinsi Sumsel dengan jumlah 3.969 titik panas (hotspot) atau 63,7% dari total di provinsi Sumsel. Terparah ke-2 adalah kabupaten Musi Banyuasin dengan 595 titik panas (hotspot) atau 9,5%, ke-3 adalah kabupaten Banyuasin dengan 349 titik atau 5,5% dan terparah ke-4 adalah Kabupaten Ogan Ilir dengan 286 titik  atau 4,6%.

Konsesi Perkebunan dan Kehutanan di kabupaten OKI terdeteksi ada 70,3%. titik panas (hotspot) atau 2.086 titik panas (hotspot) dari total titik panas (hotspot) pada konsesi di provinsi Sumsel sebanyak 2.967 titik panas (hotspot) yang mana Konsesi perkebunan sebanyak 1.697 titik dan Konsesi Kehutanan 1.270 titik.

Karhutla di Sumsel 2023 pun berdampak luas terhadap kerusakan ekologi dan juga memperburuk kondisi lingkungan hidup. Bahkan menjadikan kualitas udara Sumatera Selatan, khususnya kota Palembang pernah menduduki status terparah se-Indonesia bahkan lebih parah dari kota-kota besar se-Dunia.

Tepatnya pada 15 September 2023, laporan IQair menunjukan kualitas udara Palembang berstatus Sangat Tidak Sehat, dengan Indeks Kualitas Udara sebesar 233 AQI US.

Kualitas Udara Palembang dengan 233 AQI US menempati peringkat kualitas udara terparah ke-1 di Indonesia, bahkan melebihi tingkat keparahan kualitas udara kota-kota besar se-Dunia. Pada hari yang sama Kota Jakarta dengan 159 AQI US menempati peringkat ke-3 kota besar paling berpolusi, sedangkan kota yang biasanya paling berpolusi ke-1 adalah Dubai yang hanya memiliki nilai indeks 162 AQI US.

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Palembang (yang disampaikan oleh Kabid P2M Dinkes Kota Palembang bulan September 2023, bahwa kejadian masyarakat yang terpapar ISPA sangat melonjak tajam, yaitu; data ISPA dibulan Juli mencapai 8.653 penderita, dibulan Agustus mencapai 9.367, dan di bulan September 10.708.

Perwakilan Walhi Sumsel Yuliusman yang juga tergabung dalam KMSAASS menegaskan, jika Karhutla itu harus masuk ke dalam kejahatan lingkungan yang luar biasa.

“Alasannya karena Karhutla itu selalu terjadi setiap tahunnya termasuk di Provinsi Sumsel ini. Anehnya, kasus Karhutla ini sangat sulit untuk dituntaskan,” kata Yuliusman.

Diketahui, Koalisi Masyarakat Sipil Anti Asap Sumsel 2023 dibentuk sejak dimulainya karhutla yang telah menyebabkan bencana asap menyelimuti Sumsel, awal Juni 2023. Koalisi ini, terdiri dari setidaknya 10 (sepuluh) organisasi masyarakat sipil di Sumsel, yang memiliki konsen dan kepedulian terhadap penyelamatan lingkungan dan hutan, penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM), pelayanan danpembiayaan publik di provinsi Sumsel.

Organisasi tersebut yakni WALHI Sumsel, LBH Palembang, HaKI Sumsel, Sumsel Bersih, FITRA Sumsel, PINUS Sumsel, JPIK Sumsel, SBC Sumsel, Solidaritas Perempuan Palembang, dan Posko Mardeka. ***