47 Tower Rusun untuk ASN dan Pegawai Hamkan Mulai di Bangun di IKN

Jakarta, Wongkito.co - Pembangunan Rumah Susun (Rusun) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai Pegawai Pertahanan Keamanan (Hankam) mulai di kerjakan oleh Kementerian PUPR.

Pembangunan 47 tower rusun  adalah bagian dari rencana pemindahan pegawai ASN dan Hamkam di IKN secara bertahap, yang akan dimulai pada awal tahun 2024. Ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto. Rabu, 30 agustus 2023.

"Pembangunan 47 tower rusun yang telah dimulai dengan menggunakan dana APBN senilai Rp9,4 triliun. Sisanya akan menyusul dibangun rusun dengan pendanaan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)," jelas Iwan. 

Baca juga

• LRT Jabodetabek di Keluhkan Penumpang Dianggap Sempit
• Dampak Pemanasan Global, Es di Antartika Seberat Triliunan Ton Mencair
• Bersiap! Hadiri Palembang Matsuri 2023, Ikuti Kelas Membuat Bento hingga Motif Jumputan

Secara keseluruhan, dari 47 tower rusun ASN-Hankam, terdapat total 2.820 unit dengan ukuran tipe 98 m2 untuk setiap unitnya. Struktur pembangunan rusun ini terdiri dari 31 rusun yang diperuntukkan bagi ASN dengan total 1.860 unit. Selanjutnya, Rusun Hankam terdiri dari 7 rusun untuk personel POLRI dan Badan Intelijen Negara (BIN), serta 9 rusun untuk Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) dengan total 960 unit.

Nantinya tiap tower memiliki tinggi 12 lantai, dengan lantai 1 dan 2 digunakan sebagai podium fasilitas sosial dan fasilitas umum seperti area kebugaran dan ruang publik. Sementara 10 lantai sisanya digunakan untuk hunian. Setiap unit disiapkan dengan tiga kamar tidur, sehingga masing-masing unit memiliki satu kamar tidur untuk satu orang.

Iwan menjelaskan, rusun tersebut akan berdiri di atas lahan seluas 45,91 hektar dan tersebar di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan IKN sub-WP 1A.Pembangunan rusun ini diproyeksikan akan membutuhkan waktu 19 bulan dengan target selesai seluruhnya pada Desember 2024.

Dalam pengadaan fasilitas ini, Kementerian PUPR hanya bertugas menjamin kepastian ketersediaan prasarana dan sarana yang ada di IKN. Sedangkan untuk mengatur detail pengisian atau penghunian tower akan diserahkan pada Otorita IKN.

“Otorita IKN memiliki tanggung jawab untuk memastikan operasionalisasi pengelolaan rusun yang telah dibangun Kementerian PUPR, agar tercipta ekosistem-ekosistem kecil lingkungan permukiman yang layak huni dengan segala sarana prasarana penunjang aktivitas penghuni di IKN,” tambah Iwan. 

Dalam pembangunan Rusun ASN-Hankam ini, Kementerian PUPR menerapkan setidaknya tiga parameter dalam pelaksanaan proyek dengan berlandaskan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) atau Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST).

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Bintang Surya Laksana pada 30 Aug 2023