Sejumlah CJH Palembang Mulai Urus Penarikan Setoran Ongkos Haji

PALEMBANG, WongKito.co - Sejumlah Calon Jemaah Haji (CJH) Kota Palembang, mulai memastikan bagaimana menarik kembali setoran ongkos haji yang telah mereka bayarkan akibat masih belum diperbolehkannya berangkat menjalankan ibadah haji tahun ini.

Sejak diumumkan penundaan pemberangkatan haji tahun 2021, kini sejumlah CJH sudaha mendatangi kantor untuk menanyakan proses dan syarat, kata Kepala Kantor Kementerian Agama Wilayah Palembang, Deni Priansyah, melansir globalplanet.id, Rabu (9/6/2021).

Ia mengungkapkan, di Kota Palembang sebanyak 3.000 lebih CJH yang telah mendaftarkan untuk keberangkatan tahun ini.

Diantaranya ada tujuh orang yang telah mendatangi Kantor Kementerian Agama Wilayah terkait proses pengembalian setoran ongkos haji, ungkapnya.

Deni menambahkan tahun 2020, ada sekitar 12 CJH asal Palembang yang melakukan penarikan uang pelunasan haji. "Dengan demikian mereka batal naik haji dan jika hendak berangkat maka melakukan pendaftaran ulang," kata dia.

Sementara dalam proses pengembalian setoran pelunasan,  Sekretaris Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Sesditjen PHU) Kementerian Agama Ramadan Harisman menjelaskan ada tujuh tahapan pengembalian. Pertama, jemaah mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan Bipih secara tertulis kepada kepala kankemenag kabupaten/kota tempat mendaftar haji dengan menyertakan syarat-syarat.

Ia menjelaskan, syarat itu, seperti bukti asli setoran lunas Bipih yang dikeluarkan oleh bank penerima setoran (BPS) Bipih, fotokopi buku tabungan yang masih aktif atas nama jemaah calon haji dan memperlihatkan aslinya, fotokopi KTP dan memperlihatkan aslinya, dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

Kedua, permohonan jemaah tersebut akan diverifikasi dan divalidasi oleh kepala seksi yang membidangi urusan penyelenggaraan haji dan umrah pada kankemenag kabupaten/kota. Jika dokumen dinyatakan lengkap dan sah, kasi haji akan melakukan input data pembatalan setoran pelunasan Bipih pada aplikasi Siskohat.

Ketiga, kepala kankemenag kabupaten/kota mengajukan permohonan pembatalan setoran pelunasan Bipih secara tertulis dan dikirimkan secara elektronik kepada Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri dengan tembusan kepada kepala kanwil kemenag provinsi.

Keempat, Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri menerima surat pengajuan permohonan pembatalan setoran pelunasan Bipih dan melakukan konfirmasi pembatalan setoran pelunasan jamaah calon haji pada aplikasi Siskohat.

Kelima, Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri atas nama Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan Bipih secara tertulis kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam hal ini Badan Pelaksana BPKH.

Keenam, BPS Bipih setelah menerima surat perintah membayar (SPM) dari BPKH, segera melakukan transfer dana pengembalian setoran lunas Bipih ke rekening jemaah calon haji dan melakukan konfirmasi transfer pengembalian setoran pelunasan pada aplikasi Siskohat.

Terakhir, jemaah menerima pengembalian setoran pelunasan melalui nomor rekening yang telah diajukan pada tahap pertama.

Seluruh tahapan ini diperkirakan akan berlangsung selama sembilan hari. Dua hari di kankemenag kabupaten/kota, tiga hari di Ditjen PHU dan dua hari di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Kemudian, dua hari proses transfer dari bank penerima setoran ke rekening jamaah,” katanya.

Ia menegaskan meski setoran pelunasannya diambil, mereka tidak akan kehilangan statusnya sebagai calon jemaah haji yang akan berangkat pada tahun depan.

“Jamaah tidak kehilangan statusnya sebagai calon jamaah haji yang akan berangkat pada tahun 1443 H/2022 M, kata dia.(TrenAsia.com/*)