Pilkada 2024: Perempuan Berani Mengawasi dan Memilih, Bersama Lawan Diskriminasi

JAKARTA, WongKito.co - Upaya mendorong Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang mengedepankan nilai-nilai keadilan, kejujuran, integritas, anti kekerasan dan diskriminasi dilakukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA).

Dengan berkolaborasi bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (UN Women), juga Yayasan Kalyanamitra, dan Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi bersama menggelar Kampanye Pilkada Damai 2024 yang bertema “Perempuan Berani Mengawasi dan Memilih, Bersama Lawan Diskriminasi”.

Menteri PPPA, Arifah Fauzi mengatakan pentingnya peran perempuan dalam menciptakan proses Pilkada yang damai dan berkeadilan.

Baca Juga:

• Cek inilah Daftar Barang dan Jasa yang Terhindar PPN 12 Persen
• Yuk Nikmati, TelkomselPoin Hadirkan Peluang Bawa Pulang Mercedes-Benz
• Pulihkan Alam, Kelompok Tani dan BRI Menanam-Grow & Green Hijaukan Hutan Bekas Tambang

Ia mengatakan perempuan tidak hanya berperan sebagai pemilih, tetapi juga memiliki potensi besar untuk dipilih karena kualitas mereka.

“Tahun ini, Indonesia mencatat sejarah baru dengan persiapan Pilkada di hampir seluruh provinsi, kabupaten, dan kota. Data menunjukkan jumlah pemilih perempuan mencapai 50,09 persen. Ini bukan sekadar angka, tetapi mencerminkan betapa besar kontribusi dan suara perempuan dalam demokrasi kita," kata dia mengutip laman website kemenpppa.go.id, Selasa (19/11/2024).

Namun ia mengungkapkan partisipasi ini tidak cukup hanya dilihat dari jumlah.

"Perempuan Indonesia tidak hanya memiliki hak suara, kita juga mempunyai hak untuk memilih secara cerdas, mendukung kandidat yang membawa visi misi terbaik, serta menolak segala bentuk politik uang dan diskriminasi," ujar dia.

Menteri PPPA juga menekankan tantangan ke depan adalah memastikan partisipasi perempuan menjadi lebih substansial dan berdampak nyata pada kualitas kepemimpinan daerah.

Ia menggarisbawahi bahwa kontribusi perempuan sebagai pemilih seringkali belum berbanding lurus dengan keterwakilan perempuan sebagai pemimpin.

Karenanya, diperlukan upaya terus-menerus untuk membuka akses bagi perempuan agar mereka dapat mengeluarkan potensi terbaik dan berkontribusi dalam kebijakan serta pembangunan.

"Partisipasi politik perempuan yang lebih luas dan bermakna harus terus diupayakan, agar lebih banyak perempuan dapat berkontribusi dalam pembuatan kebijakan dan pembangunan, mendorong perempuan untuk tampil sebagai calon pemimpin sekaligus menjadi pemilih yang cerdas dan kritis, tidak terpengaruh oleh kampanye hitam atau stereotip yang merugikan"

"Mari kita pastikan Pilkada serentak nanti berjalan dengan damai, bebas diskriminasi, dan mengedepankan integritas. Kompetisi politik harus dilandasi oleh kapabilitas, bukan oleh stereotip gender yang merugikan," kata Menteri PPPA.

Sementara itu, Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah memiliki hak pilih untuk menggunakan hak pilihnya dan terlibat mengawasi seluruh tahapan pemilihan terutama pada isu kekerasan dan diskriminasi yang rentan dialami perempuan dalam konteks politik pada Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024.

“Perempuan berperan sangat strategis dalam menciptakan Pilkada yang damai dan berkeadilan. Berani mengawasi bukan hanya sekadar slogan, melainkan panggilan untuk menjaga demokrasi dari praktik-praktik diskriminatif dan kekerasan yang kerap dialami perempuan dalam konteks politik.

Bersama Kemen PPPA, KPU, UN Women, Yayasan Kalyanamitra, dan Koalisi Perempuan Indonesia. Bawaslu menegaskan komitmen untuk memastikan ruang yang aman bagi perempuan agar dapat berpartisipasi tanpa intimidasi dan kekerasan,” ujar Rahmat Bagja.

Rahmat Bagja menjelaskan bahwa perempuan yang berani mengawasi adalah agen perubahan yang sangat diperlukan untuk menjaga proses demokrasi agar tetap berjalan sesuai nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan transparansi.

"Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersinergi dan bersama-sama melawan segala bentuk diskriminasi dalam Pilkada. Dengan begitu, kita tidak hanya menjaga proses pemilu, tetapi juga menegakkan hak-hak perempuan untuk memilih dan terlibat aktif mengawasi semua proses tahapan Pilkada tanpa hambatan,” katanya.

Anggota KPU, Iffa Rosita yang turut hadir juga menegaskan bahwa pihaknya sangat terbuka terhadap kritik dan masukan, terutama dari perempuan yang memiliki peran vital sebagai pemilih.

“Dalam pesta demokrasi peran perempuan menjadi sangat penting, baik sebagai pemilih, penyelenggara maupun peserta. Setengah populasi pemilih adalah perempuan, maka suara dan partisipasi bermakna perempuan penting sebagai penentu pada pilkada 2024," katanya.

Baca Juga:

• Duta Besar Ukraina Berbagi Pengalaman Diplomasi di Universitas Sriwijaya
• Begini Profil dan Aset 7 BUMN yang Dikelola BP Danantara
• FISIP Universitas Sriwijaya Siap Gelar International Conference on Social Sciences and Humanities ke-7

Meskipun perempuan sering kali menghadapi berbagai tantangan namun tentu bukan menjadi penghalang bahkan partisipasi perempuan dalam Pemilu maupun Pilkada terbukti lebih tinggi perempuan daripada laki-laki.

Keikutsertaan perempuan tidak hanya memperkaya proses demokrasi, tetapi juga mampu mendorong terciptanya kebijakan yang lebih inklusif dan berpihak pada kesetaraan gender.

Dengan semakin banyak perempuan yang terlibat aktif dalam politik, keberanian berbicara, sebagai pemantau pemilu atau sebagai kandidat maupun peran lainnya, diharapkan dapat tercipta perubahan yang lebih adil dan merata di setiap tingkatan, ujar Iffa.(*)