Hari Kartini, Indonesia Budget Center Mantapkan Komitmen Meningkatkan Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Penganggaran

Oleh: Direktur Eksekutif Indonesia Bugdet Center, Elizabeth Kusrini

MEMPERINGATI Hari Kelahiran Raden Adjeng Kartini, pahlawan emansipasi Indonesia, Indonesia Budget Center (IBC) mendukung langkah-langkah konkret untuk mendorong partisipasi perempuan dalam proses penganggaran di Indonesia.

Partisipasi perempuan dalam proses penganggaran di Indonesia sekarang ini masih memiliki beberapa perubahan yang dilakukan oleh pemerintah. Pada tahun 2000, Kementerian Keuangan Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, yang menetapkan dasar hukum bagi implementasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional. Sejak itu, pemerintah telah mengambil langkah strategis untuk menyosialisasikan perspektif gender dalam proses penganggaran.

Tetapi, masyarakat masih merasa bahwa sistem penganggaran di Indonesia masih netral (atau buta) gender, dan pemerintah seringkali tidak mempertimbangkan kebutuhan dengan perspektif gender dalam penetapan alokasi dan distribusi anggaran. Faktor manusia yang secara sosial dan budaya berbeda, bahkan dibedakan, tidaklah terpikirkan.

Baca Juga:

• Total Investasi Rp2,42 Triliun, Presiden Jokowi Pantau Proyek Bendungan Bolango Ulu di Gorontalo
• PLN Dukung Kuatkan Kolaborasi Ekosistem Kendaraan Listrik, Dukung PEVS
• Pay Later BCA Makin Laris, Pengguna Naik 70 Persen

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah untuk mengimplementasikan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) sebagai tuntutan atau menggugurkan kewajiban. Pada tahun 2008, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) telah membuat pedoman perencanaan dan penganggaran responsif gender bagi daerah, yang berisi tentang cara mengimplementasikan PPRG di lingkup pemerintah daerah.

Tetapi, pendidikan politik masih sangat penting untuk masyarakat, baik remaja maupun dewasa, agar mereka dapat memahami apa yang disebut dengan gender dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik yang lebih akomodatif dan substansial. Pendidikan politik dapat dilaksanakan sejak para remaja sudah memasuki usia 17 tahun atau setingkat dengan pendidikan di perguruan tinggi.

Selain itu, Kementerian PPPA, sebagai lead sector, juga sedang menyelesaikan penyusunan RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG), yang akan mengatur keterwakilan perempuan tidak hanya di Lembaga Legislatif, tetapi juga dalam pembangunan umum. RUU ini diharapkan dapat segera diselesaikan untuk memberikan akses perempuan untuk berpartisipasi setara dalam pembangunan. Dalam pelaksanaan grand design Peningkatan Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif, terdapat dua metode yaitu berbasis sosialisasi dan berbasis keterwakilan.

RUU KKG juga akan mengatur keterwakilan perempuan tidak hanya di Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi juga di Dewan Perwakilan Daerah. Pemerintah Indonesia masih memiliki beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan implementasi PPRG di lingkup pemerintah, yang mencakup pola pikir dan komitmen aparat pemerintah.

Sebagai lembaga yang berfokus pada transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam penganggaran, IBC percaya bahwa perempuan harus memiliki suara yang sama kuatnya dalam proses ini. Kami percaya bahwa dengan meningkatkan partisipasi perempuan dalam penganggaran, kita dapat mencapai pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Baca Juga:

• Pertamina Patra Niaga Sumbagsel Tetap Siaga Hingga Pasca Arus Balik Lebaran Amankan Konsumsi Energi
• Keluarga Besar Kilang Pertamina Plaju Gelar Halalbihalal
• Cerah Berawan Pagi Hari, Simak Prakiraan Cuaca Palembang hingga Malam

IBC berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk memastikan bahwa suara perempuan didengar dalam proses penganggaran. Kami akan terus mendorong inisiatif dan program yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas perempuan dalam penganggaran dan kebijakan publik.

Pada Hari Kartini ini, mari kita ingat kembali semangat Kartini dalam memperjuangkan hak-hak perempuan. Mari kita terus bekerja sama untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik, di mana setiap suara didengar dan dihargai.

Tentang Indonesia Budget Center 

IBC adalah organisasi non-pemerintah yang berfokus pada isu-isu penganggaran di Indonesia. Kami bekerja untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses penganggaran melalui penelitian, advokasi, dan pendidikan publik.(*)