BucuKito
Distribusi Anggaran MBG Tak Lancar, Cermin Tata Kelola Rapuh
PALEMBANG, WongKito.co - Setelah masa pergantian semester, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Palembang sempat tidak melanjutkan program Makan Bergizi Gratis (MBG), lantaran belum menerima dana dari Badan Gizi Nasional (BGN). Salah satu Sekolah Menengah Atas (SMA) Palembang bahkan diminta untuk mengimbau para siswa membawa bekal sendiri.
Dari data yang dihimpun wongkito.co, informasi distribusi anggaran yang tidak lancar tersebut, didapatkan pihak sekolah melalui keterangan yang disampaikan pihak SPPG. Lalu, pihak sekolah meneruskan informasi ketiadaan pembagian MBG ke siswa melalui grup kelas.
“Pengumuman. Besok senin tidak ada pembagian MBG karena pemerintah (BGN) belum kirim saldo ke SPPG yang baru. Bawalah bekal sendiri, ya!” demikian isi keterangan yang dibagikan ke grup kelas pada Minggu (11/02/2026), dikutip dari tangkapan layar.
Ditemui di sekolah, tim distribusi mitra SPPG, Misra mengatakan, tugas pengantaran MBG baru dimulai pada Kamis (22/1/2026). Dia tidak mengetahui apapun tentang masalah saldo BGN dan alasan distribusi MBG yang tertunda. Dipastikannya pembagian kembali MBG ini setelah sebelumnya terjeda dan ada pergantian SPPG lama ke sekarang yang baru
"Sekarang sistemnya terbagi, dulu daerah satu dengan daerah satu lagi di dapur ini. Tapi sekarang daerah ini ada dapurnya sendiri. Awalnya satu dapur 4000-an MBG sekarang bisa sekitar 2000-an saja per satu dapur, satu daerah," jelas Misra sembari mengangkat MBG untuk diletakkan ke meja sekolah yang tersedia, Kamis (22/1/2026).
Di SMA ini, tercatat ada 446 MBG yang dibagikan untuk siswa-siswi. Terbagi kelas siang 150 MBG dan sisanya kelas Pagi. Guru beda lagi, ada 40 MBG dibagi untuk guru kelas siang dan pagi.
Sementara itu, Wakil Kepala Sekolah SMA, yang enggan disebutkan nama dan sekolahnya menjelaskan, ruang kelas yang tidak cukup mengakibatkan adanya kelas pagi dan siang. Kelas 10 dan 12 dijadwalkan masuk pagi dan sisanya kelas 11 masuknya siang.
Ia juga menceritakan perihal MBG yang dikirimkan ke sekolah ini. Menurutnya, menu MBG di sini berganti tapi berulang.
"Katering baru belum bisa bicara banyak karena baru hari ini ada MBG-nya. Kalau katering lama menunya berganti, misal hari ini telur nanti berulang menu yang sama seminggu kemudian," jelas dia.
Menu ayam bisa dua sampai tiga kali seminggu. Untuk susu dua kali dapatnya, berukuran yang kecil. Satu susu ada di menu, satunya dapat di hari jum'at pas pembagian cemilan.
Sejauh penerimaan MBG dari katering yang lama, menurutnya semua menu relatif aman untuk dikonsumsi. Hanya saja, terkait alergi itu datangnya dari penyakit masing-masing anak.
“Ketika alergi, mereka sadar diri kalau memang tidak bisa memakannya. Susunya aman karena menggunakan merek yang kita kenal. Alhamdulillah tidak pernah ada keracunan seperti yang pernah terjadi di daerah lain,” ulasnya.
Namun, ada beberapa kritik dan saran dari pihak sekolah. Susu itu kalau bisa jangan yang ada rasa pemanis berlebihan terlepas dari yang anak-anak suka kayak stroberi, cokelat, dan sebagainya. Pernah juga diusulkan untuk pemilihan buah yang kulitnya tidak dikupas.
Pertimbangannya, buah yang sudah tidak ada kulitnya ditakutkan akan cepat basi dan ada kontak sama tempat makannya, bisa dibilang menjaga kebersihan buah tersebut. Setelah disarankan akhirnya sudah dipilihkan dengan buah yang dimaksud, seperti jeruk, pisang, kelengkeng, atau juga anggur.
Selain itu, dia melihat ada kemubaziran pada menu MBG. Di kelas siang terutama menu sayur itu tidak bisa dibilang basi, tapi sudah kelihatan tidak seger lagi. Sebagai pendidik, dia melihat tingkat mubazir sayur tersebut lumayan tinggi.
“Mungkin mereka masaknya pagi atau bagaimana, tapi kelas siang memang sayurnya sudah tidak segar. Anak-anak kalau sudah lihat yang tidak menarik, tidak mau memakannya. Jadi, banyak yang tidak dimakan,” lanjutnya.
Solusinya, karena tidak mungkin juga untuk anak-anak dipaksa dengan sesuatu yang tidak mereka suka. Pihak sekolah mengimbau para guru untuk memberikan saran kepada para siswa ketika tidak suka menu MBG hari itu bisa diberikan ke temen-temen yang suka.
