Ada Perbedaan Hitungan, Pemerintah RI dan China Bahas Pembengkakan Biaya Kereta Cepat

JAKARTA - Proyek kereta cepat yang disponsori Pemerintah China, mengalami pembengkakan biaya, Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi menyampaikan saat ini  masih terus melakukan negosiasi.

"Sama China negosiasi cost overrun itu memang belum selesai, betul karena masih ada perbedaan perhitungan. Saat ini sedang proses negosiasi," katanya, Kamis (8/12/2022).

Ia menuturkan, perhitungan cost overrun dari pihak China lebih kecil dari perhitungan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

Baca Juga:

• Rupiah Digital Dijamin Aman
• Perempuan Harus Rebut Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan, Ini Penjelasannya
• Kilang Pertamina Plaju Gelar Donor Darah sekaligus Pemeriksaan HIV/AIDS

Hal tersebut diakibatkan China belum mengakui adanya pajak pengadaan lahan, persinyalan Global System Mobile-Railway (GSM-R) untuk sistem perkeretaapian yang gratis di China.

"Pemerintah Indonesia menyampaikan pajak pengadaan lahan harus dibayar, GSMR ya harus dibayar juga. Kondisinya berbeda dengan China," tambahnya.

Lantas, ia menyampaikan bahwa tergetnya perhitungan tersebut harus selesai pada bulan ini. Sejalan dengan rencana pencairan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk PT Kereta Api Indonesia (Persero) senilai Rp3,2 triliun untuk setoran ekuitas dan konsorsium Indonesia.

Sebagai informasi, berdasarkan perhitungan Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) cost overrun yang terjadi pada proyek KCJB sebesar US$1,449 miliar atau sekitar Rp22 triliun (Kurs: Rp15.624)

Sementara itu, Dwiyana mengungkapkan sebelumnya cost overrun perhitungan China senilai US$980 juta atau setara dengan Rp15,31 triliun.

"BPKP mewakili pemerintah Indonesia, sementara China diwakili oleh NDRC, lalu ia menunjuk konsultan CICC. Angka hitungan mereka sekitar US$980 juta. Ada perbedaan dari cara review serta asumsi," ungkapnya.  

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Feby Dwi Andrian pada 09 Dec 2022