Permampu Kritisi Cara Penanganan dan Pencegahan Perkawinan Anak

PALEMBANG, Wongkito.co - Konsorsium Permampu yang beranggotakan delapan LSM Perempuan yaitu, Flower Aceh-Aceh, PESADA-Sumatera Utara, PPSW Riau-Riau, LP2M Sumatera Barat, APM-Jambi, CP WCC Bengkulu, WCC Palembang-Sumatera Selatan dan Perkumpulan DAMAR-Lampung menggelar perayaan Hari Anak, 23 Juli sekaligus Hari keluarga 26 Juni  untuk penguatan keluarga sebagai institusi utama pencegahan perkawinan usia anak dan di bawah 19 tahun secara hybrid – Zoom pada, Jumat (12/7/2024).

Ajang tersebut, digunakan sebagai bagian dari mengekritisi cara penanganan dan pencegahan perkawinan anak yang regulasinya telah diterbitkan pemerintah.

Strategi ini dipilih oleh Konsorsium Permampu sejak awal berdasarkan analisis terhadap ekosistem yang kurang mampu mencegah perubahan umur perkawinan pertama. Meskipun Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 telah menetapkan usia 19 tahun adalah usia minimum perkawinan, tetapi penelitian Konsosium Permampu yang dilaksanakan di periode September 2023 hingga Januari 2024 menunjukkan angka perkawinan di bawah usia 19 tahun masih tinggi.

Baca Juga:

• Kuartal I-2024, Laba PLN Berkurang Rp10,5 Triliun
• Pelonggaran Inflasi Jadi Faktor Pendorong, Bitcoin Meroket 13 Persen dalam 7 Hari
• Simak Panduan Lengkap Memulai Bisnis Franchise Es Teh Poci

Diskusi yang diselenggarakan tersebut, melibatkan 403 orang dari  300 orang yang ditargetkan yang mewakili 26 Kabupaten dampingan Permampu di 8 provinsi pulau Sumatera terdiri dari;  46 orang (7 diantaranya laki-laki) Keluarga Pembaharu dan/atau Keluarga HKSR; 76 orang anggota Forum Perempuan Muda dari delapan provinsi, 37 orang (4 orang diantaranya laki-laki) tokoh adat dan agama, 146 orang anggota dan Pengurus FKPAR Kabupaten, Provinsi dan Sumatera, serta 96 orang (5 orang diantaranya adalah laki-laki) personil lembaga anggota Konsorsium Permampu.

Sebelum dimulai diskusi kritis, Dina Lumbantobing - Koordinator Konsorsium Permampu  memberi pengantar terkait tugas Negara dan Perlindungan HKSR Perempuan. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab pemerintah (pasal 8 UU HAM).

Hak seksual dan hak reproduksi merupakan hak asasi manusia yang telah diakui oleh hukum nasional, hukum internasional, serta dokumen dan perjanjian internasional. Maka HKSR adalah hak semua orang untuk bebas dari pemaksaan, diskriminasi dan kekerasan secara seksual, dan pengakuan hak-hak dasar bagi pasangan dan individu untuk memutuskan secara bebas dan bertanggung jawab terkait aktifitasnya dalam bereproduksi.

Manager Program LP2M, Tanti Herida memperkenalkan Undang-undang Nomor 4 tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak dan arah advokasi Permampu untuk turunan UU tersebut. Presentasi dimulai dengan memaknai kesejahteraan sebagai sesuatu yang universal, terintegrasi, terjangkau, inklusif, memperhatikan akomodasi yang layak, dan konstitusional. Tetapi makna kesejahteraan ibu dan anak dalam kebijakan ini masih dipertanyakan, sementara pengaturan sangat spesifik apakah artinya pengecilan batasan/ cakupan kesejahteraan yang malah lebih membingungkan, seperti sedang merespons masalah stunting.

Sebanyak lima temuan di dalam UU 4 tahun 2024 yang menjadi perdebatan yaitu 1) Pasal 1 ayat 5 pengertian keluarga yang agak sempit dan tidak sesuai kenyataan di lapang, 2) Tumpang tindih kebijakan UU No 4 tahun 2024 pasal 12 mengenai kewajiban perempuan untuk memberikan ASI eksklusif dengan UU Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023, Kesejahteraan ibu dan anak. 3) Pembatasan Tubuh Perempuan di atur dalam pasal 4 point 4 UU KIA tentang jaminan cuti melahirkan bagi perempuan sebanyak 6 bulan dan cuti pendamping bagi ayah atau keluarga 40 hari. 4) Peran domestik perempuan yang cenderung semakin membakukan peran domestik perempuan. 5) UU No 4 tahun 2024 (KIA) lebih condong pada pengaturan hak cuti melahirkan dan cuti mendampingi yang hanya berlaku bagi pekerja di sektor formal.

