Pertanggal 28 Nopember 2023 Tenaga Kerja Non ASN di Hapuskan

JAKARTA, Wongkito.co - Tenaga kerja non Aparat Sipil Negara (ASN) tahun 2023 akan dihapuskan, sesuai perintah Presiden Jokowi. 

Berdasarkan UU Nomor 5/2014 dan PP Nomor 49/2018, tidak ada lagi tenaga non-ASN per tanggal 28 November 2023. Selasa, 12 juli 2023.

Karena di anggap memberatkan anggaran negara, APBN meningkat naik Rp134,2 triliun pada semester I tahun 2023 atau naik sekitar 11% dari tahun 2022. Sedangkan anggaran belanja barang naik 2% menjadi Rp147,4 triliun dan belanja modal tumbuh 8,3% menyentuh Rp62 triliun.

Baca juga

• Tiongkok dan Rusia Ingin Reformasi Total Tata Kelola Dunia
• Alokasi Anggaran 5 persen di Hapuskan Dalam UU Kesehatan
• Bagaimana Kulit Agar Tidak Cepat Kusam.

Berdasarkan UU Nomor 5/2014 dan PP Nomor 49/2018, tidak ada lagi tenaga non-ASN per tanggal 28 November 2023.

“Perkiraan jumlah tenaga non-ASN itu sekitar 400.000, ternyata setelah di data ada 2,3 juta dengan mayoritas ada di pemerintah daerah. Perintah Presiden jangan ada PHK assal, maka sekarang kita sedang mengkaji RUU ASN bersama DPR. Nantinya ada aturan turunannya di PP,” ungkap Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Alex Denni, dikutip dari laman resmi PANRB pada Rabu, 12 Juli 2023.

“Kita terus memperhitungkan anggaran pemerintah karena setiap tahun rekrutmen terus dilaksanakan agar tenaga non-ASN secara bertahap menjadi ASN sesuai dengan kemampuan anggaran. Namun, skema yang diambil akan kita sesuaikan dengan anggaran pemerintah,” tambahnya.

Baca juga

• Adaro Lakukan Reklamasi Sisa Galian
• Gubernur Kaltim Sindir Perusahaan, Alokasikan Dana CSR Untuk Bangun Rumah Layak Huni
• Hobi Nonton Film, Ini Rekomendasi Situsnya

Sekretaris Kementerian PANRB Rini Widyantini dan Wakil Ketua Komisi II DPR sekaligus Ketua Panja RUU ASN Syamsurizal menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Rancangan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil (ASN) di Kompleks Parlemen.

Pada rapat tersebut, Rini menuturkan seiring berkembangnya teknologi dan tuntunan publik untuk mendapatkan pelayanan yang cepat, berkualitas dan flesibel, ada beberapa substansi pokok UU ASN yang diperbaiki.

Menurutnya, penyederhanaan regulasi dan fleksibilitas pengelolaan ASN menjadi semangat RUU Revisi UU ASN beserta Peraturan Pemerintah (PP) turunannya.

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Rizanatul Fitri pada 12 Jul 2023