Masih Terjadi Perampasan Hak Perempuan, Sekjen PBB Sebut Butuh 300 Tahun Wujudkan Egaliter

JAKARTA - Hingga kini, perampasan hak perempuan dalam berbagai bidang masih terjadi di penjuru dini, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres  menyebutkan sulit untuk mewujdukan kesetaraan gender alias egaliter.

“Butuh waktu 300 tahun lagi, agar egaliter bisa terealisasi,” kata dia pada perayaan Hari Perempuan Internasional 2023 dikutip dari Channel News Asia.

Guterres menjelaskan hak-hak perempuan masih banyak yang disalahgunakan, diancam, dan dilanggar di seluruh dunia. 

Ia mencontohkan perlakuan Taliban terhadap perempuan dewasa dan anak di Afghanistan yang dianggap sangat mengerikan. Kondisi yang terjadi di negara tersebut bahkan dapat digolongkan sebagai bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan merujuk laporan PBB yang disampaikan Senin 6 Maret 2023 pada Dewan HAM PBB di Jenewa.

Baca Juga:

• Hindari 5 Hal ini Agar tidak Jadi Korban Ghosting
• Aktivis Perempuan Palembang: Kasus Kekerasan Perempuan belum jadi Penanganan Prioritas Pemerintah
• Legislator Sumsel Sambangi Dispora Terkait Kesiapan Tuan Rumah U-20 di Indonesia

Sebagai informasi, Taliban yang mengambil alih kekuasaan di Afghanistan pada Agustus 2021 membatasi kebebasan dan hak-hak perempuan. Hal itu termasuk akses pendidikan ke sekolah menengah atas dan universitas. Guterres juga menyoroti rentannya anak dan remaja perempuan dengan risiko penculikan dan penyerangan saat pergi sekolah. “Dari Ukraina hingga Sahel, krisis dan konflik memengaruhi perempuan dan anak perempuan, pertama dan terburuk,” tutur Guterres.

Di sisi lain, muncul kabar baik dari Spanyol menjelang Hari Perempuan Internasional. Negeri Matador resmi menyetujui rancangan undang-undang kesetaraan gender yang akan mewajibkan kesetaraan perwakilan perempuan dan laki-laki dalam bidang politik, bisnis dan aspek kehidupan masyarakat lainnya.

Hal itu diumumkan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez dalam reli Partai Sosialis menjelang peringatan Hari Perempuan Internasional akhir pekan lalu. Menteri Perekonomian Spanyol, Nadia Calvino, mengatakan RUU itu kini bakal dibahas di parlemen. “Aturan ini mengatasi hambatan dalam ruang pribadi dan publik, serta memperkuat Spanyol sebagai salah satu negara paling maju dalam kesetaraan gender,” ujar Nadia. 

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Chrisna Chanis Cara pada 08 Mar 2023