- Simak Ini Sebab Gen Z Enggan Menikah
- Hoaks: Video Menteri Purbaya Cairkan Kenaikan Gaji Pensiun
- Sinopsis Can This Love Be Translated, Romansa Lintas Bahasa
SPPG baru ini bukan saran atau permintaan pihak sekolah. Karena baru, jadi belum ada kritik dan saran lewat kertas skala penilaian yang diberikan setelah pengantaran. Diharapkan lebih baik lagi dari yang sebelumnya.
“Bergizinya tetap dipertahankan. Dibuatlah semenarik mungkin sesuai lidah anak-anak. Bukan berarti harus pakai perasa micin atau gimana. Untuk orang-orang yang sadar kesehatan memang bagus, tapi bagi mereka sulit mengubah selera lidah anak-anak,” harapnya.
Dihubungi terpisah, Penanggung Jawab Badan Gizi Nasional (BGN) Wilayah Sumatera Selatan, Diana Putri membenarkan beberapa SPPG di Indonesia memang mengalami penundaan distribusi MBG pada awal Januari 2026. Dia juga mengonfirmasi alasan penundaan tersebut karena belum cairnya dana dari BGN.
“Ya itu benar. Hal ini terjadi di beberapa daerah, tidak hanya di Provinsi Sumatera Selatan seperti di Palembang,” ujarnya kepada wongkito.co melalui aplikasi pesan WA, Sabtu (24/01/2026).
Diana memastikan, distribusi MBG sudah dimulai lagi pekan ini setelah dana dari BGN dicairkan. Dia enggan menjelaskan alasan telatnya pencairan dana BGN tersebut dan kaitannya dengan SPPG baru di Sumsel. “Alasan penundaan distribusi karena belum menerima pencairan dana dari BGN itu benar,” ujarnya.
Diketahui, pencairan dana MBG diterima SPPG melalui sistem reimburse. Setiap SPPG, termasuk di Sumsel, mengikuti arahan dan kondisi di pusat.
Predatory Budgeting MBG
Temuan riset Center of Economic and Law Studies (CELIOS) dalam laporannya yang berjudul Makan (tidak) Bergizi (Tidak) Gratis) menyebut, anggaran menjadi persoalan mendasar program MBG. Program menjadi salah satu agenda prioritas nasional yang membutuhkan alokasi fiskal sangat besar.
Berdasarkan Nota Keuangan APBN 2026 yang baru disahkan, total pembiayaan program senilai Rp335 triliun ini sebagian besar bersumber dari realokasi dana dari anggaran bidang pendidikan hingga Rp223 triliun atau mengambil 29% dari total anggaran pendidikan Rp769 trilun.
CELIOS menyebut pola ini sebagai predatory budgeting yakni penganggaran yang mengorbankan hak dasar demi membiayai program baru dengan dampak yang belum teruji.
Selain itu, riset CELIOS menempatkan MBG di antara urgensi sosial dan tantangan tata kelola kebijakan. Temuan menunjukkan 79% responden menyadari adanya konflik kepentingan dalam penunjukan langsung vendor.
“Akuntabilitas pelaksanaan harus diperkuat. Tanpa perbaikan tata kelola tujuan pemenuhan gizi dan keadilan sosial berisiko tidak tercapai secara berkelanjutan,” tulis laporan CELIOS.
CELIOS juga mencatat, empat tujuan MBG yang digadang pemerintah belum tercapai setelah 1 tahun pelaksanaannya. Namun begitu, Pemerintah belum juga melakukan evaluasi kebijakan dari program unggulan Prabowo-Gibran ini. Padahal, evaluasi bukan dilakukan setelah uang rakyat hilang, tapi sebelum korupsi dan inefisiensi terjadi.
Menurut CELIOS, MBG belum mampu memperbaiki gizi anak dan kelompok rentan, belum optimal mengubah perilaku belajar anak, belum optimal meringankan beban keluarga, dan belum banyak melibatkan UMKM. MBG justru memberi dampak domino yakni kerugian ekonomi, erosi pangan lokal, dan penciptaan lapangan kerja yang semu.
“Selama hampir satu tahun MBG berjalan tanpa Perpres, sebenarnya juknis BGN itu berlandaskan apa? Jika landasan hukumnya baru ditetapkan pada November 2025, maka seluruh petunjuk teknis, SOP, dan mekanisme pelaksanaan sebelumnya pada dasarnya beroperasi dalam ruang abu-abu regulasi. Kondisi ini bukan sekadar kekeliruan administratif, melainkan cerminan tata kelola yang rapuh, membuka peluang penyalahgunaan anggaran, lemahnya akuntabilitas, serta keputusan teknis yang tidak memiliki legitimasi hukum yang kuat,” ulas CELIOS.
Untuk itu, CELIOS meminta Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan moratorium dan audit total. Sepatutnya pemerintah menghentikan ekspansi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) MBG dan fokus pada evaluasi menyeluruh sistem yang berjalan. Adapun audit dilakukan harus atas keamanan pangan, standar gizi, efektivitas, dan tata kelola keuangan, lalu dipublikasikan hasilnya secara transparan. (Manda Dwi Lestari/Yulia Savitri)