Pemantik diskusi ketiga, Ramida Sinaga, Deputy Direktur PESADA yang merupakan Host  Konsorsium Permampu menyampaikan tentang strategi Permampu dalam membangun strategi daerah (strada) untuk pencegahan perkawinan anak dan usia  di Bawah 19 tahun yang mengacu pada lima arahan Presiden untuk KemenPPA dan isu strategi nasional PPA meliputi optimalisasi kapasitas anak; lingkungan yang mendukung pencegahan perkawinan anak; aksesibilitas dan perluasan layanan; penguatan regulasi dan kelembagaan; serta penguatan koordinasi pemangku kepentingan.

Dalam diskusi yang difasilitasi Direktur dan Koordinator program di 8 provinsi tergali bahwa negara masih memposisikan ibu sebagai pihak yang paling bertanggungjawab pada anak, yang melanggengkan konsep ibuisme yang menempatkan perempuan sebagai pekerja domestik dan pengasuhan. Juga paling banyak bertanggungjawab bagi kesehatan dan tumbuh kembang anak. Harusnya ada dukungan penuh dari keluarga (ayah dan Ibu) dalam menjaga dan pengasuhan anak dan keluarga. Negara juga harus melindungi kesehatan seksual dan reproduksi Perempuan sebagaimana tugas pemenuhan HAM tersebut sebelumnya. Negara masih cenderung melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap fungsi reproduksi perempuan, belum melindungi hak kesehatan reproduksi dan gizi bagi perempuan. Sementara pengawasan terhadap kebijakan HKSR  dirasa tidak maksimal.

Kemudian berdasarkan issue gender dan Perempuan di dalam UU No 4 Tahun 2024 di atas, dampingan Permampu mendiskusikan berbagai persoalan yang berdampak berbeda terhadap perempuan yang bekerja dan semakin membakukan peran domestik.

Baca Juga:

• UIN Raden Fatah dan UIN Ar-Raniry Kolaborasi Wacanakan PkM Pemberdayaan Masyarakat
• Indonesia Raja Produksi, Ekspor, dan Konsumsi Sawit Dunia
• Pertamina Patra Niaga Sumbagsel melalui IT Palembang Latih Warga Lapas dengan Keahlian Bersertifikat Bidang Tata Boga

Oleh karenanya seluruh peserta menyetujui pentingnya membangun nilai dan pendidikan keluarga yang ditanggungjawabi oleh seluruh anggota keluarga  yang mencakup pendidikan HKSR, penanaman nilai-nilai agama, kepemimpinan perempuan, pentingnya pendidikan yang setara bagi perempuan dan laki-laki, membangun komunikasi terbuka dalam keluarga mengenai seks dan gender, saling menghargai dan melindungi, serta diskusi kritis untuk pencegahan perkawinan anak di Bawah 19 tahun dan dampaknya.

Komitmen Konsorsium Permampu  adalah bersama Keluarga Pembaharu, Keluarga HKSR, Forum Multi Stakeholder, Forum Perempuan Muda dan Forum Multi Stakeholder, Forum Komunitas Perempuan Akar Rumput dan seluruh dampingan untuk bersama bekerja pencegahan perkawinan usia anak dan usia kurang dari 19 tahun. Konsorsium Permampu bersama dampingan dan jaringannya siap mengadvokasi lahirnya Strada (Strategi Daerah) dan terus mengadakan penyadaran mengenai HKSR Perempuan khususnya dalam konteks perkawinan usia anak dan usia di bawah 19 tahun.(ril)

Narahubung Provinsi:

1. Riris Okinawa - 081360711800 (Direktur Flower Aceh)
2. Dinta Solin - 081298238224 (Direktur PESADA- Sumatera Utara)
3. Felmi Yetti- 081266244843 (Direktur LP2M-Sumatera Barat)
4. Herlia Santi - 085265694543 (Direktur PPSW Riau)
5. Marsiyam - 082280829567 (Direktur APM Jambi)
6. Leksi Oktavia - 082386511119 (Direktur CP WCC Bengkulu)
7. Yesi Ariyani - 081367674757 (Direktur WCC Palembang)
8. Afrintina – 082175932981 (Direktur Damar – Lampung