Komisi II DPR RI Tinjau Simulasi Program Makan Bergizi Gratis di SMK Negeri 2 Palembang

PALEMBANG, WongKito.co - Komisi II DPR RI meninjau simulasi program Makan Bergizi Gratis atau MBG, di SMK Negeri 2 Kota Palembang, Sumatera Selatan.

Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda menjelaskan pihaknya  untuk memastikan bagaimana  pemerintah daerah bisa melaksanakan program MBG.

"Kami berharap pelaksanaannya nanti tidak ditemukan kendala, jika ada masalah pun segera dilaporkan sehingga segera dapat solusinya," kata dia, saat meninjau langsung pekan lalu, di Palembang, Jumat (13/12/2024).

Di menjelaskan Kepala Sekolah bisa melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan, begitu pula seterusnya Kepala Dinas Pendidikan dapat melaporkan kepada Gubernur dengan laporan secara berjenjang.

"Kehadiran kami untuk memantau langsung pelaksanaan MBG inisiasi oleh pemerintah. Pengawasan terhadap kebijakan ini penting untuk memastikan program berjalan lancar,”  ujarnya.

Baca Juga:

• Siap IPO, PT Titan Infra Sejahtera, Sediakan Jasa Infrastruktur di Sumsel
• Dorong Warga Sehat dan Kompak, Kalibata City Resmikan Komunitas Poundfit
• OJK Operasikan Kantor di Babel, Langkah Perkuat Pengawasan Jasa Keuangan

Sebagai informasi, MBG selain untuk memenuhi kebutuhan gizi anak Indonesia dan meningkatkan kehadiran anak sekolah, program itu juga dirancang untuk menjadi salah satu katalisator pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, sebab pemerintah akan belanja triliunan rupiah per hari untuk membeli produk pertanian, memasak, hingga mendistribusikan makanan dan susu gratis.

Sejumlah  siswa SMK Negeri 2 Palembang mengaku senang atas adanya program MBG ini karena sangat bermanfaat bagi siswa, dan uang saku yang diberikan orang tua bisa ditabung.

Sementara  Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Elen Setiadi mengungkapkan MBG merupakan program pemerintah pusat, dan pemerintah daerah tinggal menyiapkan teknis pelaksanaanya. Sementara untuk pelibatan dengan kantin sekolah  masih harus dicari bagaimana solusinya.

"Jika nantinya dilakukan oleh pemda maka APBD harus direvisi. Mudah-mudahan MBG yang akan dilaksanakan secara masif pada Januari 2025 sama dengan yang disimulasikan seperti hari ini. Pada dasarnya pemprov Sumsel siap dan mendukung program ini,”  kata Elen.(*)