Naik Alokasi Anggaran Pendidikan 2025: jadi Rp 722,6 Triliun, Buat Apa Aja?

JAKARTA – Alokasi anggaran pendidikan tahun 2025 sebesar Rp 722,6 triliun. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan anggaran pada APBN 2024 sebesar Rp 665 triliun demikian disampaikan  Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers RAPBN 2025.

Ia menjelaskan, anggaran ini akan digunakan untuk melanjutkan program-program sebelumnya, seperti peningkatan akses dan kualitas pendidikan, Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan program lainnya, kata dia pekan lalu.

Selain itu, bengkaknya anggaran ini disebabkan oleh adanya program baru, yaitu program makan bergizi gratis, yang menjadi salah satu program prioritas Presiden terpilih Prabowo Subianto. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesehatan dan konsentrasi belajar siswa di seluruh Indonesia.

“Kita lihat pendidikan Rp 722,6 triliun, selain program meneruskan peningkatan akses dan kualitas pendidikan, PIP, KIP kuliah, BOS, BOP PAUD, beasiswa LPDP. Juga pemberian makanan bergizi untuk anak sekolah,” katanya.

Baca Juga:

• Yuk Buat Roti Gulung Abon Cabe
• Cek Jadwal Pertandingannya, 2 Pebulu Tangkis Indonesia Mundur dari Japan Open 2024
• Update Harga Sembako Palembang: Ayam Potong Rp 31 Ribu/Kg

Presiden terpilih juga meminta agar revitalisasi sekolah menjadi prioritas. Oleh karena itu, melalui RAPBN 2025, Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 20,3 triliun untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

“Kami mengalokasikan Rp 20,3 triliun untuk kualitas pendidikan, terutama pada bangunan, karena begitu banyak bangunan rusak berat, menengah, sedang. Jadi ini akan dibuat prioritas bagi Pemerintahan baru,” paparnya.

Sesuai dengan kebijakan yang menghubungkan pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja, pemerintah juga memasukkan program link and match ke dalam anggaran. Program ini akan difokuskan melalui pendidikan vokasi dan sertifikasi keterampilan yang sesuai dengan permintaan pasar tenaga kerja.

Khusus Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sri Mulyani menyatakan anggarannya mencapai Rp 71 miliar. Program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kesehatan anak-anak sekolah, tetapi juga memberikan efek berlipat ganda bagi perekonomian daerah.

Sementara, untuk rehabilitasi sekolah, pemerintah akan memberikan mandat kepada Kementerian PUPR sebagai pelaksana. Sebanyak 22.000 sekolah umum dan keagamaan akan direvitalisasi.

“Ini juga diharapkan menciptakan multiplier effect karena konstruksinya sederhana bisa dilakukan oleh perusahaan kontruksi lokal dan kita mengharapkan ada dampak pada growth dan penciptaan lapangan kerja untuk 178.000 orang,” ujarnya.

Program Prioritas Presiden Terpilih

Mendikbudristek Nadiem Makarim mengungkapkan anggaran sebesar Rp 722,6 triliun ini dialokasikan untuk program prioritas presiden terpilih, seperti peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah, dan pengembangan sekolah unggulan.

Nadiem menekankan dana untuk program-program ini tidak seluruhnya masuk ke Kemendikbudristek saja. Anggaran ini juga akan didistribusikan ke kementerian dan lembaga lainnya.

Dari total anggaran tersebut, Kemendikbudristek hanya menerima alokasi sebesar 11,5% dari anggaran pendidikan dalam RAPBN 2025, atau sekitar Rp 83,19 triliun. Anggaran ini akan difokuskan pada peningkatan kualitas layanan pendidikan. Termasuk pemenuhan kebutuhan guru dan peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan pendidik.Selain itu, anggaran Kemendikbudristek juga digunakan untuk program unggulan, yaitu Program Indonesia Pintar dan Beasiswa Afirmasi untuk anak-anak dari wilayah B3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

Fokus lainnya adalah meningkatkan kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi melalui berbagai program, termasuk Kampus Merdeka. Anggaran tersebut juga diarahkan untuk peningkatan kualitas pendidikan vokasi, seperti program SMK pusat unggulan, serta untuk kemajuan kebudayaan, bahasa, dan sastra.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan anggaran pendidikan Rp 722,6 triliun, dialokasikan untuk peningkatan gizi anak sekolah, mereduksi sekolah, dan pengembangan sekolah unggulan serta perluasan program beasiswa.

