Indonesia Sudah Investasi Rp734,3 Triliun di Industri Smelter Logam, Fokus Hilirisasi

JAKARTA, WongKito.co,  - Pemerintah mencatat investasi untuk hilirisasi industri mineral telah mencapai US$51,43 miliar atau setara Rp734,3 triliun (asumsi kurs Rp14.278 per dolar AS) untuk pembangunan smelter logam sejak 2015.

Dilansir dari laman Kementerian Investasi/BKPM, nilai investasi tersebut berasal dari sekitar 69 perusahaan yang membenamkan modalnya di industri smelter.

Dari jumlah sekitar 19 smelter yang telah beroperasi hingga 2020, produksi mineral masing-masing tercatat sebesar 12,3 juta ton nikel, 6 juta ton aluminium, 3,2 juta ton tembaga, dan 19 juta ton baja.

Baca Juga :

• Yuk Simak, Tips Beli Mobil Baru 2022 Secara Kredit Dengan Angsuran Ringan
• Kurs Dolar Hari ini: Rupiah Diprediksi Melemah, Kasus COVID-19 Dunia Meningkat
• Wah, Sepanjang Tahun 2022 ada 17 Hari Libur Nasional, Berikut Daftarnya

Tahun lalu, pemerintah membangun sekitar empat smelter baru yang beroperasi, sehingga jumlah smelter yang tersedia menjadi 23 unit. Keempat smelter tersebut terdiri dari tiga smelter nikel dan satu smelter timbal dan seng.

Jumlah smelter akan terus meningkat setiap tahunnya. Pada 2022, jumlah smelter menjadi 28 unit seiring adanya proyeksi penambahan 1 smelter nikel, 1 smelter bauksit, 2 smelter besi, dan 1 smelter timbal dan seng.

Pemerintah menargetkan bisa memiliki 53 smelter yang beroperasi pada 2024 yang terdiri dari 4 smelter tembaga, 30 smelter nikel, 11 smelter bauksit, 4 smelter besi, 2 smelter mangan, dan 2 smelter timbal dan seng.

Nilai investasi untuk 53 smelter tersebut mencapai US$21,59 miliar. Bila dirinci, investasi untuk smelter tembaga sebesar US$4,69 miliar, smelter nikel sebesar US$8 miliar, smelter bauksit sebesar US$8,64 miliar, smelter besi sebesar US$193,9 juta, smelter mangan sebesar US$23,9 juta, dan smelter timbal dan seng sebesar US$28,8 juta.

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan tahun ini pihaknya akan fokus pada pengembanggan industri hilir. Hal itu sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo
dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dia menyampaikan terkait hilirisasi, Indonesia harus fokus mengolah komoditas menjadi produk siap pakai, mulai dari nikel. Kemitraan dalam industri sudah dimulai antara lain antara Badan Usaha Milik Negara Indonesia dan Pemda senilai US$9,8 miliar.

"Indonesia memiliki 21 juta ton nikel, cadangan terbesar di dunia. Hilirisasi nikel mentah menjadi produk seperti baterai mobil listrik akan menambah nilai komoditas dan mendorong pertumbuhan ekonomi," katanya dikutip Senin, 3 Januari 2022.

Bahlil menambahkan, pada industri hilir, tiga fokus utama Indonesia adalah industri pertambangan dan mineral, industri batu bara dan bahan bakar, serta agroindustri.

Pada industri hilir berbasis batu bara dan BBM, pemerintah saat ini mulai membangun proyek gasifikasi batu bara di Tanjung Enim dan Kutai Timur (pabrik batu bara menjadi kimia).

Proyek lainnya di Meulaboh, Aceh, yaitu pabrik batu bara menjadi metanol. Proyek-proyek tersebut ditopang oleh cadangan batu bara Indonesia yang melimpah, yakni sebesar 38,84 miliar ton. Proyek-proyek ini diharapkan dapat memelopori perubahan dalam ekosistem industri Indonesia yang lebih besar.

"Dari seluruh potensi industri hilir tersebut, Kementerian Penanaman Modal/BKPM juga berkomitmen memfasilitasi investor untuk masuk ke industri tersebut," papar Bahlil.

Bahlil memandang efisiensi dan biaya dalam pengurusan perizinan, transparansi, dan kecepatan yang diperlukan merupakan aspek yang menjadi fokus BKPM untuk memudahkan investasi. Untuk daerah di luar Pulau Jawa, pemerintah memberikan insentif dan layanan lain untuk mendorong pembangunan nasional yang merata.

Selain menciptakan lapangan kerja dan nilai tambah komoditas dalam negeri, pengembangan industri hilir juga akan membantu menstabilkan perekonomian nasional di tengah kondisi pasar komoditas yang fluktuatif.

Perbaikan Iklim Investasi

Bahlil mengatakan, pada tahun ini, pihaknya akan fokus mendukung penerapan peraturan transformatif dengan membangun lingkungan yang positif dan ramah bisnis.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja menjadi landasan hukum untuk menaikkan indeks kemudahan berusaha Indonesia dengan meningkatkan perizinan berusaha berbasis risiko.

Hal tersebut diimplementasikan melalui sistem Online Single Submission (OSS) berbasis risiko yang diluncurkan pada 9 Agustus 2021 yang diresmikan oleh Presiden Jokowi.

Bahlil menegaskan inovasi dan kualitas merupakan elemen fundamental yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan secara adil dan merata.

Ke depan, kata Bahlil, BKPM akan menetapkan dua arah kebijakan. Pertama, meningkatkan inovasi untuk mencapai target investasi.

Inovasi perlu dilakukan pada tahap perencanaan, serta pada upaya perbaikan iklim investasi. Inovasi juga diperlukan pada tahapan kerjasama, promosi, pelayanan, pengendalian pelaksanaan, dan tata kelola internal.

Kebijakan kedua adalah meningkatkan kualitas investasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan mendorong investasi yang menyerap banyak tenaga kerja, dan yang mentransfer ilmu pengetahuan dan teknologi.

Selain itu, peningkatan kualitas akan berdampak pada peningkatan daya saing dan akses pasar. Contoh sektor yang akan terpengaruh oleh perkembangan ini adalah industri berorientasi ekspor dan subtitusi impor, yang dapat memperoleh manfaat dari sumber daya alam dan produksi dalam negeri yang optimal.

"Transformasi ekonomi menuju ekonomi berbasis pengetahuan adalah kunci pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan inklusif. Diperlukan kebijakan yang progresif untuk memastikan pengetahuan Indonesia, dan ekosistem inovasi menjadi fondasi yang kokoh bagi pembangunan ekonomi," kata Bahlil.

Menurut dia, target investasi di masa lalu diperlakukan sebagai kepentingan sekunder. Saat ini, pergeseran pemerintah untuk memberikan fokus khusus pada investasi telah membuahkan hasil.

Peluang baru dan regulasi pro-bisnis memudahkan investor untuk berkontribusi pada rencana pembangunan bangsa, sementara proses dan perangkat administrasi telah disederhanakan untuk meningkatkan nilai kompetitif.

"Dukungan kementerian untuk mewujudkan visi Presiden Jokowi menuju transformasi ekonomi lebih kuat dari sebelumnya, dan 2022 terlihat cerah dan menguntungkan," ungkap Bahlil.

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Daniel Deha pada 03 Jan 2022