Sambut Natal, Jokowi Pantau Ketersediaan Bahan Pokok Jelang Libur Nataru

JAKARTA - Menyambut Natal dan Tahun Baru 2024, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar Sidang Kabinet Paripurna bersama jajaran para menteri Kabinet Indonesia Maju dan pimpinan lembaga negara lainnya di Istana Negara, Senin (11/12/2023). 

Sidang tersebut membahas soal perekonomian Indonesia terkini, persiapan jelang libur panjang Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru), serta evaluasi program dan kegiatan di tahun 2023. 

Jokowi meminta jajarannya memperhatikan stabilitas harga bahan pokok serta menyiapkan transportasi pendukung pada masa libur Nataru nanti. Terkait harga pokok, Presiden mengatakan komoditas beras dan cabai masih dalam posisi tinggi harganya. 

“Ada masalah distribusi karena di sebuah provinsi harga cabai rawitnya Rp50.000 tapi di Jawa ada yang Rp110.000 sampai Rp130.000,” kata Presiden Jokowi, dikutip dari Antara, Senin.

Baca Juga:

• Produksi Gas jadi Prioritas Tahun Depan
• TikTok Shop Buka Lagi, ini Penjelasan Menteri Teten
• Unpad dan PBB: Paparkan Hasil Studi Kelompok Terpinggirkan di Indonesia

Presiden meminta agar hal tersebut dapat dilihat lebih detail lagi. Pasalnya, masalah distribusi itu mengakibatkan perbedaan harga yang siginifikan di beberapa daerah. Selain soal harga bahan pokok, Presiden berbicara terkait kesiapan transportasi dalam menghadapi rutinitas libur warga tahunan tersebut. 

“Ini rutinitas, tetapi harus tetap direncanakan, harus dipersiapkan,” kata Presiden. Dirinya meminta Menteri Koordinator terkait agar mempersiapkan masalah transportasi dengan betul. Pada Nataru kali ini, Presiden mengatakan diprediksi bakal ada 107 juta pergerakan orang berdasarkan survei terakhir yang dilakukan.

Pada kesempatan itu, Presiden meminta kepada para jajaran menteri dan kepala lembaga agar target anggaran sebesar 95% dapat benar-benar terserap. Hal itu sebab tahun 2023 tinggal menghitung hari lagi sekitar 2 minggu. “Tolong ditanyakan ke dirjen, ditanyakan ke deputi agar target itu tidak meleset. Realisasi anggaran tahun 2023,” kata Presiden.

Berbicara soal anggaran, Presiden Jokowi sebelumnya pernah melontarkan kritik keras erhadap tingkat penyerapan yang hanya mencapai 64 persen di tingkat daerah dan 74 persen di pusat pada acara Digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 di Istana Negara, 29 November 2023

Presiden menyoroti fenomena yang terus berulang setiap tahun, di mana dana publik senilai triliunan rupiah masih belum terserap hingga akhir tahun anggaran.  Jokowi secara tegas memerintahkan penyaluran segera dari dana-dana tersebut dalam jangka waktu tiga minggu ke depan. 

Baca Juga:

• Kolaborasi dengan Arkom, Prodi Arsitektur Unsri Ajak Mahasiswa Bangun Urban Kampung
• Dukung Pengembangan Sektor Lembaga Pembiayaan PVML, OJK Siapkan 3 Kebijakan ini
• Perempuan Akar Rumput Sumatera Keluarkan Manifesto Politik untuk Penguatan Kepemimpinan Perempuan

Presiden juga menegaskan bahwa pengelolaan anggaran tahun 2024 akan segera dimulai pada bulan Januari, dengan demikian, sisa dana yang masih tersedia baik di APBN dan APBD harus segera digunakan untuk kegiatan tahun 2023 yang masih berlangsung. 

Jokowi mengingatkan bahwa dana yang masih belum terserap pada tahun 2023 harus dieksekusi secara efisien. Langkah-langkah eksekusi harus diambil secepat mungkin untuk memastikan penggunaan dana yang optimal dan tepat guna.

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Khafidz Abdulah Budianto pada 11 Dec 2023