ICW Desak Presiden Prabowo Hentikan Program MBG

PALEMBANG, WongKito.co - Lembaga anti korupsi Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Presiden Prabowo Subianto menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pasalnya, pelaksanaan MBG dinilai berjalan amburadul, seperti tata kelola buruk, penyaluran anggaran yang keliru, hingga dugaan penggelapan dana. 

Dalam keterangan pers, Senin (21/04/2025), ICW menyampaikan empat catatan masalah dari program MBG. Pertama, pengelolaan anggaran yang diduga sarat kecurangan yang menyebabkan mitra dapur MBG di Kalibata, Jakarta Selatan, terpaksa tutup lantaran merugi hampir Rp 1 milyar. 

Mereka mengaku tidak menerima biaya dari Yayasan MBN, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pancoran. Padahal, mitra dapur tersebut telah memasak 65.025 porsi selama Februari hingga Maret 2025. 

“Temuan itu menambah rentetan masalah pengelolaan anggaran. Di Sumenep, Madura, petugas dapur MBG berhenti bekerja karena beban kerja dan besaran upah,” sebut Peneliti ICW, Egi Primayogha dalam keterangannya.

Laporan di beberapa lokasi juga mengungkap dugaan monopoli pembelian peralatan dapur oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Masalah-masalah itu sekaligus menunjukkan buruknya tata kelola dan lemahnya pengawasan dalam proyek MBG. Bukan tidak mungkin hal serupa meluas terjadi di berbagai tempat lainnya.

ICW juga mencatat, penyaluran anggaran proyek MBG diduga melanggar Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 132/PMK.05/2021 tentang skema penyaluran. Anggaran MBG mestinya diberikan langsung kepada penerima manfaat. Namun, anggaran tersebut justru dikirimkan ke pihak eksternal mitra BGN. 

“Penyaluran anggaran lewat skema bantuan juga membuka celah praktik korupsi. Dalam pantauan ICW, dana bantuan rawan diselewengkan. Modus terbanyak yaitu laporan fiktif dan manipulasi laporan pertanggungjawaban,” ungkap dia.

Menurut pihaknya, MBG diwarnai ketimpangan layanan dan kualitas makanan yang buruk. Ada sekolah yang menerima makanan dengan wadah berbahan stainless steel, sementara sekolah lainnya mendapatkan wadah berbahan plastik tipis yang menunjukan tidak adanya standarisasi.

Selain itu, kualitas makanan yang disediakan tidak memenuhi standar gizi minimal. Terdapat temuan siswa di sekolah disajikan telur rebus yang tak layak dikonsumsi. Di beberapa sekolah, siswa bahkan membuang makanan karena rasa yang tak sedap.

Masalah lainnya yakni terkait proses rekrutmen Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang tidak transparan, tidak informatif, dan sepenuhnya diintervensi militer. 

“Mengacu masalah-masalah tersebut, Presiden Prabowo harus menunjukkan tanggung jawabnya dengan menghentikan proyek MBG,” tegasnya. 

Sebelumnya, potensi konflik kepentingan dalam proyek MBG sudah banyak disoroti media dalam laporannya. Para penyedia makanan diduga terafiliasi dengan Presiden Prabowo Subianto. (*)