Luasan Lahan Tidak Sesuai, Luhut Akan Bertindak Tegas ke Perusahaan Sawit

JAKARTA, Wongkito.co  - Masih banyak pengusaha atau perusahaan sawit yang berlaku curang terkait luasan lahan yang di kuasai. Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan akan bertindak tegas.

Luhut menerangkan, peruntukan perkebunan swasta nasional sebesar 10,4 juta hektare, sedangkan peruntukan perkebunan rakyat 6,4 juta hektare, jadi total 16,8 juta hektare di tahun 2021. Minggu 25 juni 2023.

"Ini yang kami lakukan detail apakah angka ini benar? Satgas dengan tegas mengimbau agar semua pelaku usaha melakukan pelaporan mandiri atas kondisi lahan perkebunan disertai bukti izin usaha yang dimiliki," kata Luhut di Kantor Kemenko Marves.

Baca juga

• 15.000 Anggota dari FORSA SMALAM Sepakat Dorong Pertumbuhan UMKM Domestik
• PT GSI Diharapkan Dongkrak Pendapatan PSSI
• Inilah Alasan Pemerintah Ubah Cuti Bersama Idul Adha 1444 H

Luhut meminta perusahaan kelapa sawit untuk melapor ke pemerintah mengenai luas perkebunan hingga daftar perizinan. Periode lapor mulai 3 Juli-3 Agustus 2023.

Adapun perusahaan diimbau untuk melaporkan informasi melalui website Sistem Informasi Perizinan Perkebunan (SIPERIBUN) sejak tanggal 3 Juli minggu depan hingga 3 Agustus 2023.

Ia meminta untuk koperasi dan rakyat  diinformasikan secara paralel sembari disosialisasikan terkait mekanisme pelaporan mandiri pelaku usaha.

Berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh BPKP ditemukan perusahaan sawit yang belum mendapatkan izin lokasi, izin perkebunan, dan hak guna usaha.

Dalam hal ini, Satgas akan mendorong tiap pelaku usaha untuk melegalkan izin yang diperlukan. Agar asalah tata kelola sawit mampu diselesaikan dengan cepat.

Tata Kelola Sawit Semrawut

Luhut mengungkapkan, terdapat 3,3 juta lahan sawit yang berada di kawasan hutan. Padahal, kawasan hutan merupakan kawasan terlarang. Bahkan, Luhut mengindikasi lahan tersebut dimiliki oleh pejabat negara.

Berkaca dari hal ini, Menko Marves akan memperbaiki kondisi hulu hingga hilir kelapa sawit Indonesia yang diakuinya sangat semrawut atau berantakan.

Masalah industri sawit di bagian hulu adalah tata kelola perkebunan. Di mana terdapat data yang tidak sesuai mengenai luas perkebunan sawit di Indonesia yang menyebabkan negara mengalami kerugian setoran pajak.

Luhut menyayangkan Indonesia tidak memiliki data yang menyeluruh mengenai luas kelapa sawit yang benar. Bahkan awalnya Ia berasumsi luas kelapa sawit di Indonesia hanya 14,4 juta hektare, namun setelah BPKP melakukan audit ditemukan 16,8 juta hektare lahan sawit.

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Debrinata Rizky pada 25 Jun 2023