Komunitas Keluhkan Stigma dan Diskriminasi dari Oknum Petugas

PALEMBANG, WongKito.co - Yayasan Intan Maharani menyelenggara pertemuan perwakilan organisasi  masyarakat sipil di Kota Palembang, Senin (10/3/2025) dan mengindentifikasi berbagai permasalahan di lapangan terkait dengan isu HIV/AIDS, TBC dan kekerasan terhadap perempuan serta kesehatan lainnya.

Workshop dengan tema On Regular Monitoring On Stigma And Discrimination Related To HIV Response At District Level - Mainstreaming Response To Gender And Human Rights Issues In Multi-Stakeholder Forums At The District Level, dipimpin oleh Rosalia dari Yayasan Intan Maharani, hadir juga Koordinator SSR, Leonardo. 

Pertemuan yang diikuti oleh 20 peserta dari berbagai organisasi, seperti IKAI Sumsel, Solidaritas Perempuan Palembang, WCC Palembang dan LBH Apik Sumsel tersebut membahas sejumlah permasalahan dihadapi pendamping di lapangan.

Baca Juga:

• Lenovo Hadirkan Copilot+ PC Baru: Lengkapi Seri Aura Edition dan Inovasi Laptop Kamera Bawah Layar Pertama di Dunia
• Cokelat Ndalem Sukses Berkat BRI, Bukti Nyata UMKM Bisa Naik Kelas
• Harga Emas Antam Turun Rp14.000 pergram

Lufita Harianto dari MSS TB mengungkapkan hingga kini pendamping dan pasien masih kerap menerima pelayanan yang belum optimal di puskesmas.

Ia mencontohkan, masih ada oknum petugas di puskesmas yang tidak melayani pasien secara baik, bahkan cenderung melakukan Tindakan diskriminatif terhadap pasien  yang dating.

"Bukan hanya pasien, pendamping dari komunitas juga kerap diminta untuk memberikan imbalan jika ingin dilayani dengan baik," kata dia.

Dengan kondisi layanan di puskesmas begitu, Lufi menambahkan pihaknya tentu harus menyisikan dana meskipun sekedar untuk membeli rokok saja bagi oknum.

Namun, meskipun telah diberi imbalan masih juga ditemukan oknum yang tidak memberikan layanan yang semestinya didapatkan pasien TB, kata dia lagi.

Hal senada diungkapkan Yokka dari komunitas LSL yang mengakui kerap dirundung atau bulliying ketika sedang mengadvokasi anggota komunitas yang ingin mengurus administrasi kependudukan atau adminduk.

"Stigma dan diskriminasi masih sering kami alami, bahkan hampir setiap datang ke kantor layanan ingin membuat KTP atau kartu keluarga dan surat penting lainnya, ada oknum petugas yang merundung kami," kata dia.

Baca Juga:

• Pasar Beduk Sukawinatan Palembang tetap Ramai meski Hujan
• Cek Cara Daftar Sekolah, Sistem Zonasi SMA Diganti Sistem Rayon
• Siap-Siap, Pemprov Sumsel Segera Buka Pendaftaran Mudik Gratis

Kondisi tersebut, menurut dia semestinya tidak terjadi lagi, mengingat petugas sudah seharusnya memberikan pelayanan  yang sama kepada semua lapisan masyarakat.

"Akibat sering mendapat perundungan, banyak anggota komunitas yang enggan mengurus adminduk," ujar dia.

Rosalia dari Yayasan Intan Maharani mengatakan beragam temuan yang telah diidentifikasi tentunya akan menjadi masukan untuk segera dibahas Bersama pihak yang berkaitan.

"Ini akan menjadi bahan bagi kita untuk sama-sama segera menyiapkan aksi untuk terus mendorong terciptanya kesetaraan yang berkeadilan diberbagai bidang, terlebih dalam hal pelayanan kepada kelompok rentan, seperti ODHIV, penderita TB dan tentunya komunitas waria," kata dia.(ert)