Dialog Hybrid Awali 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Soroti Komitmen Cakada

PALEMBANG, WongKito.co - Perayaan Hari Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan 2024 digelar secara hybrid oleh Konsorsium Perempuan Sumatera di delapan provinsi pulau Sumatera, Senin (25/11/2024). Perayaan ini sebagai hari pertama kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan yang akan berlangsung hingga tanggal 1 Desember mendatang.

Di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), perayaannya diinisiasi WCC Palembang sebagai anggota konsorsium. Bertempat di Hotel Swarna Dwipa Palembang dan dihadiri kelompok perempuan akar rumput dari empat kabupaten/kota, HWDI, Solidaritas Perempuan Palembang, dan lainnya.

Dalam dialog bersama tersebut, diperdengarkan secara daring kondisi kekerasan perempuan dari masing-masing provinsi anggota, termasuk dari Sumsel. Selain itu, setiap provinsi diminta untuk menyoroti situasi kepemimpinan perempuan akar rumput dalam penghapusan berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan.

Baca Juga:

• 6 Negara yang Pernah Bangkrut karena Utang, Rusia Salah Satunya
• Simak 10 Negara dengan Cadangan Emas Terbesar
• Inilah 8 Perempuan Terkaya di Indonesia, Ada Investor BYAN

Dibuka juga evaluasi dialog dengan para calon bupati/walikota atau calon kepala daerah (cakada) di 14 dari 26 kabupaten/kota dan calon gubernur di satu provinsi yang targetnya kontrak politik terkait komitmen mereka. Hasilnya diketahui, 10 kontrak politik telah ditandatangani oleh 10 pasangan calon kepala daerah di Pulau Sumatera. Penandatanganan kontrak politik tersebut terjadi dengan 6 cakada di Sumut, 1 di Riau, 1 di Sumbar, dan 2 di Bengkulu.

Untuk wilayah Sumsel, Direktur WCC Palembang Yesi Ariani menyampaikan, belum ada cakada di Sumsel yang menandatangani kontrak politik tersebut. Namun begitu, dialog politik sudah dilakukan meski hanya melalui tim sukses. Di tingkat provinsi, dialog tersebut mendapat respon dari cawagub Anita Noeringhati, itupun melalui dua video yang diunggah di media sosial.

Video itu berisi janji komitmen dari paslon tersebut untuk melibatkan perempuan dalam setiap kebijakannya, isu perempuan dan anak akan dimasukkan ke dalam program fasilitas seperti penyediaan rumah aman, serta menyediakan anggaran pemberdayaan perempuan dan membuka lapangan kerja untuk perempuan.

Dalam kesempatan itu, Yesi juga mengungkapkkan, pengetahuan atas hak-hak perempuan maupun hak atas kesehatan alat reproduksi di Sumsel masih rendah. Dia mencontohkan, pada saat sosialisasi kontrasepsi untuk kesehatan perempuan dianggap melegalkan seks bebas. 

Disampaikan juga kasus yang menjadi catatan WCC Palembang, salah satunya anak perempuan usia 14 tahun yang tinggal bersama neneknya memilih menikah dini. Alasannya karena dia tidak tahu mau menjadi apa setelah tamat sekolah. “Artinya masih minim pengetahuan haknya, sehingga pernikahan usia anak masih terjadi,” ulas Yesi.

Dewan Pengurus PERMAMPU, Budi Wahyuni membenarkan, akses kaum muda perempuan terhadap layanan kesehatan reproduksi memang masih rendah. 

Baca Juga:

• Menuju Realisasi Program 3 Juta Rumah, minta Tambahan Anggaran hingga Petakan Lahan BUMN
• Yuk Nikmati, TelkomselPoin Hadirkan Peluang Bawa Pulang Mercedes-Benz
• Pilkada 2024: Perempuan Berani Mengawasi dan Memilih, Bersama Lawan Diskriminasi

Dia menjelaskan, para aktivis feminis berjuang di PBB agar perhatian khusus diberikan kepada perempuan yang banyak mengalami kekerasan. Hingga 20 Desember 1993 PBB mengeluarkan Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan. Hingga berlanjut digelar konferensi perempuan sedunia yang kemudian mengeluarkan Deklarasi Beijing berisi 12 isu kritis perempuan yang harus diatasi seluruh negara anggota PBB.

Sementara, terkait belum ada kontrak politik dengan cakada, PERMAMPU menilai tidak ada apa-apa asalkan sudah ada kontak dengan tim cakada. Kontrak politik tersebut juga penting diketahui peserta agar terbangun komitmen antara seluruh peserta untuk memilih cakada yang sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan perempuan. (yulia savitri)