Perkuat Ekonomi Nasional, DSI Diyakini Bisa Tutup Celah Kebocoran Ekspor

JAKARTA — Pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Alexander Yahya Datuk, menilai operasional PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) merupakan perkembangan positif dalam upaya memperkuat tata kelola ekspor komoditas strategis nasional.

Ia menyebutkan bahwa jika dijalankan secara efektif, DSI berpeluang menekan praktik under-invoicing dan transfer pricing serta mengoptimalkan kontribusi ekonomi dari ekspor sumber daya alam (SDA) bagi negara.

Alexander menilai pola tata kelola ekspor seperti DSI bukan hal baru dalam praktik global. Sejumlah negara telah menerapkan model serupa untuk memperkuat pengawasan perdagangan komoditas, meningkatkan transparansi, dan memastikan manfaat ekonomi ekspor dapat kembali lebih optimal ke negara.

BACA JUGA: DSI Jadi Garda Terdepan Tekan Kebocoran Devisa Negara

“Secara preseden ternyata pola seperti ini juga sudah dilakukan oleh banyak negara juga ya dan menurut saya secara teori seharusnya ada potensi besar kita untuk bisa reduce atau bahkan menghilangkan masalah transfer pricing dan under-invoicing, dan meningkatkan pendapatan negara devisa negara,” ujar Alexander.

Menurut Alexander, apabila praktik under-invoicing dan transfer pricing dapat ditekan, maka potensi peningkatan devisa negara juga akan semakin besar.

Kondisi tersebut dinilai dapat berdampak positif terhadap stabilitas ekonomi, termasuk memperkuat kemampuan menjaga nilai tukar rupiah serta memastikan dana hasil ekspor tersimpan dalam sistem keuangan nasional.

“Kalau under-invoicing atau transfer pricing bisa di- reduce atau bahkan dihilangkan, kita tetap mengejar dengan devisa yang lebih besar daripada yang ini dan itu akan membuat kita punya kemampuan juga untuk bisa menjaga, logikanya kan akan bisa menjaga kurs mata uang kita sekaligus juga memastikan dana itu tersimpan di sistem perbankan nasional,” katanya.

Lebih jauh, Alexander melihat pembentukan DSI juga dapat menjadi momentum transformasi tata kelola ekspor nasional menuju sistem yang lebih berbasis teknologi dan transparansi. 

Menurutnya, pengelolaan ekspor ke depan perlu ditopang sistem yang memungkinkan seluruh transaksi tercatat, terdokumentasi, dan dapat diawasi secara lebih baik.

Meski demikian, Alexander menekankan pentingnya masa transisi pada tahap awal operasional DSI. Ia menilai periode sekitar tujuh bulan pertama akan menjadi fase krusial untuk membangun sistem, platform, dan infrastruktur pendukung agar mekanisme kerja dapat berjalan efektif sesuai target.

“Saya sangat berharap ini bisa jalan, challenge-nya sekarang adalah di 6 bulan pertama itu kan adalah periode evaluasi ya sama persiapan transisi sampai sistemnya sudah terbentuk, platformnya terbentuk berarti memang 7 bulan ke depan harus ada extra effort untuk memastikan platformnya siap, sistemnya siap, infrastruktur untuk bisa berfungsi sesuai dengan yang diharapkan,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan implementasi pada fase awal sangat ditentukan oleh kesiapan manajemen dalam membangun platform dan sistem operasional yang mampu mendukung transaksi secara efektif dan tepat waktu.

“Ini kan 7 bulan pertama ini sangat krusial karena itu adalah proses dimana pertama data collection, informasi data dan kedua mulai membangun platform atau sistem kerja perusahaan itu akan seperti apa, platformnya seperti apa,” ucapnya.

“Dan itu 7 bulan itu bukan waktu yang lama itu cukup singkat sebenarnya untuk membangun platform seperti itu, jadi upayakan extra effort, manajemennya harus extra effort, kerja keras dan bisa deliver sesuai dengan target deadline yang diberikan. Platformnya sudah harus siap dan berfungsi dengan baik dan bertransaksi dengan efektif,” tuntasnya.

Tulisan ini telah tayang di kabarsiger.com oleh Redaksi pada 02 Jun 2026