Turun dibandingkan 2024, Kementerian BUMN 2025 Dapat Anggaran Rp277,5 Miliar

JAKARTA –  Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendapat alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp277,5 miliar. Jumlah tersebut menurun sekitar 3% dibandingkan anggaran tahun 2024 yang sebesar Rp284 miliar. 

Penetapan anggaran tersebut disetujui setelah diskusi Rapat Kerja membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2025 antara Menteri BUMN, Erick Tohir, dengan Komisi VI DPR RI di kompleks Parlemen Senayan, Rabu, 11 September 2024.

"Anggaran Kementerian BUMN sudah kecil, diturunin menjadi lebih kecil lagi," ujar Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Jon Erizal kala rapat dengan Menteri BUMN, Menteri Perdagangan, dan Menteri Koperasi dan UKM di Gedung DPR, Jakarta, dikutip Kamis, 11 September 2024.

Baca juga:

• Santri dan Nelayan Bergerak bersama Tanam Mangrove
• Dinilai Menghambat UMKM, PP 28/2024 Diminta Agar Dicabut
• 30 Pelaku Usaha di Palembang Ikuti Bimtek Mengolah Hasil Laut dan Sungai

Rincian Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran tersebut dirinci untuk berbagai keperluan, Rp78,42 miliar akan dialokasikan untuk gaji dan tunjangan, Rp71,62 miliar untuk operasional kantor, Rp47,35 miliar untuk pembinaan BUMN, dan Rp80,09 miliar untuk pengembangan serta pengawasan BUMN. 

Pembagian anggaran ini diharapkan dapat mendukung kelancaran fungsi dan kegiatan kementerian dalam mengelola dan mengembangkan BUMN. Erick Thohir, memberikan apresiasi atas dukungan Komisi VI. Namun dia tak dapat menutupi kekecewaannya karena tidak adanya tambahan anggaran yang diharapkan. 

Padahal menurut Erick Thohir, BUMN tidak hanya berperan sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi, tetapi juga memiliki fungsi penting dalam sektor-sektor vital seperti energi, pangan, dan transportasi.

Kinerja BUMN Selama Ini

Erick menjelaskan, target dividen BUMN untuk tahun depan telah dinaikkan menjadi Rp90 triliun, dari target sebelumnya sebesar Rp85 triliun, namun anggarannya justru dipotong 3 persen.

“Jadi mungkin ini bagian dari cobaan bagi kami di BUMN. Mudah-mudahan ini tidak mengendorkan kinerja kami,” tegas Erick Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin, 9 September 2024 yang lalu.

Selama periode 2020 hingga 2023, BUMN telah memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian negara dengan total mencapai Rp1.940 triliun. Kontribusi ini terdiri dari pajak sebesar Rp1.391,4 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan sumber lain sebesar Rp354,2 triliun, serta dividen sebesar Rp194,4 triliun.

Menurut Erick, peningkatan kontribusi pajak BUMN sangat mencolok, meningkat dari yang tadinya Rp247 triliun pada 2020 menjadi Rp457 triliun pada 2023. Sementara itu, dividen BUMN juga mengalami lonjakan, dari yang tadinya Rp40 triliun pada 2022 menjadi Rp81 triliun pada 2023.

"Anggaran banyak turunnya, sementara targetnya dinaikin. Target Dividen dari Rp 85 triliun menjadi Rp 90 triliun pada tahun depan. Usulan tambahan sebesar Rp 66 miliar pun tidak disetujui," tambah Jon.

Dengan alokasi anggaran yang telah disetujui, Kementerian BUMN diharapkan dapat terus memainkan perannya dalam memperkuat perekonomian nasional, meskipun dihadapkan pada tantangan-tantangan yang ada di tahun-tahun mendatang.

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Muhammad Imam Hatami pada 12 Sep 2024