Pemerintah Berencana Stop Ekspor Gas

JAKARTA, WONGKITO.CO - Pemerintah Indonesia berencana akan menutup ekspor keran gas ke luar negeri. Penutupan keran ekspor gas menghadapi tantangan yang tak mudah.

Hal ini dikarenakan pemanfatan gas di dalam negeri tergolong kecil, padahal sumber daya alam melimpah khususnya gas. Gas belum dapat dinikmati sepenuhnya oleh masyarakat. Selasa, 8 agustus 2023.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas (Aspermigas) Elan Biantoro mengatakan, memang Indonesia memiliki sumber daya alam melimpah dan sepenuhnya harus dimaksimalkan untuk kepentingan negara guna memberikan efek ganda (multiplier effect).

"Sebagian produksi gas Indonesia dengan keterbatasan yang dimiliki maka masih perlu mengekspor dan ekspornya itu juga sifatnya adalah kontrak jangka panjang, karena apa waktu saat kita ekspor demand gas di Indonesia masih sangat kecil," katanya dalam diskusi secara daring. 

Baca juga

• BNI Bersama Ditjen Pajak Edukasi Perbankan dan Perpajakan untuk UMKM
• Kurikulum Merdeka Mampu Hadapi Tantangan Kemajuan Jaman
• Jenis Pekerjaan Yang Akan Tergantikan Robot

Namun, kata Elan mengatakan sektor gas bukanlah industri yang murah dan mudah. Pasalnya, sektor ini membutuhkan kapitalisasi yang cukup besar mulai dari hulu (upstream), midstream, hingga hilir (downstream), termasuk investasi.

Meski kata Erlan, produksi gas nasional saat ini memang terhitung cukup besar, hal tersebut tak terlepas dari peran investor luar yang menanamkan modalnya di Indonesia. Pasalnya pada awal pengembangan lapangan gas di Indonesia, perusahaan nasional belum sanggup dari sisi investasi.

Perluasan Harga Gas Industri Murah

Erlan menyampaikan, wacana pemerintah dalam perluasan harga gas murah atau HGBT nampaknya juga tidak bisa berjalan secara instan. Perlu transisi perlahan kearah sana.

Ia mengigatkan, bahwa gas murah itu berpatokan pada kemudahan dijangkau oleh masyarakat. Hal ini berimbas pada peningkatan ekonomi nantinya. Maka bukan hanya sekedar kebijakan memperluas harga gas murah saja namun kesesuaian harga dengan pasar global juga perlu menjadi kunci dalam penetapan keputusan yang ada.

Pemerintah harus lebih mematangkan lagi kebijakan tersebut, agar tidak terjadi ketimpangan yang berdampak ke masyarakat kedepannya.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mengkaji perluasan indutri penerima gas murah US$6 per MMBtu. Pasalnya peyerapan harga gas bumi tertentu (HGBT) dinilai belum optimal masih di angka 85%.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, perluasan program HGBT itu bertujuan untuk menggaet investasi domestik lewat ketersediaan energi yang kompetitif.

Menurut Arifin, kajian ini perlu memperhatikan evaluasi terhadap industri sebeumnya yang sudah diberikan HGBT. Serta harus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan karena berimplikasi pada keuangan negara.

Arifin mengatakan bahwa pihaknya telah menerima daftar tambahan calon sektor industri penerima HGBT dari Kementerian Perindustrian. Namun, Arifin belum mau bicara banyak soal sektor industri mana saja yang bakal ditambahkan sebagai penerima HGBT.

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Debrinata Rizky pada 08 Aug 2023