Mafindo: 1.424 Hoax Tersebar, Didominasi Isu Politik

PALEMBANG, WongKito.co - Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) mengungkapkan sejak Januari hingga Oktober 2022 teridentifikasi sebanyak 1.424 informasi hoax menyebar dan didominasi isu politik yang mencapai sekitar 31 persen.

"Pemilu 2024 ini dipastikan menghabiskan energi sangat besar, dana pun dialokasikan Rp 76 triliun untuk pemilu," kata Ketua Mafindo, Septiaji Eko Nugroho, saat konfrensi pers Kolaborasi Melawan Disinformasi Pemilu 2024, Rabu (30/11/2022).

Dia mengungkapkan polarisasi sangat berbahaya bagi sehingga Mafindo, AJI dan AMSI menilai tak cukup hanya melakukan pengecekan fakta karena yang sudah percaya post truth alias kebohongan yang tersamarkan tetap menyakini itulah kebenaran.

Karena itu, kolaborasi dengan AJI dan AMSI kini tidak hanya sebatas melakukan fact checking atau debunking tetapi juga dilaksanakan prebunking sebagai vaksin dari penyebaran misinformasi dan disinformasi, ungkap dia.

Baca Juga:

• Slank Bersiap Konser "Smile Indonesia" di Candi Prambanan
• Simak Manfaat Lain dari NPWP, Bukan hanya Sebagai Identitas WP
• Hadapi Kondisi Makroekonomi, Kini Giliran Startup Ajaib yang Lakukan PHK terhadap 67 Karyawannya

Namun, dia menjelaskan ruang-ruang pertemuan sudah terbuka luas, sehingga tidak hanya organisasi pemeriksa fakta, media dan jurnalis  yang aktif melawan informasi bohong.

Kini mulai banyak komunitas-komunitas yang terlibat dalam melakukan pengecekan fakta dan diharapkan akan mengisi gap informasi yang selama ini menjadi ruang bagi penyebaran disinformasi, kata dia.

Adi Marsela dari tim Cekfakta.com mengatakan website cekfakta.com menyediakan hasil fact checking yang diproduksi sesuai dengan standar.

"Silakan ambil konten cekfakta, ambil dan sebar luaskan," kata dia.

Ia menambahkan saat ini bukan hanya produk debunking yang menjadi program cekfakta tetapi juga telah berjalan prebunking.

"Analoginya, prebunking ini merupakan cara menekan laju penyebaran informasi hoax, karena biasanya disinformasi tersebar dengan isu dan terjadwal sesuai momentum, seperti pemilu atau saat ada bencana," ujar dia.

Dia menjelaskan prosedur pemeriksaan fakta dimanapun memiliki standar yang sama, pemeriksa fakta juga imparsial alias tidak memihak.

Namun, penting sekali pasukan yang menyebarkan informasi sesuai fakta untuk melawan disinformasi yang beredar, ujar dia.

Wahyu Dhyatmika dari Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) mengungkapkan pentingnya memperluas kolaborasi dengan media, jurnalis dan organisasi serta kampus untuk berkomitmen melawan disinformasi.

Tahun 2019 menjadi pengalaman bagaimana penyebaran hoax berpengaruh pada tatanan kehidupan masyarakat Indonesia, sehingga pemilu 2024 diharapkan bisa segera diantisipasi, kata di.

AMSI menurut dia tentunya semakin meningkatkan kolaborasi dengan semua media lokal di daerah anggota AMSI.

Sebanyak 300 media tahun depan akan mengantifkan kanal cekfakta, guna melawan informasi bohong, tambah dia.(ert)