Gugat Pembawa Misi dari Visi Jokowi

Oleh : Hari Subagyo

Kawan sejawat Budiman Sudjatmiko menghujatnya. Saya tidak. Satu peristiwa rusak susu sebelanga dipersonalisasi kepadanya lewat serangan di platform media. Kumuhnya percakapan berasal dari kalangan yang menglaim pernah satu kolektif. Termasuk mereka yang tak ada jejak bersinggungan. Saking sengitnya sebagian ingin gulirkan petisi tanda tangan kecam keras in persona Budiman Sudjatmiko.

Anjangsana ke Prabowo dicap haram. Budiman adalah ikon politik dari segelintir kepemimpinan alternatif melampaui ikatan formalisme PRD maupun PDI Perjuangan.

Saya tidak perlu membela karena ia tidak membutuhkannya. Pertemuan Kertanegara 18 Juli 2023 bukan siapa sowan siapa, tetapi tentang gagasan dan konteksnya. Gagasan soal persatuan nasional dalam konteks gerakan elektoral menuju Pilpres 2024 ke arah keberlanjutan kepemimpinan nasional yang inklusif.

Baca Juga:

• Mau Masak Gulai Ikan Mas, Intip Resepnya
• Kementerian ESDM Tawarkan Tiga Wilayah Kerja Migas Tahap II Tahun 2023
• Cek Jadwalnya, Lion Air Umumkan Penerbangan Langsung Semarang ke Arab Saudi

Kalangan prodem semua angkatan tanah air kiranya boleh belajar dari masyarakat politik di Aceh. Pemilu 2009 diikuti enam partai lokal di dapil Nanggroe Aceh Darussalam untuk pemilihan anggota DPRA, DPRK dan pilkada.

Berdasar analisis profil partai, satu diantaranya adalah Partai Aceh (PA) didirikan para eksponen GAM mengacu amanat MoU Helsinki. Partai Aceh memenangkan suara di tingkat parlemen Aceh (DPRA). Sepertiga (33 kursi) diborong perolehan suara PA, dan dua pertiga kursi parlemen lokal terdistribusi ke belasan partai-partai nasional.

Pemilu 2014 Partai Aceh ‘kawin politik’ dengan Partai Gerindra. Keduanya berkomitmen saling memenangkan. Partai Aceh di tingkat DPR Aceh dan DPR Kabupaten/Kota sedangkan Partai Gerindra di DPR RI.

Memori masyarakat Aceh tentu masih merekam trauma akibat pelaksanaan Daerah Operasi Militer (DOM) yang statusnya dicabut Presiden BJ Habibie. Faktanya, ribuan warga Aceh menghadiri kampanye akbar partai besutan Prabowo dan satgas Partai Aceh aktif mengawal demi ketertiban acara.

Jauh sebelum tragedi 27 Juli 1996 aksi militerisme terjadi massif di bumi Serambi Mekah. Penculikan, pembunuhan, perkosaan, pembakaran kampung, penyiksaan dan perburuan daging manusia terjadi setiap hari selama hampir satu dekade. Seterusnya apakah kedekatan tokoh-tokoh penting di Aceh bersama elite Jakarta disebut pengkhianat? Faktanya, tidak.

Di masa kini, Presiden Jokowi tandatangani Keppres No.17/2022 tentang penyelesaian pelanggaran HAM berat di mana Menko Polhukam Mahfud Md sebagai ketua tim pengarah yang bertanggung jawab kepada Presiden.

Nomenklatur kementeriannya tentu meliputi Menteri Pertahanan. Lebih baik dorong tim Mahfud MD bekerja daripada menghasut seorang Budiman. Sebanyak tiga dari 12 peristiwa pelanggaran HAM berat terjadi di Aceh selain kasus penghilangan orang secara paksa 1997-1998 dan kerusuhan sesudahnya di Jawa.

Jokowi tahu bahwa satu fragmen peristiwa tersebut diduga mungkin melibatkan seorang menterinya yang mengetuai sebuah partai besar.

