Dorong Keadilan Gender, SP dan GAC Hadirkan Proyek SWOP

JAKARTA, WongKito.co - Global Affairs Canada (GAC) dan Solidaritas Perempuan (SP) resmi meluncurkan proyek Strengthening Women’s Political Agenda for Gender Justice (SWOP), sebuah inisiatif dan kolaborasi jangka panjang periode 2025–2030 untuk memperkuat kepemimpinan, partisipasi politik, dan pengaruh perempuan akar rumput dalam mendorong keadilan gender di Indonesia. 

Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan, Armayanti Sanusi mengatakan, peluncuran proyek ini dilakukan di tengah masih kuatnya ketimpangan gender dan marjinalisasi perempuan, meskipun Indonesia telah memiliki berbagai kerangka hukum dan kebijakan yang secara formal mengakui hak-hak perempuan, seperti Undang-Undang tentang CEDAW, Undang-Undang Desa, dan Instruksi Presiden tentang Pengarusutamaan Gender. 

Dalam praktiknya, keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di tingkat desa, daerah, hingga nasional masih bersifat simbolik dan belum bermakna. Pengalaman, pengetahuan, serta rekomendasi perempuan, khususnya perempuan akar rumpuT, kerap diabaikan dalam proses pembangunan.

“Di tengah kondisi tersebut, perempuan sesungguhnya memegang peran penting dalam menjaga keberlanjutan penghidupan dan lingkungan. Perempuan petani, nelayan, perempuan adat, buruh, dan perempuan migran berkontribusi besar dalam produksi pangan, pengelolaan sumber daya alam, serta upaya mitigasi dan adaptasi krisis iklim," jelas Armayanti Sanusi dalam keterangan resminya yang dikutip, Selasa (06/01/2026).

• FH Unsri Menuju Global Bersama Leiden University
• Nikmati Ruang Terbuka Hijau di Kambang Iwak
• Hoaks: Habiburokhman Sebut Wapres Gibran Mirip Nabi Yusuf

Namun, lanjutnya, kontribusi ini masih belum diakui dan dilindungi secara adil oleh kebijakan negara maupun praktik pembangunan. SWOP hadir sebagai respons atas ketidakadilan struktural tersebut, dengan tujuan memastikan perempuan tidak hanya hadir dalam ruang pengambilan keputusan, tetapi memiliki ruang, suara, dan pengaruh nyata dalam menentukan kebijakan yang berdampak langsung pada hidup, tubuh, dan ruang hidup mereka.

Pemerintah Kanada sebelumnya telah memberikan kontribusi kuat dalam memajukan keadilan gender di Indonesia. SWOP melanjutkan capaian proyek sebelumnya Be at the Forefront for Women’s Empowerment (BFEM), serta selaras dengan Inisiatif Women’s Voice and Leadership (WVL) Kanada, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025–2045, dan SDGs Tujuan 5 tentang Kesetaraan Gender. 

Melalui SWOP, Pemerintah Kanada dan Solidaritas Perempuan telah membangun komitmen kuat untuk memperkuat perempuan pemimpin dan mendorong perubahan struktural menuju masyarakat yang adil, setara, dan bebas dari kekerasan serta diskriminasi. 

“SWOP akan menjadi jembatan bagi perempuan akar rumput untuk membangun kolaborasi dan aliansi dengan organisasi perempuan dan gerakan sosial yang lebih luas, baik di tingkat lokal, regional, nasional, maupun internasional, guna memperkuat suara kolektif perempuan dalam mendorong perubahan kebijakan sosial, ekonomi, politik, dan budaya,” tegas Y.M. Jess Dutton, Duta Besar Kanada untuk Indonesia dan Timor-Leste.

Proyek SWOP akan dijalankan melalui 12 komunitas Solidaritas Perempuan di 105 desa di 10 provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Selatan, Lampung, DI Yogyakarta, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Selama periode pelaksanaan, proyek ini akan menjangkau secara langsung lebih dari 3.900 perempuan, termasuk perempuan pemimpin komunitas, perempuan dan anak perempuan di 105 desa, serta anggota dan aktivis Solidaritas Perempuan di tingkat komunitas dan nasional. 

Selain itu, sekitar 20.000 penerima manfaat tidak langsung dari unsur negara dan non-negara—seperti organisasi masyarakat sipil, media, akademisi, tokoh publik, influencer, dan kelompok muda—akan terlibat dalam penguatan agenda politik perempuan dan advokasi kebijakan keadilan gender. 

Penerima manfaat utama proyek ini meliputi perempuan petani, perempuan nelayan, perempuan adat, buruh dan pekerja informal, perempuan migran, penyintas kekerasan, penyandang disabilitas, serta kelompok masyarakat rentan lainnya yang selama ini mengalami diskriminasi berlapis dan keterpinggiran struktural. (*)