Inflasi Sumsel Februari 2023 Terkendali dan Membaik di Bawah Nasional

PALEMBANG, WongKito.co, - Sesuai dengan rilis inflasi Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Sumatera Selatan pada bulan Februari 2023 mengalami inflasi sebesar 0,08% (mtm), melandai dibandingkan inflasi pada bulan sebelumnya yang sebesar 0,35% (mtm).

Dengan perkembangan tersebut, secara tahunan, realisasi inflasi Provinsi Sumatera Selatan tercatat sebesar 5,43% (yoy). 
Angka tersebut lebih rendah dari inflasi nasional yang tercatat 5,47% (yoy), sebuah perkembangan yang baik semakin dekat dengan inflasi nasional.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, Erwin Soeriadimadja dalam rilisnya mengatakan, inflasi pada bulan laporan utamanya disumbang oleh komoditas bawang merah dengan andil 0,072% (mtm), bimbingan belajar dengan andil 0,026% (mtm), beras andil 0,026% (mtm), ikan mujair andil 0,024% (mtm), dan jeruk andil 0,023% (mtm).

Baca juga :

• Festival Kuliner Wong Kito jadi Destinasi Kuliner di Kawasan Celentang Palembang
• Naik 27 Persen dari Tahun Lalu, Penjualan Honda Capai 1.358 Unit di Ajang IIMS 2023
• Program Promise II Impact ILO Dorong Transformasi Digital UKM dan Jasa Keuangan

Pada Februari 2023, biaya bimbingan belajar di Provinsi Sumatera Selatan mengalami peningkatan yang didorong oleh momentum persiapan periode ujian sekolah. Inflasi pada bulan laporan juga didorong oleh kenaikan harga pada beberapa komoditas pangan dimana tekanan harga pada komoditas bawang merah disebabkan oleh gangguan pasokan pada daerah sentra di Jawa akibat adanya cuaca ekstrim. Sementara inflasi beras terjadi seiring dengan puncak panen padi yang baru akan berlangsung pada bulan Maret mendatang.  

Sinergi antar lembaga menjadi kunci dalam menjaga tingkat inflasi Sumatera Selatan tetap stabil. Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumatera Selatan terus memperkuat koordinasi diantaranya melalui koordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) dan Bulog Divre Sumsel terkait implementasi pasar murah khususnya jelang Ramadhan dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri.

Koordinasi juga terus ditingkatkan melalui optimalisasi program kerja zonasi TPID kota sampel inflasi serta perluasan Kerjasama Antar Daerah (KAD) salah satunya dengan Provinsi Bengkulu untuk menjaga pasokan cabai merah. Bank Indonesia terus memperkuat sinergi implementasi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) yang ditandai dengan peluncuran empat program unggulan pengendalian inflasi pangan pada acara GNPIP Nasional (24/02) di Palembang mengangkat Sinergi  dan  Inovasi  Untuk Ketahanan Pangan Nasional Melalui  Program Sumsel Mandiri Pangan; antara lain melalui sinergi KAD, modernisasi pertanian, sinergi penguatan gerakan tanam GNPIP dan GSMP, dan launching agenda pasar murah jelang HBKN Idul Fitri 1444 H & implementasi QRIS pasar.

"Dilihat dari sisi permintaan, kami melihat optimisme konsumen terhadap kondisi ekonomi pada bulan Februari 2023 terus melanjutkan penguatan ditunjukkan dari hasil Survei Konsumen Bank Indonesia di mana Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE), Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK), dan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) secara berurutan tumbuh menjadi sebesar 130,00; 144,33; 137,17. Angka tersebut menunjukkan kuatnya optimisme masyarakat terhadap kondisi perekonomian pada 6 bulan ke depan, baik dari aspek kegiatan usaha, peningkatan penghasilan, maupun ketersediaan lapangan kerja," ujarnya.

Sejalan dengan itu, sebagai langkah lanjutan untuk memastikan terus berlanjutnya penurunan ekspektasi inflasi dan inflasi ke depan, Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 15-16 Februari 2023 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 5,75%. Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan mitra strategis juga terus diperkuat.

Sinergi kebijakan antara Bank Indonesia dengan kebijakan sektor Pemerintah dan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terus diperkuat dalam rangka menjaga stabilitas makroekonomi dan sektor keuangan, mendorong kredit/pembiayaan kepada dunia usaha khususnya pada sektor-sektor prioritas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan ekspor, serta meningkatkan ekonomi dan keuangan inklusif dan hijau.