Cukai Rokok Naik, Tenaga Kerja Pelinting Terancam

JAKARTA, WONGKITO.CO – Pelaku Industri Hasil Tembakau (IHT) menolak keputusan pemerintah yang menaikan harga cukai rokok.

IHT menilai kebijakan tersebut jelas merugikan industri rokok, khususnya segmen sigaret kretek tangan (SKT) merupakan industri padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja sebagai pelinting. Sabtu, 28 juli 2023.

Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) Hananto Wibisono menyoroti kenaikan cukai SKT sebesar 5% yang berlaku untuk tahun 2023-2024.

"Kami pada prinsipnya mengapresiasi upaya pemerintah memberikan kepastian usaha lewat kebijakan kenaikan cukai 2 tahun. Terlebih kenaikan cukai SKT lebih rendah dibandingkan kenaikan cukai rokok buatan mesin,” katanya.

Namun Hananto mengharapkan adanya perhatian dan perlindungan lebih bagi sektor padat karya ini yang memiliki serapan tenaga kerja besar. Menurutnya kenaikan 5% masih tinggi. Idealnya cukai SKT tidak naik sebagai bentuk perlindungan konkret bagi SKT.

Baca juga

• Warga AS Mengalami Kepanikan Setelah India Hentikan Ekspor Beras
• Ayo Belanja ke Mitra 10 Tanjung Api-Api, Promo Late Nite Sale kembali Hadir
• Pemukiman Tidak Terencana Bermasalah Dikemudian Hari

“Harap diingat, SKT memiliki peran signifikan sebagai pilar ekonomi masyarakat. Apalagi mengingat 98% pekerja SKT ini adalah perempuan dengan keterbatasan pendidikan dan ekonomi, yang merupakan tulang punggung keluarga,” ujar Hananto.

Hananto mengungkap, kebijakan kenaikan CHT berdampak pada biaya dan beban operasional sebuah pabrikan. Tekanan kenaikan cukai akhirnya membuat pabrikan dihadapkan pada pilihan untuk melakukan efisiensi biaya dengan merumahkan sebagian pekerjanya, atau bahkan terancam melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Oleh karena itu, pihaknya berharap pemerintah bisa istiqomah menerapkan kebijakan perlindungan SKT ini.

“Dalam artian tidak ada perubahan di tengah jalan. Sebab, jika di tengah-tengah berubah, artinya pemerintah menunjukkan tidak komitmen dan konsisten terkait kebijakan yang berdampak pada jutaan penghidupan dan menghilangkan kepastian usaha yang diberikan,” kata Hananto.

Senada, Ketua Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Daerah Istimewa Yogyakarta (FSP PD DIY RTMM-SPSI) Waljid Budi Lestarianto juga mengomentari kebijakan cukai bagi SKT.

Baca juga

• Pertamina Hadirkan Kembali Payday Promo Pertashop di Sumbagsel
• Kalahkan Jatim dan Jakarta, Aqueena Naura Adiely Persembahkan Emas Perdana untuk Sumsel pada Kejurnas Panjat Tebing
• Lebih Praktis dan Berhadiah Jutaan Rupiah, Ayo Top Up Google Play melalui DIGI by bank bjb

“Kebijakan cukai selalu menimbulkan keresahan di kalangan teman-teman SKT, yang di tingkat pembahasan kebijakan pun tidak pernah dilibatkan. Padahal selain aspek kesehatan, ada aspek sosial dan kesejahteraan pekerja yang perlu didengar,” ungkap Waljid.

Sebagai perwakilan pekerja tembakau, Waljid mengungkapkan dukungan dan apresiasi kepada pemerintah untuk kebijakan CHT, terutama pada perlindungan segmen padat karya. Waljid berharap ke depannya Pemerintah selalu melibatkan unsur tenaga kerja dalam perumusan kebijakan.

Waljid berharap kebijakan yang berkaitan dengan sektor pertembakauan dapat melibatkan pekerja dan mempertimbangkan kesejahteraan baik dari sisi keterampilan maupun ekonominya. “Ke depannya kami juga berharap ada pertimbangan terkait cukai di angka 0% atau tidak ada kenaikan cukai untuk produk SKT,” ucap Waljid.

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Muhammad Imam Hatami pada 28 Jul 2023