350.org: Sekretariat JETP dan Negara Donor, Jangan Basa Basi!

JAKARTA, WongKito.co -  “Batalnya peluncuran rencana investasi transisi energi dalam skema pendanaan Just Energy Transition Partnership atau JETP bisa menjadi kabar buruk sekaligus juga kabar baik bagi masa depan transisi energi di Indonesia,” ujar Team Lead 350.org Indonesia Sisila Nurmala Dewi, dalam siaran pers, Senin (21/8/2023).

“Kabar buruknya, berarti implementasi program transisi energi tertunda," kata dia.

Namun, kabar baiknya, publik bisa lebih banyak waktu untuk memberikan masukan rencana investasi transisi energi, asal keterbukaan informasi dan partisispasi publik di Sekretariat JETP tidak sekedar basa basi.

Baca Juga:

• Akibat Ketidakpuasan Dengan Sistem Pendidikan, Banyak Pemuda-i Tiongkok Belajar ke Luar Negeri
• Game Rise of Guardians Baru Rilis di Playstore Langsung Populer
• Prabowo Subianto MoU Pembelian 24 Pesawat Tempur F-15EX

Dalam siaran pers resmi Sekretariat JETP, menurut Sisilia Nurmala Dewi, terkesan penundaan peluncuran rencana investasi JETP untuk lebih mendengarkan masukan dari publik.

“Namun, kenyataan sejak awal pembahasan rencana investasiJETP justru tidak terbuka dan partisipatif,” ujarnya, “Memang pernah ada dialog dengan masyarakat sipil, namun dialog itu jauh dari partisipatif, karena dialog itu digelar tanpa didahului dengan keterbukaan informasi tentang agenda JETP yang akan didalogkan.”

Bahkan, ia mengatakan, hingga kini belum jelas sejauh mana suara masyarakat sipil dalam dialog itu ditempatkan dalam draft rencana investasi transisi energi yang akan dibiayai JETP.

Sementara itu Campaigner 350.org Indonesia Suriadi Darmoko menyorot keterbukaan infomasi terkait agenda JETP.

“Hingga kini Sekretariat JETP belum membuka informasi terkait dengan draft rencana investasi transisi energi itu,” tegasnya, “Tanpa ada keterbukaan informasi tak ada partisipasi publik yang sebenarnya.”

Salah satu indikasi ketidakterbukaan Sekertariat JETP itu, lanjut Suriadi Darmoko, hingga kini sekretariat belum memiliki website resmi sebagai ‘jendela’ bagi publik untuk mengetahui progres JETP.

“Jadi jika penundaan peluncuran rencana investasi ini dikatakan untuk mendapatkan lebih banyak masukan dari publik, itu bisa jadi menyesatkan, bila cara kerja Sekretariat JETP tidak berubah alias masih tertutup, baik dalam informasi dan keterlibatan publik,” ujarnya, “Bisa jadi penundaan peluncuran rencana invetasi JETP adalah persoalan internal secretariat atau alotnya negosiasi dengan negara-negara donor dalam JETP itu sendiri.”

Baca Juga:

• Mantap! Prodi Jurnalistik UIN Raden Fatah Terakreditasi Unggul, Bersama 11 PT Lainnya
• Museum Galeri Seni SBY-Ani Mulai 18 Agustus 2023 Buka untuk Umum
• Daftarkan Bayi Baru Lahir jadi Peserta JKN, Cukup Siapkan KK Orang Tua

Apapun alasannya, lanjut Suriadi Darmoko, penundaan peluncuran rencana investasi JETP harus dijadikan momentum bagi semua pihak untuk berbenah dan lebih serius dalam mewujudkan transisi energi yang adil.

“Baik sekretariat dan negara-negara industri maju, yang menjadi donor, harus memperbaiki tata kelola JETP di Indonesia. Mereka harus lebih terbuka dan melibatkan publik secara penuh,” ujarnya,

“Khusus bagi negara-negara industri maju yang menjadi donor (International Partner Group/IPG) dalam JETP juga harus lebih serius membantu negara-negara berkembang dari ketergantungan energi fosil, jangan justru menjadikan transisi energi sebagai kesempatan untuk melakukan jebakan utang baru.”

Menurut Suriadi Darmoko, tak ada keadilan bila skema JETP di Indonesia masih didominasi utang.(ril)