Anggaran pendidikan tersebut juga dialokasikan untuk memperluas program beasiswa, pemajuan kebudayaan, memperkuat perguruan tinggi berkelas dunia, serta mendukung pengembangan penelitian.

Jokowi juga mengatakan, pemerintah telah mengeluarkan dana sebesar Rp 113 triliun untuk anggaran Kartu Indonesia Pintar (KIP) selama 10 tahun terakhir.

“Rp 113 triliun anggaran Kartu Indonesia Pintar selama 10 tahun telah digunakan untuk pendidikan lebih dari 20 juta siswa per tahun,” ujarnya, dalam pidato penyampaian Rancangan APBN Tahun Anggaran 2025 dan Nota Keuangan pada Sidang Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2024-2025, di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

KIP adalah bagian dari Program Indonesia Pintar (PIP) yang merupakan bantuan berupa uang tunai, serta perluasan akses dan kesempatan belajar yang diberikan oleh pemerintah kepada peserta didik dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan.

Jokowi menjelaskan, dana Rp 113 triliun tersebut digunakan untuk mendukung pendidikan 20 juta siswa dari jenjang SD hingga SMA atau SMK selama 10 tahun. Selain itu, pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp60,3 triliun untuk program Pra Kerja selama lima tahun terakhir.

“Rp60,3 triliun anggaran Pra Kerja selama 5 tahun telah dimanfaatkan untuk menambah keahlian 18,8 juta pekerja yang tersebar di seluruh Indonesia,” ucap dia.

Sebelumnya, pemerintah menetapkan anggaran pendidikan sebesar Rp665 triliun dalam APBN 2024, naik 20,5% dibandingkan dengan outlook 2023 yang mencapai Rp 552,1 triliun.

Berdasarkan dokumen APBN 2024, pada tahun 2020 anggaran pendidikan ditetapkan sebesar Rp 473,7 triliun. Kemudian, anggaran ini naik 1,3% menjadi Rp 479,6 triliun pada tahun 2021. Pada tahun 2022, anggaran pendidikan hanya mengalami kenaikan tipis sebesar 0,1% menjadi Rp480,3 triliun.

Alokasi anggaran pendidikan terus mengalami peningkatan setiap tahun seiring dengan meningkatnya anggaran belanja negara. Hal ini dikarenakan anggaran pendidikan wajib sebesar 20% dari belanja negara setiap tahunnya sejak tahun 2009.

Sekjen Kemendikbudristek Suharti menjelaskan mengenai Anggaran Belanja Negara yang dialokasikan untuk pendidikan dan fungsi pendidikan. Ia menyebutkan, anggaran Kemendikbudristek pada tahun 2024 hanya sebesar 15% atau Rp 98,9 triliun dari keseluruhan anggaran pendidikan sebesar Rp 665 triliun.

“Proporsi terbesar digunakan untuk transfer daerah yaitu sebanyak 52%, dengan angka sejumlah Rp 346,5 triliun digunakan untuk dana alokasi umum dan dana alokasi khusus baik itu untuk fisik maupun nonfisik. Untuk DAU (dana alokasi umum) mencakup juga gaji dan tunjangan pegawai negeri juga yang ada di daerah,” ujar Suharti di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Selasa (21/5/2024).

Baca Juga:

• Alkhurdri Center jadi Pilihan Belajar Bahasa Arab di Palembang
• Sambut Hari Kemerdekaan RI, OJK: Sinergi Berantas Korupsi Kejahatan Luar Biasa
• Bawaslu Ngampus: UIN Raden Fatah-Bawaslu Kolaborasi Sukseskan Pilkada Serentak tahun 2024

Sebanyak 33% dari anggaran pendidikan atau Rp219,4 triliun dialokasikan ke Kementerian Agama, Kementerian/Lembaga lainnya, dan Kementerian Keuangan sebagai pengelola anggaran pembiayaan pendidikan serta anggaran pendidikan non-K/L.

Dalam rapat kerja bersama Komisi X, Sekjen Kemendikbudristek merinci distribusi anggaran Rp665 triliun tersebut. Sebanyak 12% atau Rp77 triliun dialokasikan untuk biaya pembiayaan, 15% atau Rp 98,9 triliun dikelola oleh Kemendikbudristek, 9% atau Rp62,3 triliun untuk Kementerian Agama.

Adapun 5% atau Rp 32,8 triliun untuk kementerian atau lembaga lainnya, 7% atau Rp 47,3 triliun untuk pendidikan dalam belanja non-K/L, dan 52% atau Rp 346,5 triliun dialokasikan sebagai transfer ke daerah dan dana desa (TKDD).

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Distika Safara Setianda pada 20 Aug 2024