Ini Rekomendasi INDEF untuk Jaga Pertumbuhan Ekonomi

JAKARTA - Guna menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa memenuhi target  pada tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 sebesar 5,2%. Sejumlah kebijakan penting dibuat oleh pemerintah. Kekinian, pencapaian pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2022 dengan angka 5,01% dinilai cukup baik.

Kepala Pusat Makroekonomi and Finance Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Riza Taufikurahman mengatakan kebijakan subsidi yang menstimulus terhadap kenaikan harga yang kemudian menyebabkan inflasi di atas target dari makro ekonomi.

“Kita harap capaian yang sudah cukup baik ini perlu konsisten sepanjang tahun 2022. Bahkan harus lebih baik dari tahun tahun sebelumnya,” ujar Riza dalam konferensi virtual pada Rabu,11 Mei 2022.

Baca Juga:

• Maskapai Garuda Layani Penerbangan Jemaah Haji 9 Embarkasi, Palembang Gunakan Saudi Arabian Airlines
• Kisah 4 Sekawan Besarkan Bobobags, Antarkan Tas Anyaman Tradisional ke Pasar Internasional
• Simak 7 Perusahaan Asuransi Jiwa dengan Aset Terbesar di Indonesia

Dirinya juga memaparkan inflasi dari tahun ke tahun pada bulan April 2021 ke April 2022 di angka 3,47%. Penyebab inflasi tersebut dari kontribusi transportasi sebesar 0,29%. Sedangkan, makanan, minuman, dan tembakau 0,46%. Oleh karena itu, inflasi dari tahun ke tahun memang sangat tinggi.

Adapun agenda kebijakan strategis yang akan dilakukan pemerintah diharapkan dapat terjaga. Hal ini mengingat perubahan momentum dari pandemi ke endemi tidaklah mudah. 

Selain itu, lanjut Riza, adanya rencana penyesuaian tarif jasa listrik oleh pemerintah akan berpengaruh terhadap konsumsi rumah tangga. Diperkirakan akan berdampak terhadap konsumsi rumah tangga sehingga bisa menyebabkan konsumsi rumah tangga menurun.

Apabila penerapan Tarif Adjustment (TA) pelanggan non subsidi kembali diberlakukan, diperkirakan dapat memberikan dampak terhadap konsumsi rumah tangga sebesar -0,201% dan terhadap PDB sebesar -0,0114%. Oleh karena itu, simulasi penyesuaian tarif listrik harus dikaji lebih dalam.

“Oleh karena itu, Pemerintah juga harus menghitung ulang bahkan memilih dan memilah kebijakan apa saja yang nantinya bisa berdampak baik," pungkasnya.

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Desi Kurnia Damayanti pada 11 May 2022