Menhan RI maupun Ketua Umum Gerindra, Prabowo memiliki kesempatan keliling sowan kunjungi sejumlah keluarga korban pelanggaran HAM dan menyatakan terbuka permohonan maaf. Tim Mawar hasil BKO intelijen salah satu sekrup dari rangkaian mesin besar represivitas Rezim Suharto tetap tercatat lembaran gelap dan pemerintah wajib memenuhi hak korban.  

Bagi patriot hardliner yang fasih omong nasionalisme apapun mungkin dilakukannya. Sulit berspekulasi apakah berdampak elektoral atas pencapresan Prabowo 2024. Tiga kali Pilpres sejak 2009, 2014, 2019 terbukti tidak terjadi penolakan masal terhadap partai dan kepemimpinannya.

Belakangan malah masuk tiga besar partai elektoral. Tangkapan lembaga survei, pemilih gen Z, gen X dan di atas generasi milenial yang suaranya lari ke Prabowo terbilang banyak.  

Budiman Sudjatmiko banjir kecaman ketika membunyikan persatuan nasional. Tidak eksplisit singgung agenda rekonsiliasi tetapi konteks misinya terjadi saat berlangsung adu kompetisi berkoalisi pilpres 2024.

Persatuan nasional jauh lebih membawa “values” daripada aksi konspirasional mengedepankan standar moral ganda akibat perbedaan preferensi politik. Wasit moral hanya meniup peluit tertuju satu pemain kunci. Di arena sama striker pemain lain tak ditengoknya. Pembatasan mobilisasi parsial hanya mengincar ke satu orang.

Sidang etik selalu mewarnai tahun politik siapapun yang non maupun partisan. Ada yang membungkus alibi petugas partai, sedangkan yang lain penjaga disiplin moral mentarget sentimen politik isolasi. Seolah mau jatuhkan vonis eks-komunikasi terhadap seseorang yang telah mengabarkan persatuan dan kesatuan.

Baca Juga:

• Morinaga Morigro Membantu Nutrisi Pada Anak
• Cek Fakta Istri Panji Gumilang Ditangkap karena Terlibat Pencabulan
• Songsong Era Industri 4.0, Telkomsel Umumkan Best Talents Program IndonesiaNEXT Season 7  

Terbaru, makin terkonfirmasi Budiman pembawa misi dari visi Jokowi. Dalam pidato di Harlah ke-25 PKB di Solo pada 23 Juli 2023, Presiden menyatakan perlunya persatuan nasional sebangsa dan setanah air. “Lah wong yang di atas saja, ketua-ketua partai sering makan bareng, capres-capres itu ngopi bareng. Kok di bawah saling bertengkar berkepanjangan, kanggeh nopo (ini mau apa) udruk-udrukan ning medsos? Kita ini satu saudara. Nggih mboten?"

Apa signifikansi dari “values” persatuan nasional masa kini?. Resistensi terhadap persatuan nasional menjadi set back yang bisa mendisorientasi perlunya arah konsolidasi pembangunan berbasis “national interest” di bawah tekanan blok neoliberal dan gesekan kebangkitan blok multipolar. Surutnya hegemoni AS tergantikan dinamika kerja sama bilateral yang imbang dan berkeadilan.

Kelompok-kelompok nasionalis di Indonesia tentu memandang penting pilpres 2024 menjadi milestone memajukan capaian 10 tahun Joko Widodo. Persatuan nasional menjadi insentif bagi setiap capres pemenang dan sekaligus negosiator ulung mengatasi jebakan globalis pencari riba lembaga internasional. Presiden RI adalah petugas konstitusi negara. Hari ini, partai hanya pinjam pakai kepada siapapun estafet yang memimpinnya.

Penulis adalah organisator Persatuan (embrio) Partai Rakyat Demokratik (PRD), kini bergiat di lembaga riset konsultan di Jakarta.