Lahan Direnggut: Perempuan Desa Sribandung Dulu Tanam Sayur Sendiri, Sekarang Serba Beli

PALEMBANG, WongKito.co - Zubaidah, perempuan petani asal Desa Sribandung, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, mengungkapkan kondisi kehidupan di desanya imbas dari konflik warga dengan PT PTPN VII Unit Cinta Manis, dalam diskusi publik peringatan Hari Perempuan Sedunia atau IWD 2025 di Rumah Sintas, Sabtu (08/03/2025).

Dulu, Zubaidah bisa menanam sayuran sendiri di lahannya, tapi sekarang semua serba beli tidak terkecuali singkong dan cabai. Hal itu lantaran lahan pertaniannya dirampas oleh perusahaan sejak tahun 1982. Warga desa pun semakin dimiskinkan dengan hilangnya mata pencaharian, sebab untuk bekerja di perusahaan harus melewati seleksi ketat.

Tidak hanya itu, pada musim panen tebu, desa akan berdebu akibat lahan tebu yang terbakar dari aktivitas perusahaan. Bahkan untuk mencari ikan di sungai juga mulai susah. “Kalau mau diceritakan tidak akan cukup karena banyaknya kerugian yang kami rasakan,” kata Zubaidah.

Zubaidah dan kelompok perempuan petani Desa Sribandung berjuang untuk bertahan. Mereka menanam ubi di lahan tersisa dan memproduksi Keripik Ubi Umak untuk dijual yang keuntungannya menjadi alat perjuangan. Mereka meminta agar pemerintah dapat mengembalikan tanah mereka demi anak cucu.

Menanggapi konflik yang dihadapi perempuan Sribandung, Direktur Spora Institute, JJ Polong menegaskan, apa yang dihadapi Zubaidah juga dihadapi warga desa lain yang wilayahnya ada perusahaan perkebunan. Menurutnya, pemerintah semestinya menyadari bahwa satu-satunya alat kehidupan warga desa adalah tanah untuk bertani.

“Kalau tanah petani diambil berarti merenggut hidupnya. Bisa dikatakan, Ibu Zubaidah adalah perempuan pejuang sesungguhnya,” ulas JJ Polong dalam diskusi.

Percepat Aksi Putus Rantai Ketidakadilan Gender dan Lingkungan

Aksi long march di Taman Kambang Iwak menjadi kegiatan awal dari rangkaian perayaan Hari Perempuan Sedunia atau IWD 2025 yang digelar Solidaritas Perempuan (SP) Palembang bersama jejaring dari berbagai organisasi dan komunitas, di hari yang sama.

Para perwakilan organisasi berorasi dan membawa poster tuntutan sambil mengelilingi KI. Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi publik bersama perempuan akar rumput di rumah Sintas. Rangkaian peringatan IWD 2025 ditutup dengan panggung seni rakyat di rumah sintas pada malam harinya.

Koordinator Program Badan Eksekutif Komunitas SP Palembang, Wira Santika mengatakan, peringatan IWD tahun ini mengangkat tema Percepat Aksi: Putus Rantai Ketidakadilan Gender dan Lingkungan Menuju Inklusivitas di Sumatera Selatan. 

“Tema peringatan ini turut mengangkat isu lingkungan karena masalah lingkungan di Sumsel belum juga selesai, mulai dari persoalan seputar tambang batu bara, PLTU, hingga geothermal. Tema juga ditambahkan ‘untuk menuju inklusivitas di Sumatera Selatan’ yang menunjukkan bahwa semua diajak dan dirangkul, tanpa terkecuali,” ungkap Wira dibincangi di lokasi.

SP Palembang menyuarakan ketidakadilan bagi perempuan di sektor agraria, dimana perampasan lahan berarti perampasan sumber daya kehidupan perempuan. Karena itu, dalam salah satu tuntutannya di IWD 2025, SP Palembang meminta pemerintah meninjau ulang HGU PTPN VII Cinta Manis dan libatkan perempuan di desa yang terdampak konflik dalam penyelesaian konflik.

Dari Catatan Tahunan Solidaritas Perempuan 2024, UU Cipta Kerja telah melanggengkan pewarisan konflik agraria berkepanjangan bagi masyarakat dan perempuan melalui berbagai konflik-konflik agraria yang telah terjadi sejak zaman orde baru hingga sekarang. Salah satunya adalah konflik masyarakat dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VII Unit Cinta Manis di Kabupaten Ogan Ilir, Sumsel.

Melalui survei nasional Komisi Nasional Perempuan, sepanjang tahun 2023-2024 terdapat total 401.975 petani perempuan yang mengalami kekerasan akibat adanya konflik sumber daya alam di berbagai pelosok desa. (yulia savitri)